“MENUJU TATAKELOLA & TATAPEMERINTAHAN INDONESIA YANG LEBIH BER’NUSANTARA’ dan TANGGUH MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM” Indonesia adalah Negara kepulauan (13.466) terbesar di dunia dan dihuni oleh 124 juta penduduk dengan 500 an ragam suku dan budaya. Memiliki kekayaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati (daratan dan lautan) serta hutan tropis terbesar ke 3 di dunia. Salah kelola pada masa Orde Baru, telah menyebabkan dampak ekologik, ekonomik, maupun sosiologik yang kronik, terutama di daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan dan kerentanan SDA. Reformasi telah memberikan dampak positif bagi berkembangnya demokrasi dan otonomi daerah, namun masih biasdaratan. Hal ini menyebabkan persoalan di daerah kepulauan yang diakibatkan semasa orde baru masih sulit untuk ditanggulangi. Bahkan di sebagian daerah justru menjadi lebih parah. Desentralisasi Kewenangan pengelolaan wilayah dan layanan public, belum diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan atau dijalankan secara bias kontinen. Krisis ekonomi dunia dan perubahan iklim yang terjadi saat ini akan terus memberikan dampak multi dimensi. Gagasan dan skema yang ada saat ini cenderung abai terhadap ketidak adilan dan hak azasi yang menjadi akar persoalan. Bias Negara maju dan bias daratan besar menyebabkan warga dan daerah kepulauan yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, kurang diperhitungkan dalam berbagai skema penanggulangan Perubahan Iklim (PI). PLATFORM WARGA KEPULAUAN UNTUK PERUBAHAN DAN PEMBAHARUAN SISTEMIK. Terkait dengan berbagai persoalan di atas, pada bulan Mei 2010 telah diselenggarakan ‘Konferensi Warga Kepulauan (Pulau-pulau Kecil)’. Konferensi berhasil melahirkan platform untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar dan sistemik. Hal ini ditargetkan akan dirampungkan dalam waktu 10-15 tahun. AGENDA PEMBAHARUAN DAN PERUBAHAN Tatakelola SDA dan Tatapemerintahan yang lebih berkeadilan dan demokratis serta berperepektif kepulauan dan responsive perubahan iklim dan bencana. Dukungan yang lebih besar dan penyerahan kewenangan yang lebih luas berkesesuaian dengan karateristik kepuluan (ekologik, ekonomik, sosiologik) kepada warga dan pemerintah kepuluan. Perluasan akses warga kepulauan terhadap wilayah kelola SDA (daratan dan lautan) dan ruang hidup; dan layanan publik yang berkesesuaian dengan karakteristik kepulauan Peningkatan kesadaran kritis warga kepulauan tentang‘hak’ dan yang terkait dengan potensi, keterbatasan dan kerentanan wilayah dan SDA kepulauan. Ruang Partisipasi politik dan pembangunan, lebih terbuka dan kondusif bagi warga tak terhitungkan dan atau terpinggirkan. EFEKTIVITAS DAN KEBERLANJUTAN [caption id="attachment_169636" align="alignleft" width="232" caption="Kongres"]
[/caption] Untuk dapat mewujudkan Agenda Pembaharuan dan Perubahan yang diusung secara efektif dan berkelanjutan diperlukan tindakan nyata dan pengawalan yang melembaga. Diupayakan agar terintegrasi dalam sistem pembangunan regular dengan basis data yang ter up date. RANCANGAN KEGIATAN & PENGAWALAN AGENDA PEMBAHARUAN DAN PERUBAHAN Penguatan dan Peningkatan keberdayaan Masyarakat Sipil dan Pemerintah Daerah Kepulauan Pengembangan Kelembagaan yang solid namun memiliki kendali yang terdistribusi dengan basis kepulauan. Tatakelola Pengetahuan sebagai basis informasi untuk pengambilan keputusan dan kebijakan serta program, pembelajaran bersama, kampanye dan penyadaran. UJI PETIK DAN SOLIDITAS Berbagai uji petik programati dan uji soliditas kelembagaan selama 2 tahun sejak usai konferensi perlu dilakukan. Karena keterbatasan sumberdaya, maka dilakukan pilihan terhadap kegiatan dan lokasi dengan harapan dapat disempurnakan dan scale up. UJI SOLIDITAS KELEMBAGAAN Uji soliditas kelembagaan dilakukan melalui pengembangan tata kerjasama antar 8 simpul pulau (simpul Lombok, Sumbawa, Timor, Sumba, Flore, Maluku dan Maluku), internal simpul pulau (dilakukan di Lombok dan Maluku Utara); dan antar kelembagaan masyarakat sipil dengan kelembagaan pemerintah daerah (secara sektoral dilakukan di NTB dan NTT) dan direncanakan dengan Forum Pemerintah Kepulauan (belum terlaksana). UJI PETIK PROGRAMATIK Desentralisasi Kewenangan dan Layanan Publik. Hal ini dilakukan melalui internalisasi PI dan perspektif kepulauan dalam Kewenangan dan Layanan Publik Daerah (NTB dan replikasi di NTT) Pemulihan Daya Lenting SDA dan Penguatan Daya Produktivitas Warga.Untuk mendukung hal ini, didesain dan diimplementasikan model pengelolaan kawasan yang berbasis masyarakat dan responsive perubahan iklim (DAS terpadu-Timor; Socio Agro Forestry-Loteng, dan Revitalisasi ‘Paer’ – KLU) Wilayah kelola SDA dan Ruang Hidup Masyarakat Adat dan Lokal.Kegiatan dilakukan melalui: Pemetaan partisipatif (GIS) untuk memastikan wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat local/adat (KLU, NTT dan Maluku-Malut); Kajian kritis dan pengawalan terhadap RTRW daerah kepulauan (Prop NTB dan KLU); dan Peta konflik SDA (NTT) Pengembangan Tatakelola Pengetahuan. Kegiatan dilakukan dengan membangun sistem dan mekanisme infokom yang mudah diakses serta dapat dijadikan basis informasi/data bagi pengambilan keputusan dan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan serta pembelajaran bersama. Riset dan Pengembangan.Kegiatan ini belum bisa dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dan Masih bersifat temporer Rangkaian Kegiatan Kongres Warga SuKMa+, 20 – 24 Mei 2012 adminweb March 19, 2012 No Comments » | Edit this post Kegiatan direncanakan akan di bagi menjadi 3 bagian, yakni: Pra Kongres. Kongres dan Pasca Kongres yang dipadupadankan dengan lokarya multipihak, pameran dan kesenian. 1. Pra (Persiapan) Sosialisairencana kongres beserta hasil-hasil kerja yang telah dicapai. Identifikasi dan analisis program dan kelembagaan yang potensial untuk bersinergi. Menjajagi dan membangun kolaborasi fungsional multipihak yang sinergik. Melakukan Konsolidasi dan koordinasi serta membangun kesiapan masyarakat basis. 2. Penyelenggaraan Kongres & Lokakarya Multipihak Kegiatan Kongres dan Lokakarya multipihak, merupakan kegiatan yang terpisah namun saling mengait. Hari I: Art Performance & Pembukaan Hari II: Lokakarya Multipihak I Pokok Bahasan Wilayah kelola SDA dan Ruang Hidup Masyarakat Hak, problem, kebutuhan dan Pengalaman Kapabilitas masyarakat dalam merespon pembangunan dan perubahan iklim (NS: Masyarakat Adat, Lingkar Hutan, Nelayan dan Petani, Lingkar Tambang) Keadilan Akses Masyarakat terhadap Pengelolaan SDA, sebuah strategi membuka kebuntuan terhadap penyelesaian konflik SDA (NS: Kemitraan) Tatakelola SDA kepulauan: Peta konflik, Solusi dan Kerjanyata (NS:Walhi, Pemda) NS=Nara Sumber Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Wilayah & Layanan Publik. Respon terhadap berbagai kebijakan Nasional yang berpengaruh pada warga dan Daerah Kepulauan, sebuah gagasan (NS: Gubernur Maluku/Forum Pemerintah Daerah) Pengelolaan Wilayah dan Layanan Publik yang Demokratik dan Berkeadilan berbasis kelokalan (NS: Tifa Foundation) Kebijakan dan Program inovasi Pemerintah Daerah Kepulauan dalam merespon bias Kebijakan ‘Jakarta’ (Gubernur NTB/Forum Pemda) Pemulihan daya lenting SDA dan peningkatan produktivitas warga kepulauan Pengembangan dan Pengelolaan DAS Terpadu (NS: Gubernur NTT) WWF? Atau budayawan? Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumberdaya Alam (Daratan dan Laut) secara berkelanjutan, Peluang dan Tantangan (NS: HIPMI) Respon dari Pemerintah Nasional dilakukan secara bersama-sama (panel) oleh kementerian-kementerian yang terkait setelah semua pemateri presentasi, sehingga bisa terjadi integrasi dan sinergi; Di sela-sela kegiatan ini akan diselenggarakan Launching dan Demo ‘Tala Sukma’ sebagai basis informasi Kepulauan. Hari III: LOKALAPANG dengan Pokok Bahasan: Lombok Barat : Peran Kebudayaan dan pendidikan dalam Pemanfaatan Ruang Kelola SDA dan Ruang Hidup Warga yang berperspektif Kepulauan dan Responsive Perubahan Iklim/Bencana ‘Gawe rapah’ Revitalisasi budaya local untuk mengoptimalkan sistem layanan public kabupaten (NS: Bupati Lombok Barat) Lacak Jejak kebutuhan Riset dan Peningkatan Kapabilitas Warga dan Pemerintah Daerah Kepulauan (SEI) Sinergi ‘Resources Center’ Pemerintah dengan Institusi Informasi Masyarakat, sebuah telaah kemungkinan (AIPD) Pementasan Seni Kontemporer Launching (?) Pendidikan inklusif berbasis kebudayaan dan terintegrasi dengan pengembangan lingkungan sebuah tantangan (NS: Pondok Pesantren,Penerima Magsaysay Award) Talasukma ‘voice of Island’ Menuju Kemnadirian dan kedaulatan Warga Kepulauan Lombok Utara : Adaptasi Perubahan Iklim melalui Revitalisasi dan Rancang BangunWilayah Kelola dan Ruang Hidup Masyarakat berbasis kearifan lokal Pengembangan Daerah (Kabupaten) Berperspektif Perubahan Iklim/Bencana dan berbasis Kearifan Lokal (NS: Bupati KLU) • Supporting komprehensif untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah daerah dan masyarakat nelayan dalam mengelola sumberdaya alam pesisir dan kelautan yang responsive perubahan iklim (AIMACS-USAID) Program Mina politan sebagai alternatif penegelolaan Kawasan Kelautan Berkelanjutan (NS: DKP) Pementasan Kesenian Cupak gurantang sebagai Media Penyadaran Launching …… Aksi Adaptasi Perubahan Iklim melalui Penataan Wilayah Kelola dan Ruang Hidup warga pesisir (NS: LMNLU) Kearifan Lokal, konsep pengelolaan sumberdaya laut yang berkelanjutan Lombok Tengah: wilayah kelola dan ruang hidup ( peluang pengembangan ekonomi) Socio Agro Forestry (NS: Bupati Lombok Tengah) Kementerian Pertanian Kementerian Pertambangan dan Energi Pementasan (?) Launching Jaringan Desa Ekowisata Pengembangan Desa Ekowisata (NS: Wisnu/Simpul Bali) Tambang rakyat, peluang atau ancaman (Bali Fokus) Lombok Timur: wilayah kelola dan ruang hididup (Tatakelola hutan dan keragaman hayati). Pengembangan Kebun Raya Berbasis Komunitas (NS: Bupati Lombok Timur) DKN Kemenhut Pementasan… Launching…. CBFM peluang untuk mengeliminir konflik tenurial/SDA Paparan hasil Penelitian Tatakelola Kehutanan di NTB (ICEL/tim peneliti NTB) Diskusi penajaman: Diskusi diawali dengan menyampaikan pokok-pokok bahasan penting pada hari II. Penajaman dilakukan setelah materi tambahan disampaikan, dengan pertanyaan kunci :Apakah gagasan, kerja dan hasil menjawab hak, persoalan, kebutuhan dan bisa meningkatkan kapabilitas kemampuan masyarakat? Apakah unsur-unsur untuk agenda pembaharuan dan perubahan sudah termaktub? Hari IV-V : Pleno hasil Lokalapang (pagi-siang) dan dilanjutkan dengan Kongres dan Pre Loka 3 Penyusunan program (program internal jaringan dan kerjasama antar jaringan)didasari olehpointers hasil akan di bawa ke masing-masing lembaga pemangku kepentingan dan dibahas dalam Kongres atau diskusi internal Pembahasan Kelembagaan, termasuk membahas mekanisme kolaborasi Fungsional yang sinergis dengan para pihak lainnya 3. Pasca Kongres & Lokakarya Multipihak Merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan hasil lokakarya dan kongres.Terdiri dari konsolidasi, sosialisasi, pengawalan dan resources mobilization MENUJU KONGRES WARGA KEPULAUAN YANG INKLUSIF, 20 – 24 Mei 2012 “Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk membangun berbagai kesepakatan dan kerjasama multipihak.“ Secara Umum kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya agenda pembaharuan dan perubahan yang diusung oleh warga dan daerah Sukma (Sunda Kecil-Maluku). Kegiatan ini juga bertujuan untuk: Melihat adanya kontribusi positif bagi agenda perubahan dari input yang diberikan Melakukan konsolidasi kelembagaan dan sinergiprogram berdasarkan hasil kerja yang telah dilaksanakan dan kebutuhan ke depan. Merumuskan gagasan alternatif yang konstruktif untuk mengatasi berbagai persoalan yang disuarakan oleh warga dan pemerintah daerah kepulauan. Membangun kolaborasi fungsional yang sinergi antar pelaku pembangunan untuk mewujudkan agenda perubahan maupun menjawab persoalan yang mengemuka. Harapan : Adanya draft umum ‘Scenario Pembaharuan Sukma 2025’ Posisi kinerja dan kontribusi positifpada peta jalan yang telah disusun. TerjadinyaKonsolidasi kelembagaan dan program masyarakat sipil (warga) Kepulauan Adanya rumusan solusi yang implementatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan, (tatapemerintahan, tatakelola SDA, dan perubahan iklim). Tersepakati Bentuk dan Jenis serta mekanisme kolaborasifungsional multi sakeholder.
Lokasi, Waktu dan Peserta Kongres Warga SuKMa+, 20 -24 Mei 2012 LOKASI & WAKTU Pelaksanaan kegiatan Kongres & Lokakrya Multipihak direncakan memakan waktu selama 5 (lima) hari efektif mulai tanggal 20 – 24 Mei 2012.Dipusatkan di Senggigi (tentative) dan untuk kegiatan Loka lapang di kabupaten Lomnbok Barat, KLU, Lotim dan Lombok Tengah. PESERTA Peserta kegiatan diharapkan berjumlah tidak kurang dari 150 orang, berasal dari wilayah Sunda Kecil dan Maluku dan wilayah lainnya.Terdiri dari unsur masyarakat sipil (NGO, akademisi, wartawan, masyarakat basis, budayawan dll), pelaku usaha (HIPMI), Pemerintah (local-nasional) dan Lembaga Internasional. Unsur keterwakilan perempuan mendapat perhatian. Kongres SuKMa+, 20 – 24 Mei 2012 NARASUMBER DAN MODERATOR/FASILITATOR Pembicara Kunci (keynote speakers): Prof Hatta Rajasa (tentative) Narasumber Undangan: Pemerintah Pusat, ahli, praktisi, institusi internasional; Pembicara Utama : Perwakilan dari masyarakat, Pemda kepulauan, Pelaku Bisnis local, Simpul dan Pokja. Lokakrya Multipihak dan Diskusi Kelompok Terarah akan dipandu oleh Fasilitator dan SC yang memiliki kapabilitas yang memadai, berasal dari wilayah kepulauan maupun nasional. PELAKSANA DAN PENDUKUNG Lokakarya Multipihak dan Kongres diselanggarakan olehKomunitas Sukma bekerjasama dengan Pemda (Propinsi & Kabupaten) NTB, Santiri Foundation (host), HIPMI NTB dan Propinsi lainnya. Didukung oleh Ford Foundation (OK), Samdhana Institute (OK), Kemitraan (proses), IMACS-USAID (penjajagan), AIPD (penjajagan), SEI (Penjajagan), Pemerintah Pusat (penjajagan) dan para pihak lainnya yang sedang dijajaki. CATATAN Lokakarya multipihak & Diskusi Terarah bersifat terbuka selama masih tersedia kuota. Sedangkan Kongres bersifat tertutup dengan dimungkin adanya observer dari pihak luar Selama proses akan diselenggarakan Bursa Ide dan Pameran (Foto, buku dan sejenisnya) yang berkaitan dengan materi warga kepulauan dan perubahan iklim. Jika memungkinkan, akan diselenggarakan Pemutaran Film atau atraksi kebudayaan yang berkaitan dengan – masyarakat kepulauan dan perubahan iklim pada setiap malam. Untuk kepentingan advokasi, kampanye dan penyadaran, kumpulan makalah dan hasil diskusi, direncanakan akan dijadikan bahan dalam bentuk buku dan CD. [caption id="attachment_169637" align="alignleft" width="642" caption="Kontak"]
[/caption]
Lihat Sosbud Selengkapnya
