Vaksin Gratis, Vaksin Mandiri, atau Komersialisasi Vaksin?

Wacana vaksinasi mandiri muncul dan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi saat peresmian pembukaan Kompas 100 CEO Forum Tahun 2021, Kamis (21/1/2021). Presiden mengungkapkan, banyak pengusaha yang bertanya perihal bisa atau tidaknya vaksinasi mandiri.   

"Karena apa? Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak. Tetapi sekali lagi, harus kita kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, untuk tempat vaksin juga berbeda bisa dilakukan," kata Jokowi.  

Wacana ini bergulir dengan cepat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang merangkap Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menyiapkan regulasinya. Dengan kata lain, wacana vaksinasi mandiri dan berbayar itu sepertinya memang akan segera menjadi kenyataan.

Namun di sisi lain, pihak Kemenkes mengaku masih mengkaji skema pemberian vaksinasi mandiri dan menerima masukan dari berbagai pihak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengatakan bahwa dalam melaksanakan vaksin Covid-19 secara mandiri terdapat beberapa hal yang perlu dipahami.

Pertama, vaksin Covid-19 secara mandiri bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat, bukan untuk kepentingan individu. Kedua, vaksin Covid-19 secara mandiri harus diberikan secara merata kepada seluruh golongan masyarakat, bukan hanya golongan tertentu yang mendapat akses lebih dulu. Dia juga mengatakan bahwa pemerintah sudah memastikan seluruh masyarakat mendapatkan haknya yakni mendapat vaksin Covid-19 secara gratis.

Gratis, mandiri, atau komersial?

Bila ditarik sedikit lebih jauh, dinamika wacana seputar vaksin ini memang cukup menarik dan bergulir dengan cepat. Awalnya, pemerintah sebenarnya sudah mewacanakan hanya akan menanggung sebagian biaya pemberian vaksin untuk masyarakat. Dengan kata lain, tidak akan diberikan secara gratis untuk semuanya.

Namun, setelah mendengar masukan dan desakan berbagai pihak, pemerintah mengumumkan bahwa vaksin akan diberikan secara gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja tidak diberikan secara serentak melainkan secara bertahap, mengingat ketersediaan vaksin yang telah tiba di tanah air. Kita tahu, Indonesia memang mengimpor vaksin dari berbagai negara.

Vaksinasi sudah mulai dilakukan dengan sasaran utama adalah para tenaga kesahatan. Sesuai janjinya, Presiden Jokowi bahkan menjadi orang pertama yang divaksin. Presiden ingin meyakinkan seluruh warga bahwa vaksin yang sudah disiapkan pemerintah benar-benar aman dan tidak berbahaya. Di kalangan warga memang sudah telanjur beredar banyak informasi miring mengenai vaksin.

Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang menerima vaksin (Istana Presiden/Agus Suparto)

Seperti biasa, memang akan selalu ada dua kubu yang terbentuk. Di saat ada sebagian orang yang masih terus meragukan bahkan mempertanyakan banyak hal tentang vaksin, sebagian lagi justru mengatakan sudah tak sabar untuk segera divaksin. Saya menduga, tugas pemerintah untuk memberikan keyakinan pada seluruh warga, kian bertambah seiring mencuatnya wacana vaksinasi mandiri.

Vaksinasi mandiri dengan berbagai alasan, sebenarnya punya sisi positif dan menguntungkan. Paling gamblang tentu saja sebagaimana yang disampaikan pemerintah, akan cukup membantu meringankan keuangan negara.

Barangkali, pemerintah akan bisa menghemat miliaran sampai triliunan rupiah, anggaran yang semestinya digunakan untuk menyediakan vaksin gratis. Tugas pemerintah sepertinya "diambil alih" oleh pihak perusahaan alias pengusaha.

Keuntungan lain, barangkali akan bisa mempercepat proses vaksinasi. Dari berbagai media massa, kita tahu bahwa vaksinasi ini tidak akan berlangsung cepat melainkan butuh waktu yang cukup lama. Vaksinasi secara menyeluruh diperkirakan tidak akan selesai dalam setahun.

Vaksinasi mandiri sebagaimana disampaikan oleh kalangan pengusaha juga bertujuan agar para karyawan perusahaan bisa segera bekerja dengan rasa aman tanpa harus berlama-lama antre menunggu giliran mendapat vaksin gratis. Dengan kata lain, vaksinasi mandiri juga dimaksudkan agar aktivitas perusahaan yang pastinya terkait dengan roda perekonomian bisa segera berputar.

Itu beberapa sisi positif dan keuntungan yang mungkin bisa didapatkan. Namun jangan lupa, potensi negatif bahkan kerugian juga bisa terjadi dari adanya wacana vaksinasi mandiri.

Paling mendasar adalah potensi penyimpangan dan kekacauan yang mungkin terjadi. Pemerintah memang sudah mewanti-wanti bahwa andaipun vaksinasi mandiri ini dilaksanakan, harus dipastikan bahwa itu benar-benar berbeda sama sekali dengan program vaksin gratis. Mulai dari merek yang digunakan hingga tempat pelaksanaannya. Pemerintah bahkan sudah mulai menyiapkan regulasinya.

Namun pertanyaannya, apakah itu bisa dijamin akan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana? Atau jangan-jangan, justru berpotensi menimbulkan kekacauan baru?

Sementara sejak awal pemerintah sudah membuat skema pemberian vaksin secara gratis bahkan jadwalnya sudah dibuat secara bertahap dan beredar di masyarakat. Bila rencana tersebut harus berubah di tengah jalan sehubungan wacana vaksinasi mandiri, bukankah itu berpotensi menimbulkan kebingungan bahkan keraguan di tengah-tengah masyarakat?

Belum lagi, ketika skema vaksinasi mandiri (berbayar) dilakukan, akan sangat berpotensi menimbulkan isu komersialisasi. Kemungkinan paling buruk, mungkin saja akan ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang ingin meraup keuntungan besar dari kesempatan ini, misalnya dengan membuat vaksin palsu. Apakah pemerintah sudah memikirkan sampai ke tahap ini dan menjamin itu tidak akan terjadi?

Saya berpikir, mengapa pemerintah tidak fokus saja memastikan rencana-rencana awal yang sudah ditetapkan? Andaipun ingin dilakukan upaya-upaya percepatan, sebaiknya harus dipikirkan secara bijak agar tidak menimbulkan potensi kekacauan yang baru.

Alangkah lebih baik bila pemerintah fokus memberikan edukasi di tengah-tengah masyarakat tentang manfaat dan pentingnya vaksin dalam rangka upaya bersama menghadapi pandemi ini. Tujuannya, agar seluruh warga punya semangat yang sama untuk siap menerima vaksin.

Vaksinasi adalah salah satu upaya terbaik yang bisa dilakukan dunia (bukan hanya Indonesia) saat ini untuk menghadapi masalah pandemi korona. Vaksinasi juga menjadi harapan agar tidak semakin banyak orang yang terjangkit virus ini. Tentu saja dengan tetap disiplin mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan.

Sehingga sangat disayangkan bila gerak dan upaya kita sejauh ini berpotensi tidak berjalan secara optimal hanya gara-gara pemerintah tidak konsisten mengawal dan menjalankan rencana yang sejak awal sudah ditetapkan.

Saya berasumsi, daripada mengakomodasi wacana vaksinasi mandiri yang berpotensi menimbulkan komersialisasi dengan segala risikonya, lebih baik pemerintah menjalankan rencana program vaksin gratis dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.    

***

Jambi, 24 Januari 2021