Ihwal Tudingan Kebocoran Anggaran di Tahun Politik

Presiden juga mengatakan bila tudingan itu memiliki dasar dan bukti yang kuat, sebaiknya dilaporkan langsung ke pihak yang berwenang, misalnya KPK, agar diproses lebih lanjut. Penegak hukum tentunya akan sangat senang bila seluruh warga mau terlibat dan berkontribusi aktif mengawasi kinerja pemerintahan.         

Kubu penantang malah kembali bereaksi dan mengeritik respon Jokowi menanggapi isu kebocoran tersebut. Terkesan mereka menuntut Jokowi harus serius membuktikan tudingan tersebut dan menghentikan kebocoran yang terjadi. Agak lucu memang, mereka melempar isu, namun orang lain yang disuruh harus membuktikan.

Selanjutnya, pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang mengakui adanya kebocoran anggaran terindikasi dari banyaknya aparat pemerintah yang ditangkap KPK, langsung dijadikan senjata untuk membenarkan isu yang sudah mereka lemparkan sebelumnya.

Sebetulnya, isu kebocoran anggaran pemerintah memang selalu menjadi perbincangan publik dan tidak bisa ditampik begitu saja. Mengelola anggaran pemerintah yang jumlahnya lebih dari 2000 triliun per tahun dan tersebar di berbagai proyek pembiayaan dan pembangunan, jelas bukan pekerjaan mudah.

Potensi terjadinya kebocoran anggaran pasti ada. Untuk itulah, pemerintah memang harus terus merancang dan menerapkan sistem pengawasan yang efektif. Pengawasan bisa dilakukan melalui internal organisasi, penegak hukum, dan tentu saja seluruh warga yang memiliki kepedulian.      

Sehingga akan sangat bermanfaat bila seluruh warga, termasuk para politisi yang tentunya memiliki akses dan sumber daya informasi yang lebih mumpuni, bisa berpartisipasi aktif mengawasi agar tidak terjadi kebocoran anggaran.

Bila memang memiliki data dan bukti yang cukup berkaitan proyek/program pemerintah yang terindikasi telah terjadi penyelewengan, tentu bisa melaporkan langsung ke pihak penegak hukum agar bisa dicegah bahkan ditindak dengan tegas.

Sebaliknya, bila sekadar melempar isu ke publik dengan penekanan soal angka 25 persen atau 500 triliun, tentu patut diduga itu sekadar ingin membuat sensasi atau sebagai alat untuk menyerang lawan politiknya. Terlebih lagi, isu itu sengaja dilontarkan bertepatan di momen tahun politik.   

***

Jambi, 10 Februari 2019