Pernyataan Capres nomor urut 02 mengenai kebocoran anggaran, sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan. Seperti biasa, selalu ada yang pro dan kontra. Kedua kubu pendukung langsung saling lempar pernyataan, sindiran dan tudingan. Â
"Saya hitung dan saya sudah tulis di buku, kebocoran dari anggaran rata-rata, taksiran saya mungkin lebih, sebetulnya 25% taksiran saya anggaran bocor. Bocornya macam-macam," kata Prabowo saat berpidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).
Dengan demikian, menurut perhitungan Prabowo, anggaran negara yang "bocor" mencapai Rp 500 triliun per tahun.
Berkaitan dengan kata "bocor" yang diucapkan Prabowo, kita jadi teringat momen debat Pilpres tahun 2014 lalu. Pada debat putaran ketiga yang diadakan di Hotel Holiday Inn  (22/6/2014), media mencatat Prabowo mengucapkan kata "bocor" sebanyak sepuluh kali.
Kata "bocor" yang dimaksudkan Prabowo, misalnya mengenai sumber daya alam (SDA) Indonesia yang hasilnya sebagian besar mengalir ke luar negeri sehingga bangsa Indonesia hanya merasakan sedikit hasil kekayaan alam miliknya.
Pada debat sebelumnya, Prabowo juga menyebut kebocoran di bidang ekonomi yang mencapai ribuan triliun rupiah. Meskipun setelah ramai menjadi perbincangan publik, kubu Prabowo akhirnya mengakui adanya kesalahan dalam pernyataan tersebut.
Jelas terlihat perbedaannya, kebocoran 25 % yang diungkapkan Prabowo kemarin memang sepertinya difokuskan pada anggaran keuangan pemerintah. Muncul tudingan telah terjadi mark up di banyak pembiayaan pembangunan. Prabowo mengilustrasikan pembiayaan jembatan seharusnya 100 tapi ditulis 150, dst.
Sementara isu kebocoran berkaitan potensi SDA yang mengalir ke luar negeri sepertinya luput dari perhatian. Atau jangan-jangan memang disengaja, karena bila isu ini diangkat, kubu petahana akan mudah sekali menjawabnya dengan menyodorkan data dan fakta mengenai keberhasilan pemerintah periode ini merebut penguasaan aset nasional dari tangan asing. Kita sebut saja Freeport dan Blok Mahakam sebagai contoh besarnya.
Yang menarik dari tudingan soal kebocoran kemarin tentu saja aksi-reaksi yang terjadi sesudahnya dari masing-masing kubu. Ihwal substansinya, karena memang sifatnya hanya taksiran dan tudingan tanpa rujukan data yang jelas, tentu bisa agak diabaikan.
Maklum, tahun politik. Apa saja bisa dijadikan isu. Yang kecil bisa dibuat besar, yang tidak ada bisa dibuat menjadi ada. Tidak perlu heran.
Presiden Jokowi menanggapi isu tersebut dengan mengatakan bahwa tudingan tersebut tidak ada dasarnya. Proses penganggaran jelas merupakan proses politik yang melibatkan semua poros politik (pemerintah maupun oposisi). Selanjutnya, audit yang rutin dilakukan BPK terhadap kinerja dan laporan keuangan pemerintah juga hampir selalu baik.
