"Kado" Hari Pers Nasional, Remisi Pembunuh Wartawan Akhirnya Dibatalkan

Saya membayangkan, pilihan ini tentu bukan tanpa risiko khususnya bagi Presiden. Secara kalkulasi politik, di satu sisi pembatalan ini mungkin saja bisa "mengobati" kekecewaan beberapa pendukungnya.

Namun di sisi lain, pembatalan ini sangat mungkin dijadikan para lawan politiknya sebagai amunisi baru untuk menyerang Jokowi. Ia akan dituding sebagai pemimpin yang tidak konsisten dengan kebijakan yang telah diambil.

Selanjutnya akan ada tudingan bahwa pembatalan ini diambil semata-mata demi meraih simpati publik terutama di masa-masa mendekati pelaksanaan pemilu. Ujung-ujungnya, Presiden Jokowi akan kembali divonis tidak cakap dan tidak memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai pemimpin.

Demikian halnya, pembatalan ini pun belum tentu akan sukses mengembalikan mereka yang sudah terlanjur mengikrarkan golput dan tidak akan memilih Jokowi di Pilpres mendatang.

Namun terlepas dari berbagai kalkulasi politik yang ada, dalam kerangka penegakan hukum dan pertimbangan kemanusiaan, pembatalan ini memang patut diapresiasi dan memang sudah seharusnya dilakukan. Tidak sepantasnya pemerintah terkesan "lembek" terhadap dalang kasus pembunuhan terencana.

Pelaku memang harus menjalani hukuman sesuai kapasitas dan perbuatan yang dilakukannya. Tidak ada alasan untuk memberikan kelonggaran padanya, sekalipun ia berasal dari partai politik pendukung pemerintah. Hukum harus ditegakkan dan tidak tebang pilih.      

Terlebih lagi, pembunuhan berencana tersebut dilakukan dalam rangka balas dendam sekaligus bisa dibaca sebagai upaya pembungkaman terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugasnya. Para wartawan, jurnalis dan semua yang terkait dengan itu semestinya mendapat perlindungan dari pemerintah.

Insan pers sangat dibutuhkan bangsa ini untuk mencerdaskan kehidupan warga, mengabarkan berita/peristiwa terkini sekaligus mengawasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan publik. Saking vitalnya peranan pers, ada yang menyebutnya sebagai pilar keempat demokrasi.

Pada akhirnya, pembatalan/pencabutan remisi pembunuh berencana wartawan di Bali, bisa dikatakan sebagai "kado" Hari Pers Nasional (HPN) dari Presiden Jokowi. Ini sekaligus menjadi sinyal penting bahwa pemerintah tidak akan melindungi pihak-pihak yang ingin membungkam kebebasan pers.    

Biarlah peristiwa ini menjadi pelajaran berharga buat semua. Pemerintah harus berhati-hati dan sangat selektif saat akan memberikan remisi. Jangan terjadi lagi remisi diberikan tanpa pertimbangan matang dan akhirnya terpaksa harus dicabut/dibatalkan lagi karena kuatnya desakan/protes dari publik. Semoga ke depannya, (kebebasan) pers kita pun semakin baik dan berkembang. Selamat Hari Pers Nasional.              

***