Ingat, Gereja Jangan Dijadikan Panggung Kampanye Politik!

Gereja harus menjaga posisi dan fungsinya tetap murni sebagai pendidik, pengajar, pengingat, pelayan dan penuntun akhlak seluruh jemaatnya agar tetap hidup dengan standar kebenaran Firman Tuhan dan teladan Yesus, Sang Juruselamat.

Dalam setiap adanya upaya yang mencoba menjadikan gereja sebagai panggung kampanye politik, gereja harus bersikap tegas dan tidak berkompromi. Ingatlah, sekali saja gereja membuka diri alias berkompromi, maka itu mungkin akan berdampak besar bagi keutuhan jemaatnya.

Bayangkan bila pengurus gereja memberikan kesempatan kepada beberapa orang untuk berkampanye, padahal banyak anggota jemaat yang sudah memiliki rencana pilihannya sendiri. Dalam konteks ini, bukankah gereja bisa dituding sebagai partisan atau tim sukses calon tertentu? 

Selanjutnya, saya kira, bukan hanya praktik kampanye terang-terangan di dalam gereja yang harus ditolak dengan tegas. Praktik kampanye terselubung dengan ragam modusnya pun sama saja, harus ditolak.

Pada momen pemilu sebelumnya, sering terdengar ada acara khusus di gereja untuk mendoakan atau mengutus para kandidat yang akan bertarung di pemilu. Para kandidat dimaksud tentu saja terdaftar sebagai anggota jemaat gereja bersangkutan.

Menurut saya, ini pun semestinya dihindari. Bila hanya ingin mendoakan, tentu dalam setiap kesempatan ibadah, hal tersebut bisa dilakukan tanpa harus membuat acara khusus.

Demikian halnya dengan istilah acara pengutusan. Saya kira, dalam setiap penutup rangkaian ibadah gereja, para hamba Tuhan sudah selalu menyampaikan kalimat-kalimat berkat, firman yang menjadi penguat dan tentu saja kalimat-kalimat pengutusan pada seluruh warga jemaat. Bukankah semestinya itu sudah cukup?

Akhirnya, para kandidat yang akan bertarung juga dituntut kesadaran dan ketaatannya untuk taat pada aturan yang ada. Bila mereka benar ingin mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, tentu bisa dimulai dari hal sederhana namun mendasar.

Salah satunya dengan memberikan teladan untuk hidup taat terhadap peraturan yang ada yaitu tidak menjadikan gereja sebagai panggung kampanye politik.        

***

Jambi, 4 Februari 2019