Dalam waktu dekat, debat Pilpres akan kembali digelar tentunya dengan mengangkat tema-tema yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui bersama, debat pertama sudah membincangkan tema korupsi, HAM, penegakan hukum dan terorisme.
Pada debat yang kedua nanti, tema yang diangkat adalah mengenai energi, pangan, sumber daya alam (SDA), lingkungan hidup serta infrastruktur. Sesuai jadwal, yang akan "bertarung" adalah kedua capres. Sementara cawapres hanya akan menjadi penonton, bahkan tak wajib hadir di acara tersebut.
Tema yang akan diperdebatkan nantinya, tentu saja sangat menarik. Itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan, kedaulatan, dan kemajuan kita sebagai sebuah bangsa. Lucunya, yang sempat ramai dibincangkan tim kampanye/pemenangan salah satu pasangan calon bukan hal tersebut melainkan sosok moderator yang akan ditunjuk KPU.
Sempat beredar satu nama wanita yang sudah teruji pengalaman dan kepiawaiannya saat memandu diskusi/debat di televisi. Namun, nama tersebut langsung ditolak dengan alasan terindikasi sebagai pendukung calon yang lain. Dikhawatirkan ia tidak bisa netral saat memoderasi debat.Â
Tak hanya menolak, timses juga mengajukan satu nama lain sebagai penggantinya yaitu mantan wartawan senior sekaligus pemandu acara diskusi di salah satu stasiun televisi yang sampai saat ini banyak penggemarnya.
Mengapa hal tersebut saya katakan lucu? Karena alasan kekuatiran moderator debat tidak netral sungguh tidak masuk akal. Format debat sudah ditentukan sejak awal oleh penyelenggara dan disetujui oleh kedua timses. Moderator hanya menjalankan hal-hal yang sudah disepakati.
Berapa lama waktu yang diberikan pada masing-masing calon, sudah ditentukan. Siapa yang berhak terlebih dulu bertanya/menjawab juga sudah diatur mekanismenya secara adil dan bergiliran. Pertanyaan yang harus dijawab kandidat pun harus melalui mekanisme undian alias acak.
Intinya, segala sesuatu sudah diatur dengan sangat detail. Sekali lagi, itu pun sudah dikomunikasikan dan disepakati bersama oleh para tim pemenangan. Sehingga, tudingan moderator berpeluang tidak netral, tidak beralasan.
Lagipula, sungguh tak masuk akal bila si moderator mau mengorbankan karier dan kredibilitas yang sudah dibangunnya sejak lama penuh perjuangan, semata-mata untuk menunjukkan dukungan pada salah satu kandidat di acara debat.
Tentu bisa dibayangkan sanksi bahkan risiko yang harus diterima seorang moderator bila dianggap gagal menjalankan tugasnya. Terlebih lagi, bila benar terbukti ia bersikap tidak adil alias curang terhadap salah satu kandidat.
Kekuatiran bernada tudingan yang disampaikan timses terkait penunjukan moderator debat, menurut saya terkesan berlebihan. Bahkan mungkin saja, itu memang sengaja dilakukan semata-mata ingin membentuk opini publik seolah-olah penyelenggara saat ini tidak netral alias berpihak dan mereka adalah korban.
