Lebih dari sekadar menaikkan penghasilan ASN, dalam rangka pemberantasan korupsi, sepertinya yang lebih urgen untuk dilakukan adalah pembenahan sistem internal dan budaya organisasi termasuk pengawasan.
Selanjutnya, proses perekrutan ASN (baru) yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Seleksi penerimaan ASN tahun 2018 lalu, meski diyakini bahwa prosesnya sudah lebih baik dan transparan, namun indikasi-indikasi kecurangan masih terjadi di beberapa tempat.
Satu hal lagi yang membuat saya meyakini bahwa janji kenaikan gaji ASN yang diucapkan saat debat kemarin semata-mata demi kepentingan meraup suara adalah jejak digital dan pernyataan kandidat beberapa waktu sebelumnya.Â
Bulan Agustus 2018 lalu, Prabowo sempat mengomentari rencana Presiden Jokowi yang akan menaikkan gaji PNS serta pensiunan dengan rata-rata 5 persen di tahun 2019. Meski tak secara tegas menolak rencana tersebut, Prabowo mengatakan bahwa perbaikan ekonomi jauh lebih penting untuk memperbaiki kehidupan rakyat miskin.
Senada dengan Prabowo, Sandiaga Uno juga menyatakan bahwa kenaikan gaji pokok dan pensiunan belum memihak pada perbaikan ekonomi nasional. Pernyataan tersebut dapat dibaca DISINI.
Jelas terlihat ada inkonsistensi. Hanya dalam tempo beberapa bulan, pendapat mereka berubah total. Dari pengritik menjadi pemberi janji kenaikan gaji.
Barangkali inilah keistimewaan menjadi kandidat penantang. Mereka bebas dan bisa menjanjikan apa saja, termasuk menjanjikan hal-hal yang pernah mereka tolak sebelumnya ketika itu akan dikerjakan oleh petahana.
***
Jambi, 18 Januari 2019
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
