Usulan Pendirian Fakultas Kelapa Sawit yang Menimbulkan Pertanyaan

Bila ada ide/gagasan yang muncul dari orang awam, mungkin tak banyak memedulikan. Namun saat Presiden sebagai orang nomor satu di republik ini yang melontarkannya, sudah pasti banyak yang tertarik dan langsung memberi tanggapan.

Presiden Joko Widodo mengusulkan pendirian fakultas kelapa sawit dan fakultas kopi di perguruan tinggi di Indonesia. Itu disampaikan Presiden saat menghadiri acara peresmian masjid kampus "Ki Bagus Hadikusumo" dan perubahan bentuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah serta peletakan batu pertama pembangunan menara Universitas Muhammadiyah Lamongan di kampus STIKES Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur.

"Negara kita ini memiliki kekuatan besar misalnya kelapa sawit, tapi sampai sekarang ini belum ada fakultas kelapa sawit. Ada yang namanya produk kopi, tidak ada di Indonesia ini (fakultasnya)," kata Jokowi.

Usulan ini langsung mendapat tanggapan, salah satunya dari aktivis lingkungan, Dandhy Dwi Laksono yang mengeritik keras usulan tersebut melalui tulisan di laman facebook pribadinya. Sosiolog, Tamrin Tomagola juga menyampaikan kritik yang senada. Tamrin mempertanyakan usulan tersebut sembari menyebut kelapa sawit sebagai penyebab bencana lingkungan.

Usulan pendirian fakultas kelapa sawit pastinya memang akan mengundang banyak pertanyaan. Sedemikian penting dan mendesaknya, sehingga usulan tersebut bahkan disampaikan langsung oleh Presiden ?    

Sedemikian pentingnya, sehingga lembaga pendidikan (misalkan politeknik) kelapa sawit yang sudah ada saat ini pun sepertinya dirasakan masih belum cukup jumlahnya.   

Presiden Jokowi mungkin benar ketika menyebut kelapa sawit sebagai kekuatan Indonesia. Seperti disampaikannya pada momen tersebut, di Indonesia sudah ada 14 juta hektar lahan yang ditanami kelapa sawit.        

Munculnya ide mendirikan fakultas kelapa sawit, apakah ke depannya Indonesia sedang ingin menambah luasan yang sudah ada ? Apakah luasan itu dirasa masih belum cukup ? Bila benar begitu, bagaimana dengan kebijakan pemerintah tentang moratorium (jeda) ekspansi lahan baru bagi kelapa sawit yang diputuskan berjalan selama tiga tahun ?

Kita tidak boleh lupa, sampai kini konflik yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit dengan masyarakat lokal masih terus terjadi di beberapa tempat di tanah air. Sudah banyak warga yang menjadi korban, dikriminalisasi, bahkan ada yang sampai mati.

Kita juga harus berbicara tentang kerusakan lingkungan hidup yang lagi-lagi banyak melibatkan perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit. Ada banyak kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dan menimbulkan polusi asap berkepanjangan. Ada banyak hutan dan lahan yang hilang, beralih fungsi menjadi tanaman monokultur.

Banyak kajian menunjukkan, tanaman kelapa sawit dikenal sebagai tanaman yang boros menghabiskan air. Ia juga tak mampu menyimpan air dalam waktu yang lama, sebagaimana bisa dilakukan oleh kebanyakan tanaman hutan.

Pada akhirnya, usulan pendirian fakultas kelapa sawit yang disampaikan Presiden Jokowi akan menimbulkan banyak pertanyaan walaupun mungkin bukan dari tokoh-tokoh politik (termasuk oposisi) yang jangan-jangan justru ikut mendukung usulan tersebut.

Kita mempertanyakan niat dan motif Presiden. Apakah ini menunjukkan beliau memang sedang fokus total menggenjot sektor pendapatan/ekonomi dalam negeri kita yang konon memang sedang melemah ? Lalu, bisakah kita mempertanyakan keberpihakan Presiden terkait isu-isu lingkungan dan kemanusiaan yang banyak bersinggungan dengan sektor ini ?

Selain pertanyaan, ada lagi dugaan, jangan-jangan usulan ini sebagai bentuk "perlawanan" nyata pemerintah terhadap salah satu organisasi lingkungan yang sedang lantang membeberkan bukti-bukti lapangan yang menunjukkan praktik produksi kelapa sawit di tanah air, ternyata memang merusak lingkungan. Dugaan ini agak "nyambung" karena di saat bersamaan, salah seorang Menteri kabinet ini sedang bersuara keras menuntut agar dilakukan audit keuangan terhadap organisasi lingkungan tersebut.           

***

Jambi, 21 November 2018