Banyak PNS Anti-Pancasila, Pemerintah Bisa Apa?

Pada sebuah diskusi baru-baru ini, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo menyebut sebanyak 19,4 persen pegawai negeri sipil di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. 

Data tersebut dikutip Soedarmo dari survei Alvara Research yang dilakukan 10 September sampai 5 Oktober 2017 di 6 kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Soedarmo menambahkan, penolakan terhadap Pancasila di kalangan pegawai negeri tersebut jadi penyebab lemahnya ketahanan nasional.

"Yang menyebabkan turunnya ketahanan nasional di negara ini adalah penurunan di masalah ideologi. 19,4 persen PNS tidak setuju ideologi Pancasila," ujarnya di kantor Lembaga Persatuan Ormas Islam (LPOI), Jakarta Pusat, Sabtu (17/11/2018).

Meski mengutip data setahun yang lalu, pernyataan Soedarmo tetap memantik reaksi media dan tokoh publik. Beberapa situs media online tetap tertarik mengulasnya berarti karena dianggap memiliki nilai berita. 

Sementara tokoh publik yang cukup cepat memberikan respon diantaranya Dedi Mulyadi dan Bambang Soesatyo. Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta yang kini menjabat sebagai Ketua Tim Kampanye Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di wilayah Jawa Barat tegas mengusulkan ASN (PNS) yang masuk dalam data tersebut harus diberhentikan/dicopot statusnya. 

Sementara Bambang Soesatyo, politisi Partai Golkar sekaligus ketua DPR justru lebih menyoroti perbaikan sistem rekrutmen penerimaan PNS di masa mendatang. Bambang menyebut pemerintah telah "kecolongan" dan menuding kelemahan sistem penerimaan PNS di masa lalu sebagai penyebabnya. 

Saya juga sempat membaca ulasan salah satu media online yang mengaitkan fenomena ini dengan penerimaan CPNS tahun ini. Pemerintah didesak agar tidak memberikan kelonggaran terhadap fakta rendahnya kelulusan peserta ujian CPNS khususnya dalam seleksi kompetensi dasar. Sebagaimana diketahui, tingkat kelulusan peserta ujian CPNS tahun ini memang sangat rendah, BKN menyebut hanya sekitar 3 persen.                     

Ketegasan
Terkait sistem penerimaan CPNS, tentu kita sepakat perbaikan memang perlu terus dilakukan guna memperbaiki kelemahan sekaligus menuju kesempurnaan. Mungkin benar, kelemahan sistem penerimaan itu pula menjadi salah satu faktor penyebab "membengkaknya" jumlah PNS yang anti-Pancasila. 

Namun demikian, kurang bijak juga mengukur kadar kecintaan seseorang terhadap Pancasila hanya berdasarkan hasil jawaban tertulis seseorang atas soal-soal yang diajukan saat ujian. Jangan pula langsung memvonis 90 an persen peserta ujian CPNS tahun ini yang tidak lulus tes kompetensi dasar, berarti tidak pancasilais. 

Kita tidak pernah tahu pasti kapan dan bagaimana proses seseorang akhirnya lebih tertarik dan jatuh cinta pada satu ideologi selain Pancasila. Meskipun, pemikiran dan pandangan seseorang belakangan ini jauh lebih mudah terdeteksi lewat jejak-jejak digitalnya di media sosial.