Kenaikan Gaji PNS, Siasat Jokowi Memenangi Pilpres?

Sementara itu, pihak oposisi juga memiliki kemewahan untuk selalu mengeritik bahkan menolak apapun kebijakan yang disampaikan pemerintah. Tentu sembari menebar janji bila diberi kesempatan, mereka akan mampu bekerja lebih baik dari pemerintahan saat ini. 

Kedua kubu boleh saja habis-habisan saling serang satu sama lain, namun akhirnya warga sendiri yang akan memilih dan memutuskan kubu mana yang akan dipercayainya. 

Dalam konteks pertarungan politik nanti, sebagaimana sudah diungkapkan para pengamat politik, lahan pertarungan sesungguhnya para elite adalah memperebutkan suara para swing voters alias pemilih mengambang. 

Sementara mereka yang termasuk golongan pendukung garis keras diyakini takkan goyah sedikitpun bahkan oleh isu apapun dan mereka akan tetap konsisten pada keyakinan pilihan politiknya.

Sepopulis apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di akhir periode pemerintahan saat ini, takkan bisa memengaruhi pilihan politik mereka yang sudah memantapkan diri berada di garis oposisi dan menginginkan pergantian kepemimpinan.

Demikian halnya, seburuk apapun persepsi terhadap pemerintah yang terus-menerus dibangun kubu oposisi, takkan mampu mengubah pilihan politik para pendukung fanatik pemerintah.

Saya meragukan anggapan bahwa kebijakan kenaikan gaji PNS yang ditetapkan pemerintah tepat di saat memasuki tahun-tahun politik, murni merupakan siasat untuk memenangi Pilpres. Bila Jokowi ingin meraup simpati "birokrasi" semestinya kenaikan gaji tetap dijadikan paket kebijakan rutin setiap tahun, sebagaimana dilakukan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Bagaimanapun, kebijakan pemerintah saat ini yang memutuskan tidak meneruskan "tradisi" menaikkan gaji PNS setiap tahunnya, dalam tiga tahun berturut-turut sudah menggerus kepercayaan sebagian besar PNS. 

Dengan bahasa lebih sederhana, bila tujuannya sekadar ingin menarik simpati dan meraup suara aparat birokrasi, kebijakan ini bisa dikatakan sudah cukup terlambat.

Selanjutnya bila dilihat dari sisi sebaliknya, kebijakan kenaikan gaji saat ini justru bisa menjadi "sasaran tembak" pihak oposisi untuk menyerang pemerintah. Oposisi bisa menuding kebijakan ini sebagai pemborosan anggaran, lalu dikaitkan dengan tren penurunan nilai tukar rupiah, pembiayaan rehabilitasi daerah korban bencana alam, hutang luar negeri dan sebagainya. 

Satu hal yang pasti, waktu akan menjadi hakim yang adil buat semua. Waktu akan menunjukkan, benarkah kebijakan pemerintah saat ini menaikkan gaji PNS semata-mata untuk mendorong kualitas dan motivasi para aparat birokrasi ?