Ketika Parpol Menjadi Pendukung HTI

Lalu, bagaimana kita menanggapi sikap tiga partai politik tersebut yang terang-terangan menyatakan dukungan terhadap HTI yang jelas-jelas sudah dibubarkan pemerintah karena dianggap menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945?

Dari sisi politik, kita bisa paham bahwa sikap tersebut tentu ada kaitannya dengan kontestasi politik saat ini. Bagaimanapun, tiga partai politik tersebut selama ini secara konsisten selalu mencitrakan diri sebagai partai politik yang dekat sekaligus menyuarakan aspirasi hal-hal yang berbau islam. Sangat wajar dan tentu saja mereka sedang berupaya menyasar sekaligus merebut suara pemilih dari umat muslim.   

Beberapa waktu lalu Amien Rais bahkan sempat melontarkan pernyataan kontroversial yaitu dikotomi partai allah dan partai setan. Dan, tiga partai itulah yang jelas-jelas disebut Amien Rais sebagai partai allah.

Ditambah lagi, tiga parpol tersebut memang hampir selalu mengambil sikap yang berseberangan dengan kebijakan apapun yang diambil pemerintah. Meskipun, PAN tak secara tegas menyatakan diri sebagai oposan pemerintah saat ini. Salah satu kader PAN bahkan masuk dalam kabinet kerja saat ini yaitu Menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) dan Reformasi Birokrasi.                

Persoalannya, etis atau patutkah sikap tiga parpol tersebut yang secara terang-terangan mendukung HTI ?. Sementara di belahan dunia lain, banyak negara dengan penduduk mayoritas muslim bahkan dengan tegas melarang hizbut tahrir.

Sekali lagi, upaya setiap parpol meraih dukungan untuk meraup suara bisa dimaklumi terlebih di tahun politik saat ini. Namun, haruskah upaya itu dilakukan dengan menghalalkan segala cara?.  

Dukungan kepada HTI jelas bisa dimaknai sebagai dukungan terhadap ormas/paham yang bertentangan dengan ideologi negara yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Dengan bahasa lebih sederhana lagi, alih-alih mendukung langkah pemerintah untuk menjaga keutuhan NKRI, mereka justru sedang mendukung penyebaran paham terlarang.        

Akankah ada peluang langkah hukum yang diambil untuk mempersoalkan sikap tiga partai politik tersebut ?.   

Jambi, 8 Mei 2018