Mahfud MD Cawapres Ideal Jokowi?

Simulasi tentang pendamping ideal Jokowi di Pilpres mendatang semakin menarik diperbincangkan. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) tak ketinggalan mengajukan "jagoannya".  

Sebelum menyebut nama, mereka sudah memberi syarat/kriteria calon wakil presiden (cawapres) ideal.        

"Ada tiga syarat yang penting untuk dipertimbangkan. Pertama, harus sosok yang bersih dan negarawan, memiliki visi penegakan hukum dan demokrasi yang kuat dan konsisten, dan berani melawan mafia hukum dan mafia bisnis" papar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di sekretariat ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (6/3/2018).   

Jika menggunakan tiga kriteria tersebut, tentu kita sepakat nama Mahfud MD bisa dikatakan yang paling ideal. Rekam jejak dan pengalamannya di bidang pemerintahan khususnya berkaitan dengan penegakan hukum jelas tak diragukan lagi.

Hingga kini, berbagai media seringkali menjadikan analisis dan pendapatnya sebagai rujukan untuk mengurai berbagai kasus hukum yang menyita perhatian publik.

Kompetensi keilmuannya di bidang hukum pun terbilang mumpuni dari berbagai karya akademis yang sudah dihasilkan. 

Karier politik dan jabatan yang pernah diembannya cukup lengkap. Ia pernah menjadi anggota DPR, Menteri, dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).    

Kelemahan

Meskipun demikian, sosok ini juga memiliki beberapa kelemahan jika diajukan sebagai pendamping Jokowi.

Pertama, dari sisi Jokowi. Patut digali lebih dalam, apakah Jokowi bisa klop dan dipasangkan dengan Mahfud MD ?. Kita ingat pada Pilpres 2014 lalu, Mahfud MD justru memilih berada di posisi yang berseberangan dengan Jokowi.

Mahfud bukanlah tokoh seperti Ahok yang bahkan berbagai media bisa membaca kecocokan dan kedekatan emosionalnya dengan Jokowi.    

Kedua, popularitas. Hasil beberapa lembaga survey, nama Mahfud MD justru kalah tenar dibandingkan beberapa nama Cawapres yang disebut-sebut cukup potensial untuk mendampingi Jokowi.

Di tengah pertarungan Pilpres mendatang yang diyakini akan berlangsung ketat, para Capres bisa dipastikan akan mencari Cawapres yang dinilai memiliki elektabilitas tinggi guna menambah perolehan suara.       

Ketiga,dukungan basis politik. Meski pernah menjadi anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa, dalam beberapa tahun belakangan nama Mahfud bisa dikatakan "netral".

Apalagi, PKB sejak jauh-jauh hari sudah menjagokan nama sang ketua umum sebagai Cawapres. Dukungan dari partai politik lain lebih sulit lagi karena masing-masing tentu lebih memprioritaskan kader masing-masing.  

Keempat, penguasaan isu di luar hukum. Ini tentu menjadi pertanyaan penting dan mendasar. Benar bahwa isu penegakan hukum memang menjadi catatan khusus pada pemerintahan saat ini. Namun tak berarti isu-isu lain misalnya ekonomi, sosial budaya, pertanian, pendidikan, hubungan luar negeri menjadi tak penting.

Jika mencermati situasi politik terkini, Jokowi tak sekadar diserang dari sisi penegakan hukum yang dianggap cukup lemah. Isu-isu aktual di masyarakat khususnya bidang ekonomi pun cukup potensial digunakan untuk mengganggu elektabilitas Jokowi.          

Peluang Mahfud MD mendampingi Jokowi di Pilpres mendatang tentu tetap terbuka. Situasi politik hingga kini masih cukup cair dan berbagai kemungkinan masih bisa terjadi. Termasuk kemungkinan Mahfud MD akan kembali memilih berada di pihak yang menantang Jokowi.       

Jambi, 6 Maret 2018