KEPUTUSAN telah diambil. Pilkada melalui DPRD. "Ini kemenangan rakyat," kata PKS. Pilkada melalui DPRD akan menghasilkan Pimpinan Daerah yang lebih punya integritas dibandingkan dengan Pimpinan Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Hidayat NW, ketua fraksi dari PKS memberi contoh tertangkapnya salah satu Gubernur karena kasus korupsi adalah salah satu sisi kegagalan pilkada oleh rakyat.
Pendapat lain yang berseberangan mengatakan bahwa pilkada oleh DPRD akan merusak dan mencederai kedaulatan rakyat. Hak rakyat untuk memilih pemimpin yang ada di daerah terpasung dan akan terganjal oleh orang-orang yang duduk di DPRD. Calon pemimpin sebaik dan sebagus apapun jika tidak dikehendaki oleh DPRD, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin, meskipun mayoritas rakyat menghendakinya. Pemimpin daerah yang dipilih oleh DPRD hanya akan mengabdi dan memuaskan anggota DPRD yang telah memilihnya. Dengan demikian, upaya untuk mensejahterakan rakyat yang menjadi tanggung jawab utamanya akan terabaikan.
Menurut Almadudi, yang dikenal sebagai soko guru demokrasi di Indonesia, konstitusi NKRI telah mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi antara lain prinsip kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat mempunyai makna bahwa demokrasi harus menjamin pengakuan akan hakekat dan eksistensi manusia yang berdaulat yang mempunyai hak untuk bersuaran dan mengemukakan pendapatnya.
Hakekat dan eksistensi manusia tersebut dalam demokrasi diwadahi dengan adanya pengakuan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan di satu sisi dan di sisi yang lain, pemerintah wajib melindungi hak asasi yang dimiliki demi kepentingan bersama. Hampir seluruh negara di dunia menerima demokrasi sebagai sebuah tatanan dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini ditandai dengan adanya pengakuan terhadap keterlibatan warga dalam keputusan politk (mis memilih pimpinan/kepala pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung.
Hans Kelsen, filsuf hukum dan politik dari Austria mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat memilih wakil-wakil yang dipercayainya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kekuasaan negara. Rakyat yakin bahwa wakil-wakil yang dipilihnya akan bertanggung jawab dan menjamin bahwa kehendak dan kepentingan mereka akan menjadi amanat luhur yang dipikulnya.
Pertarungan politik tentang mekanisme pemilihan kepala daerah baru saja berakhir tadi malam. KMP, yang menginisiasi pilkada melalui DPRD, memenangkan pertarungan ini. Pertarungan yang oleh banyak pengamat politik dan pengamat hukum tata negara diasosiasikan dengan politik balas dendam di mana dasar logika berfikirnya menyalahi aturan, meskipun sama-sama atas nama rakyat. Tidak sedikit aktifis yang mengatakan bahwa pilkada melalui DPRD adalah sebuah kemunduran.
Bagaimanapun keputusan telah diambil oleh wakil-wakil rakyat. Rakyatlah yang memilih para anggota DPR tersebut. Jika saat ini anggota DPR tersebut dianggap telah mengkhianati rakyat, dan telah membuat mundur arah demokrasi yang telah dibangun dalam 15 tahun terakhir ini, apakah mungkin dalam pemilihan wakil rakyat periode mendatang, rakyat tidak perlu menggunakan hak suaranya untuk memilih wakil rakyat?
