Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Kesehatan sebagai salah satu hak dasar rakyat yang dilindungi undang-undang saat ini terus dibangun dan ditingkatkan. Namun, untuk mencapai kualitas kesehatan masyarakat sebagaimana diharapkan bukanlah pekerjaan mudah. Begitu besar tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam menciptakan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.
Itulah salah satu kendala yang pernah saya hadapi selaku Gubernur Banten. Namun, berkat kerja keras dan semangat yang gigih dalam mengajak masyarakat agar sadar akan pentingnya kesehatan, kini tugas berat itu terasa menjadi ringan. Pasalnya, kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh sehingga partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan begitu besar.
Saya senang menyelesaikan seluruh tugas-tugas pembangunan di sektor kesehatan masyarakat. Saya bekerja bersama para pelayan masyarakat di Dinas Kesehatan yang memiliki dedikasi tinggi, dan juga bersama masyarakat yang semakin peduli dan menyadari pentingnya hidup sehat.
Hasilnya bisa dilihat. Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Banten saat ini mencapai 22,8 dari 1.000 kelahiran hidup, melampaui rata-rata nasional dan target sasaran pembangunan millennium (Millennium Development Goals/MDG’s). AKB nasional 2010 sebesar 35 dari 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan target MDG’s pada tahun 2015, AKB dipatok sebanyak 25 orang per 1.000 kelahiran hidup.
Demikian juga Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan. Di tahun 2010 mencapai 187,3 per seribu kelahiran hidup, sedangkan rata-rata nasional berada pada angka 228 perseribu kelahiran hidup. Saya berjanji akan terus bekerja lebih keras untuk mencapai target MDG’s pada indikator utama bidang kesehatan lainnya, antara lain AKI 102 per seribu kelahiran hidup tahun 2015, prevalensi balita kurang gizi 15,5%, persalinan oleh tenaga kesehatan, dan sebagainya.
Keberhasilan itu tidak lepas dari langkah strategis yang telah dijalankan selam ini yaitu: menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat dan, yang terpenting lagi, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sejak Provinsi Banten berdiri, pemerintah terus membangun sarana dan prasarana kesehatan. Pada 2007 pemprov berhasil membangun 57 unit Pos Kesehatan Desa, lalu 10 unit pada 2008 dan tahun ini targetnya 8 unit.
Saya menyadari bahwa salah satu masalah cukup berat selama ini adalah minimnya sarana kesehatan masyarakat di pedesaan. Karena itu untuk menyelesaikan problem tersebut, Poskesdes di bangun terus-menerus secara bertahap dan akn ditambah setiap tahunnya. Pemerintah akan terus meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, terutama di desa-desa.
Desa Siaga
Pemprov terus berupaya memastikan bahwa masyarakat tidak kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Di antaranya memastikan bahwa seluruh masyarakat di wilayah Banten dengan mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Sejauh ini telah beroperasi 10 rumah sakit pemerintah, 49 rumah sakit swasta, 59 Puskesmas perawatan, 151 Puskesmas nonperawatan, 197 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), 109 Pos Kesehatan Pesantren (Poskentren), 215 Puskesmas keliling roda empat, 853 Puskesmas keliling roda dua.
Sementara, tenaga kesehatan yang siap melayani masyarakat terdiri dari 978 dokter spesialis, 3.175 dokter umum, 406 dokter gigi, 6.719 perawat, 3.300 bidan, 300 nutrisionis, 679 sanitarian, 807 tenaga farmasi dan apoteker, 675 sarjana kesehatan masyarakat, dan 506 tenaga keteknisan medis. Jumlah itu dipastikan akan lebih tinggi pada akhir 2011 nanti karena kami akan terus meningkatkannya.
Saat ini jumlah desa dan kelurahan sebanyak 1.535. Dari jumlah itu, sebanyak 1.510 atau 98% desa sudah memiliki bidan desa. Selain itu, sebanyak 1.377 desa atau sebesar 90%, berstatus sebagai desa siaga. Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri. Desa siaga merupakan sebuah penyelesaian masalah-masalah kesehatan.
Saya telah menyiapkan rencana penyelenggaraan program beasiswa penuh bagi anak-anak potensial di pedesaan yang belum memiliki bidan. Mereka akan disekolahkan di bidang kesehatan dan kebidanan. Pemerintah yang akan membiayai sampai mereka lulus. Lalu, setelah lulus nanti dikembalikan ke desa asalnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu dilakukan karena saat ini Banten masih membutuhkan sekitar 83 bidan desa, dan keberadaan mereka sudah sangat mendesak. Upaya meminta tambahan kuota ke pemerintah pusat sudah dilakukan, namun biasanya bidan dari kota tidak betah tinggal di pedesaan. Jadi, beasiswa bidan desa bisa menjadi salh satu solusi.
Selain berupaya membangun sarana dan prasarana kesehatan, Pemprov juga rajin menggaungkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat. Dalam setiap kunjungan kerja ke berbagai kecamatan, saya selalu mengingatkan masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. Sebab, rata-rata kasus gizi buruk muncul dari masyarakat yang tidak peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungannya.
Oleh sebab itu, berbarengan dengan seluruh program tersebut, Pemprov juga melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menangani Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Pemprov mengerahkan tenaga-tenaga muda sebagai pendamping RTSM untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan anak-anaknya. Saya tekankan kepada pendamping untuk terus melakukan monitoring, sebab kunci sukses progam ini terletak di monitoring.
Sejak PKH digulirkan, sudah terlihat peningkatan cukup signifikan dalam hal partisipasi masyarakat desa mengakses posyandu dan partisipasi anak-anak pendesaan mengakses pendidikan. Meskipun awalnya, sebagimana pengakuan salah satu pendmping PHK, terpaksa harus mengantar dan menjemput.
Posyandu sebagai bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana penting dilaksanakan di tingkat dusun dalam wilayah kerja masing-masing puskesmas. Posyandu berperan sebagai wadah yang dibentuk dari swadaya masyarakat sebagai filter awal dalam perbaikan derajat kesehatan masyarakat.
Berdasarkan kegiatan posyandu akan didapatkan data jumlah balita, balita yang sehat, status gizi kurang dan berstatus gizi buruk serta masalah-masalah kesehatan lainnya. Data-data inilah yang menjadi acuan dalam penanganan masalah kesehatan di daerah yang dikordinasikan dengan puskesmas setempat.
Sedangkan bagi saya, melalui kunjungan kerja ke berbagai ke kecamatan, saya senantiasa dapat mendengarkan berbagai masalah yang menjadi hambatan, masukan maupun usulan langsung dari masyarakat dan para pelaku pembangunan. Langkah ini merupakan upaya chek and balance dengan laporan yang disampaikan oleh aparat maupun masyarakat. Semoga ke depan pelayann kesehatan lebih optimal dan lebih mantap lagi!
