Mohon tunggu...
Adhimas Putro Prasetyo
Adhimas Putro Prasetyo Mohon Tunggu... -

Nothing special about me

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Moratorium PNS!!! Bencana atau Anugrah?

6 November 2014   03:03 Diperbarui: 17 Juni 2015   18:31 203
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

MORATORIUM PNS !!! BENCANA ATAU ANUGRAH?

Bagaimanakah perasaan kalian para pendaftar PNS setelah mendengar kata kata ini? Mungkin kata ini merupakan momok yang akan menghantui mereka selama 5 tahun yang akan datang. Para pelamar CPNS sebagai guru dan kesehatan mungkin yang paling terkena dampaknya karena di situlah yang paling terbanyak peminat dan lowongannya.

Bagaimana nasib mereka yang kuliah dengan jurusan pendidikan dan kesehatan yang mempunyai cita cita untuk menjadi seorang PNS? Akankah selama 5 tahun kedepan mereka harus menunda cita citanya? Atau banting setir memilih jalan selain menjadi PNS, ataukah menunggu sembari menjadi pegawai honorarium?. Ini adalah tugas pemerintah untuk menemukan solusinya agar mereka yang membutuhkan pekerjaan mendapatkan kepastian. Tetapi yang jelas apabila kondisi keuangan Negara membaik dan pegawai memang benar benar dibutuhkan,kurang dari 5 tahun penerimaan PNS akan kembali di buka

Lalu kenapa pemerintah mempunyai rencana untuk menjalankan program moratorium? Alas an utama pemerintah tentu saja menghemat dana pengeluaran APBN. Saat ini PNS sudah berjumlah 4.32 juta orang. Untuk mengaji mereka saja membutuhkan dana yang sangat besar,apa lagi kalau harus merekrut pegawai lagi. Ditambah lagi banyak oknum pns yang kerjanya masih belum efektif. Banyak di antara mereka yang kerjanya hanya duduk duduk di depan computer ataupun hanya sekedar baca Koran. Maka dari situlah diharapkan pemerintah bias lebih mengoptimalkan kinerja para pegawai guna meningkatkan produktifitas mereka.

Dana APBD yang di tiap tiap daerah rata rata lebih dari 50% untuk belanja pegawai dinilai sebagai pemborosan dan sangat tidak efisien. Seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada belanja modal dan infrastruktur guna meningkatkan produktifitas masyarakat

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun