Pemerintah bercita-cita mengelektronikan semua kegiatan birokrasi (e-gov). Mulai dari perencanaan, penganggaran, belanja, pelaksanaan dan audit akan dilaksanakan secara elektronik. Menarik memang, karena dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas kinerja birokrasi menjadi lebih terjamin. Efisiensi adalah hal yang paling didambakan ditengah karut-marut birokrasi kita.
Namun demikian, perlu disadari pula, atau bahkan, mesti realistis bahwa kondisi infrastruktur IT kita untuk menunjang cita-cita itu masih jauh panggang dari api. Wilayah kepulauan yang luas, kita seharusnya, sejak jaman Orde Baru telah memantapkan ketersediaan pasokan listrik di segenap pelosok negeri. Kenyataannya, dunia IT lamban bergerak karena suplay listrik yang minim dan terbatas. Padahal, dunia IT beserta perangkatnya sangat-sangat bergantung pada suplay listrik. Pengalaman di tempat saya, Pulau Halmahera, mesin server sering rusak  karena listrik yang byar pet.
Jika masalah listrik, katakanlah, diabaikan karena masih ada Genset, maka kendala berikutnya adalah lambatnya koneksi internet. Untuk seluruh wilayah Maluku Utara, kecepatan maksimal yang (hanya) bisa dicapai pada jam 2 malam adalah 1 Mbps. Bantuan dan hibah perangkat akses dari pemerintah maupun badan dunia, seakan sia-sia karena akses yang saking lambatnya, sampai dikira tak bisa terhubung.
Satu pertanyaan yang paling mendasar adalah Siapakah yang paling bertanggung jawab atas ketersediaan akses internet yang layak dan terjangkau bagi kepentingan rakyat? Kalau dulu ada telepon umum berkoin, adakah sekarang ini warnet murah nan layak untuk umum? Operator selulerkah? ISP kah? Bahkan kecepatan internet yang layak pun belum distandarkan
Bagaimana jika saat semua kegiatan pemerintah di "e" kan, tiba-tiba koneksinya putus. Data hilang, laporan telat, audit gagal dan pada akhirnya kembalilah kita pada jaman manual, jaman di mana segala sesuatunya gelap bermisteri, dimana data mudah dimanipulasi, dan publik mudah dibodohi.
Di mana Pemerintah?