Koperasi Sebagai Subtansi Bank Pertanian Indonesia (BPI)

 

Oleh Santi Rizkiyanti dan Widya Astyoka

 

 

Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) menilai Indonesia harus memiliki bank khusus sebagai bank infrastruktur, pertanian, dan ekspor impor. Ketua perbanas, Sigit Purnomo, mengusulkan bahwa Indonesia harus memiliki bank khusus yang berperan sebagai agent of development diluar bank umum dan BPR. Sumber dana yang akan digunakan nantinya berasal dari pihak ketiga layaknya bank umum. Usulan tersebut diharapkan dapat dituangkan dalam perubahan UU perbankan yang nantinya akan memberikan ruang bagi perbankan khusus untuk tumbuh. 

 

Bank khusus pertanian tidak cocok dengan kondisi Indonesia saat ini

Dalam kaitannya dengan pendirian bank khusus pertanian, terdapat wacana yang menyatakan pentingnya pendirian bank pertanian bagi pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia. Wacana pendirian bank ini memang sudah lama menjadi perbincangan oleh pelaku ekonomi Indonesia. Terlebih lagi Ketua Perbanas kembali mengusulkan pembentukan bank khusus pada diskusi publik OJK Watch di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (17/3/2014) yang memicu pertanyaan kembali terkait urgensi dari pembentukannya.

Sebenarnya, pembentukan bank khusus pertanian yang dicanangkan bernama Bank Pertanian Indonesia (BPI) ini dilandasi oleh beberapa kebutuhan. Tujuan utama pembentukannya adalah meningkatkan sekor pertanian melalui peningkatan kredit yang diberikan. Pemberian kredit melalui BPI ini akan memenuhi kebutuhan modal, lebih fokus, mengurangi moral hazard (keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang dapat menambah besarnya kerugian dibanding dengan risiko rata-rata) kredit program, dan dapat mengakselerasi pembangunan sektor pertanian dimana sumber dana yang diperoleh rencananya bersumber dari orang ketiga layaknya bank umum.

Hal yang perlu dipertanyakan sekarang adalah apakah pendirian bank khusus pertanian ini sudah cocok dengan keadaan ekonomi di Indonesia khususnya bidang pertanian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengenal bagaimana perkembangan dari sektor pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris sejak dahulu, tetapi pada kenyataannya sektor pertanian Indonesia masih jauh dari kata revolusi. Banyaknya petani tradisional di pedesaan dan kurangnya pengetahuan menjadi salah satu alasannya.

Sejatinya, peran bank pertanian Indonesia dapat berjalan efektif jika semua pelaku pertanian mampu terjaring dalam sistem perbankan ini. Keberadaan petani Indonesia yang didominsi oleh petani lokal yang masih menggunakan cara tradisional pada prakteknya akan sulit untuk terjaring didalamnya. Petani lokal yang tak megerti bagaimana sistem perbankan berjalan akan acuh terhadap BPI. Terlebih lagi tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk pendirian dan pengolahan Bank Petani Indonesia menjadikan wacana ini terlihat kurang efektif. Lebih dari itu, belum jelasnya definisi, fungsi, dan tujuan pendirian bank khusus pertanian ini perlu dikaji ulang agar keberadaannya dapat memberikan efisiensi dan efektifitas bagi Indonesia.

 

Koperasi tani sebagai solusi

Penulis merasakan banyak kontra atas usulan mengenai pembentukan dan pengembangan bank khusus, dikarenakan pembentukan dan pengembangan bank khusus tersebut nantinya akan membutuhkan waktu, tenaga, dan dana yang cukup besar. Struktur serta permodalan bank khusus pun perlu dikaji dan dirumuskan secara matang, sehingga pembentukan bank khusus pertanian dirasa belum siap untuk diterapkan di Indonesia. Jika tetap ingin membentuk bank khusus, maka Perbanas atau pihak terkait harus konsisten dalam pelaksanaannya serta sebagai bahan pertimbagan, dapat melakukan kajian terhadap bank khusus yang telah berhasil diadaptasi oleh Thailan dan Vietnam.

Sebagai solusi yang kiranya dapat ditempuh sekarang adalah dengan mengembangkan  koperasi tani yang memang telah ada dan tidak asing ditengah petani Indonesia saat ini. Kemudahan jangkauan dan luasnya informasi dikalangan petani menengah kebawah menjadi keuntungan tersendiri bagi koperasi tani.

Di Indonesia sendiri, koperasi memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Koperasi berperan sebagai salah satu pemain dalam kegiatan ekonomi (di berbagai sektor), dan memiliki kontribusi besar terhadap penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat, serta berperan sebagai media atau perantara keuangan dalam memperbaiki struktur perekonomian masyarakat.

Pada kenyataannya, perkembangan koperasi di Indonesia cukup signifikan yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah unit koperasi yang ada di Indonesia saat ini. Namun peningkatan jumlah tersebut masih belum didukung dengan kualitas atau kontribusi koperasi bagi perekonomian domestik. Banyaknya produk-produk koperasi yang sampai saat ini masih belum berjalan dengan optimal akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk lebih mendorong dan mulai memprioritaskan koperasi tani agar menjadi penopang ekonomi masyarakat, contohnya dengan meningkatkan dan perbaikan operasional serta permodalan bagi KUD (Kredit Usaha Rakyat). Permodalan dan sumber daya manusia dalam koperasi adalah hal yang paling penting bagi keberlangsungan koperasi tersebut, karena dengan sistem keuangan dan operasional yang baik tentunya akan memberikan kepercayaan bagi masyarakat untuk menawarkan keanggotaannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, koperasi membutuhkan perbaikan sistem dan pengolahan. Adanya moral hazard yang kerap kali dikeluhkan haruslah mulai dibenahi melalui regulasi yang jelas dalam bidang koperasi. Sifatnya kekeluargaan harus mampu merangkul semua petani lokal sehingga peran koperasi dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perbaikan koperasi sebagai lembaga ekonomi petani dan penguatan agribisnis di dalam perekonomian pasar harus menjadi agenda bersama bangsa ini.

Pada akhirnya, walaupun pendirian bank khusus dinilai sangat bagus, namun pemerintah juga perlu melihat potensi dari lembaga koperasi, dimana memiliki peran yang serupa dengan bank pertanian Indonesia. Bagaimanapun, akan lebih mudah meningkatkan potensi yang sudah ada di dalam negeri, daripada menciptakan potensi (bank khusus) yang belum tentu dapat memberikan kontribusi besar sesuai dengan apa yang diharapkan.