Mohon tunggu...
sahibul kahfie
sahibul kahfie Mohon Tunggu... -

saya adalah mahasiswa program study Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Mataram.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Indonesia Menyapa MEA

8 April 2015   12:33 Diperbarui: 17 Juni 2015   08:23 194
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) belum berpihak pada peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur. APBN kita lebih banyak pada pembayaran beban utang, subsidi dan pembayaran cicilan utang. Hal ini membuat wajah infrastruktur kita menjadi jelek sehingga berdampak pada biaya distribusi barang. Biaya distribusi barang yang tinggi ini selalu dibebankan kepada konsumen melalui harga produk yang lebih mahal.Karena itu perlu mengalokasikan anggaran untuk perbaikan inftrastruktur sehingga menekan biaya distribusi produk yang pada akhirnya membuat produk Indonesia bersaing dari sisi harga.

MEA tentunya merupakan tempat untuk para pelaku usaha menjual produknya termasuk UKM. Artinya bahwa para pengusaha Indonesia akan bersaing dengan para pengusaha dari berbagai negara ASEAN. Persaingan pemasaran dan kualitas produk akan sangat ketat dan akan terjadi seleksi alam terhadap produk-produk unggul. UKM Indonesia akan memiliki prospek yang cerah jika mampu berdaya saing. Salah satu caranya dengan melakukan sertifikasi standarisasi produk baik dari sisi mutu maupun keamanan dan kesehatan.

Melihat kondisi riil di lapangan, produk dari UKM Indonesia masih banyak yang belum tersertifikasi. Karena para pelaku usaha belum terbiasa dengan sertifikasi standarisasi produk baik dari sisi mutu maupun keamanan dan kesehatan konsumen. Proses Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk UKM juga masih mengalami kendala terutama untuk penerapan di daerah. Kurangnya lembaga sertifikasi, rumitnya birokrasi SNI, masih mahalnya biaya SNI dan kurangnya pengawasan pihak terkait menjadi pekerjaan rumah dalam rangka meningkatkan daya saing produk UKM Indonesia.

Realita menunjukkan pelaku UKM sangat kesulitan saat mengajukan pinjaman modal ke bank. Ini disebabkan oleh pelaku usaha hanya memiliki jaminan yang tidak terlalu besar sehingga selalu tidak menjadi prioritas oleh perbankan. Untuk itu perlu campur tangan pemerintah melakukan mediasi agar perbankan mau memberikan akses kepada pelaku UKM, tentunya dengan mengelola resiko dengan baik. Di sisi lain, pihak regulator juga harus aktif memberikan informasi cara mendapatkan akses pinjaman modal ke perbankan. Karena selama ini kebanyakan pelaku UKM juga sulit mendapatkan akses permodalan karena tidak adanya informasi cukup.

Pemerintah harus berada di depan dalam menyusun strategi pemasaran produk bersama stakeholders sehingga didapat strategi yang mampu membuat produk Indonesia menembus pasar negara lainnya—bukan malah membuat pengusaha Indonesia gulung tikar. Promosi produk Indonesia harus dilakukan bersama, karena betapa berkualitasnya pun suatu produk tanpa promosi maka tidak ada yang akan mengenal produk tersebut.

Kondisi pendidikan indonesia

Melihat kondisi pendidikan di indonesia sampai hari ini, dengan di buatnya kurikulum 2013, rencana Ujian Nasional Online, pencabutan subsidi pendidikan di perguruan tinggi, di buatnya UUPT no.12 tahun 2012, permendikbud no 49 tahun 2014 yang berisikan kuliah 5 tahun, merupakan bentuk pemerintah tergesa-gesa dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi MEA yang di depan mata.

Melihat kualitas sumber daya manusia yang ada di indonesia yang masih terbelakang dari negara-negara tetangga ini akan berakibat patal bagi negara indonesia. Karena dalam pasar bebas yang akan menyapa indonesia beberapa bulan ini akan bersaing dengan negara-negara yang lebih jauh kualitas dalam bidang pendidikan maupun produknya.

Kemungkinan besar yang akan terjadi pada akhir tahun 2015 nanti, menurut hemat penulis adalah, indonesia akan mencetak buruh burah, dan angka kemiskinan akan semakin meningkat dari sebelumnya. MEA merupakan bentuk penjajahan sistematis yang di lakukan oleh para kaum kapitalis yang ingin mengeksploitasi negara Indonesia melalui pasar bebas. Jika indonesia ingin lepas dari penjajahan negara kapitalis, perlu kiranya untuk menasionalisasi aset-aset vital negara, wujudkan pendidikan gratis, masyarakat adil secara sosial, demokratis secara politik, sejahtera secara ekonomi dan partisipatif secara budaya,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

By : Sahibul Kahfi

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun