Seperti yang kita lihat saat ini pemerintahan yang ada di negara kita sudah kacau balau tak seorang pun yang bersuara.
Kabinet kerja Jokowi-JK hingga saat ini belum menampakan kinerja yang maksimal untuk kepentingan rakyat dan sesuai janji kampanye saat pemilihan presiden 2014.
Kisruh sejumlah parpol sepertiGolkar dan PPPdinilai sengaja diciptakan oleh pemerintah. Campur tangan pemerintah kian terlihat ketika Menkum HAM Yasonna Laolymengesahkan kepemimpinan Golkar kubu Agung Laksono.
Di bawah Agung haluan politik Partai Beringin seketika berubah. Agung menegaskan akan mendukung pemerintah. Untuk itu dia gencar melakukan sowan ke partai-partai oposisi.
Sejauh ini hanya Gerindra yang tegas menolak dikunjungi Agung dkk. Setelah bertemu denganPKB kemarin, Agung berencana akan menemui Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Skenario memecah belah partai dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menambah kekuatan. Jika melihat komposisi saat ini di parlemen, Koalisi Indonesia Hebat kalah suara dibanding Koalisi Merah Putih.
Kisruh Rebutan Kursi Kabinet Jokowi
Kericuhan mengenai pembagian jatah kursi kabinet Jokowi mencuat ke publik seusai Penetapan rekapitulasi suara pemilu presiden (pilpres) oleh KPU Pusat pada 22 Juli 2015 yang dilakukan secara asal-asalan, terburu-buru, penuh kekeliruan dan sarat pelanggaran hukum.
Penetapan KPU itu mengabaikan semua amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pemilu pilpres harus diselenggarakan secara jujur, adil, bersih dan bebas. KPU menjadi salah satu aktor utama dalam berbagai pelanggaran hukum pada penyelenggaraan pemilu pilpres 2014.
Kelompok pertamamerasa paling berjasa mengantarkan Joko Widodo menjadi presiden adalah partai politik. PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI adalah parpol pengusung dan pendukung capres Joko Widodo. PDIP sebagai partai di mana Joko Widodo berasal dan menjadi kadernya, berharap mendapat jatah kursi terbesar.
Sementara itu, PKB sebagai partai dengan perolehan suara lebih 9% dan pertama kali menyatakan dukungannya bergabung bersama PDIP - Jokowi, tentu meminta jatah kursi kabinet sedikitnya 5-6 kursi.
Nasdem, Hanura dan PKPI mungkin hanya mendapat alokasi total 6-7 kursi kabinet untuk ketiga parpol ini.
Mereka yang masukkelompok kedua merasa bahwa Jokowi adalah ciptaan mereka dan untuk itu mereka pasti merasa paling berhak untuk menikmati buah hasil ciptaannya.
Kelompok ketigaadalah para kapitalis atau pemilik modal yang menjadi 'darah dan tulang punggung' kekuatan Joko Widodo selama ini. Mereka mungkin tidak menginginkan jabatan atau kursi di kabinet, tetapi pasti mengharapkan konsesi dari pemerintahan Jokowi. Konsesi bisnis dan ekonomi yang berlipat ganda dari konsesi yang telah mereka nikmati selama ini.
Kelompok keempat, yakni kelompok ideologis, terdiri dari kaum nasionalis, marhaenis, sosialis dan komunis Indonesia yang selama ini sangat militan dan revolusioner menggarap basis massa untuk mendukung usaha - usaha pemenangan Joko Widodo. Dari kelompok idelogis ini, kaum komunis Indonesia yang mulai bangkit dan sukses mencapai kejayaannya adalah kelompok yang merasa paling berhak mendapat balas jasa atas semua jerih payah mereka dalam membantu kemenangan Jokowi.
Sedangkan kelompok sosialis yang membantu habis-habisan Jokowi terutama melalui jaringan media yang mereka miliki, merasa berhak mendapat tempat di kabinet dan di jajaran pemerintahaan Jokowi, di samping hak mereka memperoleh konsesi bisnis dan ekonomi dari kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi nanti.
Kelompok kelimayaitu kubu Jusuf Kalla. Sebagai cawapres pasangan Jokowi dan salah satu penyandang utama terbesar kampanye pemenangan Jokowi- JK, pasti JK telah memegang perjanjian atau kontrak politik, di mana kontrak itu telah mengatur dan menetapkan selengkap sedetail mungkin mengenai pembagian kekuasaan di antara mereka berdua (Jokowi-JK).
Bibit pertikaian antara Jokowi dengan berbagai kelompok pendukungnya dan antara masing-masing kelompok pendukung Jokowi, dalam rangka mendapat jatah/konsesi sebanyak-banyaknya dalam kekuasaan pemerintahan Jokowi, semakin membesar dan hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak.
Celakanya, tidak semua kelompok pendukung Jokowi sadar bahwa kemenangan Jokowi dalam pilpres 2014 sekarang ini masih bersifat semu utopis atau angan-angan belaka karena masih ada rangkaian proses hukum dan politik yang sangat menentukan siapa yang akan menduduki kursi dalam DPR.
Semoga semua kelompok para pendukung Jokowi-JK sadar bahwa apa yang sedang mereka ributkan sekarang hanyalah ibarat merebut tulang tanpa daging.
