Mohon tunggu...
Yakobus Sila
Yakobus Sila Mohon Tunggu... Human Resources - Pekerja Mandiri

Penulis Buku "Superioritas Hukum VS Moralitas Aparat Penegak Hukum" dan Buku "Hermeneutika Bahasa Menurut Hans Georg-Gadamar. Buku bisa dipesan lewat WA: 082153844382. Terima kasih

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Tapera Itu Tidak Logis dan Cenderung Dipaksakan! Memalukan!!

9 Juli 2024   20:00 Diperbarui: 9 Juli 2024   20:06 73
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Hari ini tanggal 09 Juli 2024, buruh kembali demo menolak rancangan UU Tapera. Bagi kaum buruh, Tapera memberatkan buruh serentak tidak logis. Pertama, memberatkan buruh karena potongan upah buruh sebesar 2,5% di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit dan serba tidak pasti. Kedua, tidak logis karena program Tapera terkesan dipaksakan tanpa melibatkan perwakilan buruh.

Sejak awal digulirkan, wacana tentang Tapera mengundang banyak aksi penolakan. Buruh menolak karena, selain sebagian besar buruh sudah memiliki hunian atau rumah sendiri, juga karena program Tapera mengorbankan buruh. Mengapa buruh terus dijadikan tumbal?

Sebelum sebuah program digulirkan, pemerintah semestinya melibatkan buruh dalam diskusi agar ada saling dengar antar pemerintah dan perwakilan kaum buruh. Tentu diskusi tersebut mesti melibatkan buruh karena upah mereka yang harus dipotong. 

Sebagai pemilik upah, buruh mesti dari awal tahu untuk apa dan ke arah mana upah yang dipotong tersebut. Jika, tidak melibatkan sang pemilik upah, maka pemerintah saat ini benar-benar otoriter dan tidak tahu malu. Otoriter karena bersikap sewenang-wenang membuat kebijakan Tapera, dan tidak tahu malu karena pemerintah membuat program tanpa melibatkan sang pemilik upah. 

Kiranya, dengan adanya aksi penolakan dari kaum buruh, pemerintah diharapakan tahu diri. Anda tidak punya hak sedikit pun untuk memotong upah buruh. Selama ini buruh sudah memberikan sumbangan untuk negara lewat pajak. Pajak tersebut digunakan untuk belanja negara, dan menghidupkan para PNS yang tidak produktif. Pemerintah jangan membebani lagi buruh dengan program Tapera yang tidak jelas , tidak logis dan terkesan dipaksakan. Memalukan!!!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun