Mohon tunggu...
Yakobus Sila
Yakobus Sila Mohon Tunggu... Human Resources - Pekerja Mandiri

Penulis Buku "Superioritas Hukum VS Moralitas Aparat Penegak Hukum" dan Buku "Hermeneutika Bahasa Menurut Hans Georg-Gadamar. Buku bisa dipesan lewat WA: 082153844382. Terima kasih

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Buruknya Infrastruktur Jalan

13 Juni 2023   09:39 Diperbarui: 13 Juni 2023   09:48 92
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Di Indonesia, salah satu kondisi yang paling memprihatinkan adalah persoalan infrastruktur jalan. Masih banyak pemerintah daerah yang belum memerhatikan secara serius infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. 

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi dan rombongan mesti 'turun tangan' untuk melihat secara langsung kondisi jalan di Propinsi Lampung yang sempat viral di media sosial TikTok. 

Ini bukan soal campur tangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam konsep desentralisasi pembangunan, tapi sebagai bentuk keprihatinan pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang pemimpinnya belum peduli terhadap infrastruktur jalan.  Tentu, hal tersebut menjadi cambuk untuk semua kepala daerah di Indonesia.

Namun, kondisi jalan  yang buruk tidak saja terjadi di Propinsi Lampung. Sebagai pengguna mobil, saya sering menemukan jalan-jalan rusak di wilayah Jabodetabek, entah itu jalan tol maupun jalan arteri. Di jalan tol Jagorawi, misalnya para pengguna mobil harus menghindar dari jalan berlubang yang bisa merusak kendaraan. 

Padahal jalan bebrbayar tersebut mestinya menjadi jalan bebas hambatan yang membuat nyaman para pengendara. Selain jalan tol, jalan-jalan arteri di wilayah Jabodetabek pun masih memprihatinkan.  Kondisi tersebut seyogianya sangat disayangkan mengingat wilayah Jabodetabek memiliki pendapatan asli daerah (PAD)  yang cukup tinggi. Seharusnya wilayah Jabodetabek memiliki kondisi jalan raya yang mulus. 

Pertanyaannya, ke manakah pajak kendaraan yang dibayar para pemilik kendaraan setiap tahun? Bukankah pajak kendaraan yang dibayar harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk fasilitas jalan raya yang bagus dan nyaman? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sulit dijawab jika berhadapan dengan persoalan korupsi, karena proyek jalan menjadi kesempatan untuk mengambil keuntungan, mengambil kesempatan yang memenuhi kantong pribadi. Akibatnya, jalan yang dibuat pun asal-asalan, yang penting jadi, tanpa memikirkan kualitasnya. 

Di Cileungsi kabupaten Bogor, misalnya kita akan menjumpai banyak sekali jalan yang rusaknya. Sepanjang jalan raya Narogong wilayah kabupaten Bogor kondisi jalan sangat memprihatinkan. Keadaan tersebut tentu sangat mengkhawatirkan bagi para pengguna jalan. 

Kecelakaan motor yang sering terjadi di Jalan Raya Narogong, justru disebabkan kondisi jalan yang berlubang. Selain itu, di wilayah Cibarusah pun kita menjumpai kondisi yang sama.  

Jika hendak menuju kawasan industri Deltamas melewati jalan Bojong Mangu, kita akan disugukan dengan keadaan jalan yang buruk. Banyak jalan yang tidak diperbaiki dengan benar sehingga ketika musim hujan tiba, banyak sekali lubang dan genangan air yang dapat membahayakan pengguna jalan. 

Kondisi tersebut tentu sangat mengkhawatirkan, apalagi Indonesia bercita-cita menjadi negara maju. Sebelum menjadi negara maju, majukan dulu infrastruktur jalannya, agar pergerakan orang dan barang menjadi lebih muda dan lancar.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun