Walau Indonesia sudah maju selangkah di bidang kesehatan, dengan diberlakukannya JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) sejak Januari 2014, tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Pemerintahan Jokowi dalam membangun kebijakan di bidang kesehatan.
Pernyataan ini disampaikan Ribka Tjiptaning dalam menyambut Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November 2016.
Anggota Komisi IX DPR RI, yang membidangi kesehatan ini mengatakan kalau Jumlah dokter dan pemerataannya masihlah memprihatinkan. Banyak dokter menumpuk di pulau Jawa. Hal ini menyebabkan daerah terpencil kurang mendapat pelayanan kesehatan karena kekurangan dokter dan fasilitas kesehatan.
"Bahkan di Pulau Jawa saja masih terdapat 40 persen Puskesmas tidak mempunyai dokter. Selain pemerataan memang Indonesia masih kekurangan jumlah dokter. Maka saya mengecam Kementerian Kesehatan yang tetap ngotot menjalankan program Dokter Layanan Primer (DLP) yang telah menghambat kelulusan fakultas kedokteran untuk segera mengabdi di masyarakat," ujarnya.
Menurut politisi senior PDI Perjuangan, yang juga seorang dokter ini, mengkritik kebijakan kesehatan Pemerintahan Jokowi yang tidak bersandar pada upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Padahal, menurut anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini, UU No 36 Tahun 2009 di bidang kesehatan menekankan pada aspek itu. "Jumlah angka kematian yang tinggi telah berubah dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM). Pemerintah kurang melakukan kampanye pola hidup sehat kepada masyarakat," kecamnya.
Ribka Tjiptaning yang menganggumi ajaran Bung Karno ini, menilai titik lemah yang fundamental dari kebijakan pemerintah sekarang membiarkan komersialisasi di bidang kesehatan masih berlangsung. "Setengah darinya menggunakan jaminan sosial, dan membiarkan setengahnya menganut sistim pasar bebas," kecamnya.
*) Keterangan Gambar: Rival Tjiptaning anggota Komisi IX FOR RI
