Jargon "Koalisi Tanpa Syarat" Berujung Pahit

Lengkap sudah kemenangan Prabowo Subianto di Parlemen. Terpilihnya Zulkifli Hasan menjadi Ketua MPR dengan selisih 17 suara itu melanjutkan kedigdayaan Koalisi Merah Putih (KMP) di Senayan. Jargon “koalisi tanpa syarat” yang didengungkan Jokowi pada masa kampanye Pilpres sebentar lagi akan membawa bencana. KMP semakin hari menunjukan kesolidan dan kekompakan. Sedangkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dimotori PDIP semakin tak berkutik dengan aneka manuver yang dilakukan Prabowo dkk.

Orientasi politik adalah kekuasaan. Itulag takdir politik yang sebenarnya. Tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga dijadikan rujukan di semua negara. Jokowi mencoba menafikan, meskipun pada akhirnya sadar, namun sudah terlambat, lantaran partai-partai yang tergabung kedalam KMP telah mulai menemukan kecocokan antara satu partai dengan partai yang lain. Dan ketika pemenang Pilpres Jokowi kembali datang menggoda dengan iming-iming kursi Menteri, anggota KMP menolaknya dengan lembut. http://nasional.inilah.com/read/detail/2140923/gerindra-ngaku-kmp-tak-tergiur-kursi-menteri#.VDTgh2d_uo0

Jargon koalisi tanpa syarat atau bagi-bagi kekuasaan tentu sangat baik, tapi iklim politik tidak mengakomodir ide tersebut, karena memang tidak nyambung, bertolak belakang dan hanya cocok dijadikan simbol semata. Jokowi sebenarnya tidak paham politik.

Bekas Gubernur DKI itu hanya mengusai tentang pencitraan, cari simpati publik dan handal memainkan emosi masa. Jangan kan Jokowi ataupun Megawati, Bung Karno sekalipun masih menempatkan “politik kekuasaan” dalam membangun pemerintahaannya, menciptakan stabilitas politik dan keamanan serta untuk menghindari adu kekuatan baik di eksekutif maupun di legislatif.

Tapi apa hendak mau dikata, nasi sudah jadi bubur. KMP terlanjur bergerak semakin dalam dan mungkin kedepan merongrong pemerintahan Jokowi-JK. Saat ini, selain menguasai Legislatif, KMP sebentar lagi juga akan mengirimkan kader-kadernya di posisi Eksekutif hampir di seluruh Provisi, Kabupaten/ Kota di Tanah Air dengan catatan Perppu Pak Beye mandek di parlemen.

Tidak tertutup kemungkinan KMP juga akan melakukan Ilfiltrasi di lembaga-lembaga tinggi negara. Seperti di MA, MK, KPK mungkin juga Panglima TNI nanti adalah orang-orang yang telah disiapkan oleh KMP pula. Karena, semua organ-organ di lembaga tinggi tersebut diajukan oleh Pemerintah dan dipilih DPR.

Jika KMP tidak suka dengan orang-orang diajukan oleh Jokowi, KMP dengan mudah menolaknya. Ngeri tidak? Sangat ngeri, karena kedepan Jokowi hanya menguasai Medan Merdeka (Istana Negara) sedangkan secara de facto Prabowo lah yang memerintah.

Pendapat pengamat yang mengatakan bahwa ada kemungkinan akan berujung dengan pemakzulan sepertinya kemungkinan itu terbuka lebar, salah sedikit Prabowo dkk dengan mudah mengintruksikan ke Senayan akan segera menyelenggarakan Sidang Istimewa. Entah kesalah itu kecil, sedang apa lagi kesalahan besar.

Yang jelas peluang untuk melengserkan Jokowi sangat terbuka lebar. Apalagi, Jusuf Kalla, Wakil Presiden adalah politisi handa, suka bermanuver dan susah untuk dikendalikan. Dengan sedikit ‘goyangan’ dari KMP JK akan mudah berubah arah.

Andaikan nanti datang tawaran Jusuf Kalla yang jadi Presiden dan Wakilnya dari KMP mungkin JK akan setuju. Sebab hasrat untuk jadi Presiden terpendam cukup lama. Jadi wakilnya Jokowi tentu tidak membuat JK nyaman. Perbedaan pendapat diantara mereka dalam menyusun kabinet dapat dijadikan rujukan dan membuktikan bahwa antara Jokowi dengan JK dalam banyak hal tidak sepaham padahal belum dilantik.

Jadi, Kemenangan KMP lima kali berturut-turut dapat disimpulkan bahwa kegagalan sempurna bagi KIH dan akan mengancam pemerintahaan Jokowi kedepan. Ada pengamat yang mengatakan untuk menggunakan people power guna menekan Senayan, tapi menurut saya tak akan pernah terjadi sebab masyarakat bawah mayoritas tidak tertarik dengan pertarungan elite dalam perebutan kekuasaan.