Mohon tunggu...
Oki lukito
Oki lukito Mohon Tunggu... Penulis - penulis

Insan Bahari

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Artikel Utama

Sesat Pikir Pendidikan Kemaritiman

19 Mei 2015   03:44 Diperbarui: 17 Juni 2015   06:51 184
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gadget. Sumber ilustrasi: PEXELS/ThisIsEngineering

Peserta didik perlu disadarkan bahwa kekayaan yang berlimpah tersebut saat ini belum dapat dinikmati, kita menjadi penonton di negeri sendiri. Salah satu penyebabnya, pergeseran orientasi ke daratan yang cukup lama. Selama tiga dasa warsa terakhir, sektor kelautan selalu diposisikan sebagai anak tiri dalam pembangunan ekonomi nasional.

Selain itu sektor pendidikan belum mendapatkan perhatian yang maksimal sebagai wahana sosialisasi pembangunan kelautan.
Salah satu upaya dalam membangun kembali semangat kebaharian bangsa adalah dengan memasukkan konsepsi kemaritiman dan budaya bahari pada semua jenjang pendidikan formal di tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi.

Masuknya materi itu sebagai bagian integral dalam kurikulum pendidikan nasional, akan membuka wawasan kelautan peserta didik yang kelak akan menjadi penerus masa depan bangsa.
Satu hal yang menggembirakan dalam tiga tahun terakhir ini banyak berdiri lembaga fakultas atau program pendidikan (prodi) bidang kelautan dan perikanan di sejumlah perguruan tinggi antara lain, di Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjajaran Bandung, Universitas Airlangga Surabaya.

Hal ini diharapkan disusul oleh perguruan tinggi lainnya baik negeri maupun swasta. Termasuk harapan dibukanya fakultas hukum kelautan, atau minimal pogram studi hukum kelautan untuk mengisi kekurangan tenaga ahli di bidang itu.

Lepasnya Sipadan dan Ligitan dari pangkuan NKRI adalah pengalaman pahit bangsa dan rakyat Indonesia. Ahli Hukum Kelautan diharapkan mampu mengawal sekaligus mengatasi konflik batas wilayah laut dan 92 pulau terdepan yang berbatasan dengan 10 negara, 12 pulau diantaranya rawan pengusaan efektif oleh negara tetangga (Perpres No 78 tahun 2005).

Sebagai langkah awal pendidikan kemaritiman dapat diawali dari wilayah provinsi yang hampir semuanya memiliki wilayah laut sebelum ditetapkan menjadi kurikulum nasional. Peran Dewan Pendidikan Daerah sangatlah penting untuk menginisiasi hal tersebut, minimal pendidikan kemaitiman menjadi pelajaran ekstra kurikuler.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun