Data dari Global Findex,  keuangan  infklusif perempuan Indonesia mencapai 37,5% di tahun 2014 , meningkat 51% di tahun 2017, dan 22% perempuan Indonesia menabung secara informal.
Hambatan yang dihadapi perempuan untuk mendukung keuangan inklusif melalui rekening tabungan adalah dengan literasi keuangan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.
Hilangkan hambatan budaya, tingkat melek huruf , tingkat pendidikan rendah, faktor diskriminatif , tidak memiliki aset yang dapat diagunkan di bank, dan terakhir adalah adanya PHK karena Covid-19.
Covid-19 membuat perempuan dan pemuda yang bekerja kena PHK dan mereka terpaksa menjadi pengangguran. Ekonomi keluarga dan kesejahteraan mereka pun terganggu.
Untuk memulihkan hambatan yang terakhir itu, Bank Indonesia, Pemerintah dan instansi seperti Kementrian Sosial bekerja sama untuk memberikan bantuan sosial berupa bantuan tunai maupun bantuan Kesehatan dan bantuan PHK. Pemerintah pasti punya program seperti Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menjangkau mereka yang belum tersentuh oleh pendidikan/literasi keuangan. Bank Indonesia mengambil Langkah untuk menjaga ketersediaan likuiditas bagi pembiayaan kredit perbankan dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi. Â Upaya dengan pembelian obligasi pemerintah, penyediaan likuiditas perbankan, swap valas, penurunan Giro Wajib Minimum Rupiah. Selain itu BI membantu pendanaan APBN 2020 dengan pembelian SBN dari pasar perdana.
Kaitannya dengan presidensi G20, kementerian terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan bekerja-sama dengan mitra dari negara G20 untuk membangun investasi di Indonesia menggunakan tenaga kerja perempuan di Indonesia, juga pemuda agar mereka dapat bekerja dan mengubah kesejahteraan dan ekonomi.
Agar mitra asing dapat menerima kerja sama di atas, perlu ada kerja sama dengan Kementrian pendidikan untuk mendidik dan mengedukasi keterampilan para calon pekerja agar mereka meningkatkan skill untuk memasuki kompetisi global dalam dunia kerja.
Keuangan Inklusif  bagi penyandang cacat atau disabilitas
Situasi pembangunan inklusif penyandang disabilitas di Indonesia dalam tingkat kemiskinan atau kesejahteraan yang rendah dibandingkan warga non disabilitas. Jumlah angka kemiskinan Indonesia mencapai satu digit pada 2018, proporsi penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar 14,97% .
Penyebab utamanya akses terhadap pekerjaan sebagai sumber pendapatan yang sangat rendah . Menurut data Susenas 2018, sebagian besar penyandang disabilitas tidak mampu akses pasar tenaga kerja. Dibuktikan dengan partisipasi Angkatan kerja (TPAK) hanya 31,63%, dibandingkan dengan mereka non disabilitas sebesar 70%.
Ditambah dengan kondisi saat Covid-19, para penyandang disabilitas dengan pendidikan rendah tidak dapat mengakses pasar tenaga kerja, tinggi biaya hidup dan meningkatnya kebutuhan untuk alat bantu dan perawatan Kesehatan. Kerentanan yang disertai dengan diskriminasi gender membuat perempuan disabilitas makin terpinggirikan dan punya potensi apa pun .
Studi kualitatif yang diadakan oleh perlindungan sosial Kementerian PPN/Bappenas, kolaborasi Masyarakat Pelayanan untuk Kesejahteraan atau disebut Kompak menghasilkan 1683 responden dari seluruh Indonesia harus memperluas perlindungan sosial saat pandemic Covid -19 sehingga stimulus perekonomian berjalan dan  keuangan inklusif dapat diterapkan.
