Saatnya E-Dagang, Youtuber, dan Selebgram Dikenai Pajak

Semua pemilik platform begitu kaget saat terdengar adanya implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 tahun 2018 tentang Pajak untuk e-dagang.

Tak perlu kaget atau khawatir tentang pajak yang dikenakan baik kepada pemilik platform maupun kepada mitra-mitra yang  sering disebut dengan pelapak atau UKM . Sebenarnya  pemerintah ingin agar pedagang, pengusaha, dan penyedia jasa di platform e-commerce itu  membayar pajak mulai April 2019.

Tidak ada hal yang baru tentang jenis pengenaan pajak. Karena sampai saat jenis pajak yang dimplementasikan oleh pemerintah masih tetap sama yaitu PPH, PPn .    

Yang berbeda adalah dulu  para pemilik platform dan pedagang itu banyak yang menggunakan platform untuk berdagang tanpa melaporkan berapa omzet dagangnya, bahkan ada yang belum punya NPWP sama sekali.

Layaknya semua pedagang offline pun seperti toko-toko, pengusaha yang punya pabrik, toko , atau restoran pun sudah harus memiliki NPWP .  Dari pedagang offline ini sudah harus melaporkan omzet dagangnya per tahun berapa.  

Jika kurang dari Rp4,8 milliar akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,5 persen dari omzet.  Sedangkan mereka yang omzetnya melebihi Rp4,8 milliar akan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan membayar pajak  sebesar 10% dari omzet.

Sementara bagi penyedia platform, diwajibkan untuk memiliki NPWP, mereka juga harus memungut, menyetor dan melaporkan PPN, dan PPH yang terkait dengan penyediaan layanan paltform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa.

Untuk keadilan maupun kesetaraan, antara pedagang offline dengan pedagang online, menurut Managing Partner dari Danny Darussalam Tax Center berpendapat bahwa bisnis yang dijalankan melalui platform e-datang sepantasnya dikenakan pajak sebagaimana yang ketentuan perpajakan pada umumnya. 

Hal ini untuk memberikan keadilan baik untuk pengusaha offline maupun pengusaha online.  Tidak ada perbedaannya karena mereka itu sama-sama pengusaha, hanya perbedaannya adalah cara metode berdagang mereka adalah dengan online.

Ada yang menarik di sini, kenapa terkesan pemerintah sangat sigap untuk mengimplementasikan Pajak kepada e-dagang. Tentunya ada alasan kuat karena sekarang ini sektor ekonomi digital yang berkembang terus cukup kuat. 

Bahkan potensi untuk penerimaan pajak pun jika dihitung  untuk Pph Final bisa mencapai Rp342 miliar dengan melihat jumlah transaksi di tiga platform e-datang sebesar Rp68,4 tirliun di tahun 2017.

Lalu siapa yang paling penting untuk bisa jadi tulang punggung agar target pemerintah ini dapat tercapai? Pemilik platform yang harus menjadi tulang punggung dari keberhasilan pencapaian pajak.

Mereka ini diharapkan untuk bisa sosialisasi kepada pedagang maupun penyedia jasa untuk memiliki NPWP sebelum berjualan di lapaknya. Setelah punya NPWP barulah mereka baru bisa mendaftar. 

Setelah mendaftar dan berjualan, mereka harus melaporkan berapa omzet mereka dan mengumpulkan pajak yang telah mereka bayarkan kepada Pemerintah. Sosialisasi dan koordinasi jadi kunci utama agar usaha pemerintah ini dapat terlaksana dengan baik.

Lalu kenapa target ini baru dilaksanakan bulan April 2019, karena penetapan APBN ini di bulan april dimana pemerintah sudah membuat anggaran untuk pendapatan Rp2.165.1 trilliun, dimana penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp.1,786,4 trilliun. 

 Ini merupakan penambahan sebesar 20 persen dari tahun sebelumnya.  Cukup besar untuk dapat dicapai jika sasaran untuk mereka yang seharusnya membayar pajak tidak terjangkau.  Optimalisasi wajib pajak harus dikelola dengan baik karena wajib pajak bagi semua warga.

Sementara untuk youtuber dan selegram tentunya juga berlaku untuk hal yang sama karena mereka juga mempunyai penghasilan seperti juga pengusaha online.  

Jadi implementasi pajak penghasilan berlaku bagi semua warga. Hanya jenis pekerjaan bagi pengusaha itu menggunakan pajak penghasilan, sedangkan untuk mereka yang bekerja sebagai penyedia jasa seperti akuntan, banker, dokter dikenakan pajak final.