Melayani Kesehatan dengan Sepenuh Hati untuk Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Ibu Rahmi, usianya tidak muda lagi.  Dia sudah hampir 70 tahun, tinggal hanya bersama anak lelakinya .  Jelang usia yang sudah tak muda lagi, Ibu Rahmi mulai dihinggapi penyakit yang rentan menjangkiti orang tua,  darah tinggi dan diabet.

"Saya penginnya sehat selalu seperti masa muda!" katanya dengan nada yang agak sedih.

Sempat mengeyam masa keemasan ketika bekerja di masa muda.  Menikmati gaji yang cukup bahkan fasilitas kesehatan pun dulu sangat terjamin dengan nama ASKES. 

Sekarang saya susah sekali karena untuk kartu berobat yang saya gunakan JKN-KIS, yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, saya harus menyuruh anak saya pagi-pagi sekali antri. Setelah dapat rujukan dari layanan kesehatan tingkat pertama, Ibu Rahmi datang ke Rumah Sakit tempat rujukan lanjutan.

Waktu itu sempat antrian untuk ambil nomer ditetapkan harus diambil  pagi-pagi  sekitar jam 4 .  Anak saya harus berangkat jam 3 pagi agar tidak mendapatkan nomer yang besar.    Setelah dapat nomer antrian, masih  terlihat banyak orang yang masih ingin mengantri walaupun nomer sudah hampir ratusan.

"Ternyata benar sekali, saya melihat banyak orang yang hampir pingsan karena kecapean untuk soal antri-mengantri ",  jelasnya dengan nada prihatin.

"Jika anak muda yang mengantri, pasti kuat, tapi saya sekarang sudah tua, bagaimana saya harus antri.   Apalagi anak saya tidak bisa diminta terus menerus bolos kerja hanya untuk mengambil antrian dan menunggu saya sampai selesai", keluhan Ibu Rahmi.

Itulah sekelumit gambaran salah satu dari peserta JKN-KIS  zaman dulu, yang punya masalah tentang pelayanan JKN KIS dalam rangka berobat ke dokter.

PERUBAHAN PELAYANAN YANG MEMBAIK:

Mengingat jumlah peserta  BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia per 1 Desember 2018  sebesar 207,834,315.    Jumlah ini merefleksikan hampir 83% dari total jumlah penduduk di Indonesia.

Melayani jumlah peserta sedemikian besar itu tentunya tidak mudah . Namun, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan kepada lembaga terkait agar pelayanan kesehatan tidak hanya sekedar pelayanan kesehatan secara komunal tanpa standar.  Presiden telah mengeluarkan PP yang memerintahkan selalu mengedepankan perubahan pelayanan menuju yang terbaik.