Efektifkah Kebijakan Ganjil Genap?

Kemacetan di Jabotabek ternyata membuat pusing bagi Pemerintah dalam hal ini Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).   Bayangkan jumlah kendaraan warga Jakarta dan Tangsel tidak berbanding lurus  dengan jumlah warganya.   Kepemilikan mobil dan kendaraan beroada dua hampir satu setengah kali lipat.   Menurut statistik tahun 2016 jumlah warga Jakarta, Bogor, Tangerang sekitar 12 juta sementara jumlah kendaraan baik itu motor maupun mobil  sekitar  18 juta. Hal ini  sungguh sangat memusingkan baik bagi pengendara maupun pemangku kebijakan.  

Berbagai usaha sedang dilakukan dengan adanya pembangunan LRT dan MRT. Dulu pada zaman Gubenur DKI yang lama dikenal dengan 3 in 1.  Sekarang,  Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sedang melakukan pembatasan kendaraan dengan cara ganjil-genap di beberapa  tol dan jalan protokol.

Di bulan April 2018 uji cobanya dilakukan  di dua ruas tol yang diterapkan di tiga pintu tol, yaitu Gerbang tol Cibubur 2 untuk ruas Jagorawi, dan tol Tangerang 2 dan Kunciran 2 dddi ruas tol Jakarta --Tangerang. Diteruskan hingga peraturan menteri soal kebijakan penanganan kemacetan di ruas tol Jagorawi dan Jakarta Pelaksanaan ganjil genap itu mulai pukul 6.00-9.00.

sonora.co.id/

Juga mulai tanggal 23 April, uji coba ganjil genal ke Jalan Thamrin diberlakukan mulai pukul 6.00-9.00. Sulit bagi mereka yang biasa naik mobil ke arah jalan protokol, mereka terpaksa harus mengejar waktu sebelum jam 6.00.

Evaluasi dari uji coba untuk jalan tol Cibubur 2, jumlah kendaraan turun dari 7.719 jadi 5.528 artinya ada 28,39 persen. Sementara di gerbang tol Tangerang 2 dan kunciran 2, jumlah kendaran turun dari 6.738 kendaraan menjadi 4.984 kendaraan atau 26,3 persen.

Namun, di saat yang sama, di Jagorawai jumlah kendaraan yang berangkat lebih awal 04.00-06.00 naik 4,49 persen atau 3,428 kendaraan menjadi 3.582 kendaraan. Sementara kendaraan melintas di gerbang tol Cimangsi naik 11,6 persen dari 1.930 kendaraan jadi 2.155 kendaraan.

Efek domino:

Sebenarnya setiap kebijakan itu tidak ada manfaatnya jika  dampaknya  di satu sisi  mengurangi jumlah kendaraan yang lewat, sementara sisi lain terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang lewat. Dalam bahasa yang sederhana, hanya memindahkan kemacetan di suatu tempat  ke tempat yang lain.  Tak ada solusi yang tepat sasaran untuk  kemacetan dengan memberlakukan peraturan ganjil --genap.    

Solusi yang tepat:

Transportasi massal yang aman, nyaman dan terintegrasi jadi pilihan bagi setiap orang   Apabila warga telah memilih menggunakan transportasi masal seperti bus baik itu bus antar jemput atau bus premium, hal ini akan sangat membantu untuk mengurangi kemacetan.

Salah seorang pegawai negeri yang biasanya memakai mobil pribadi bersama suaminya, sekarang memilih untuk naik bus yang disediakan oleh kementriannya.  

Transportasi KRL belum juga memadai saat ini karena penulis pernah mencoba untuk naik KRL di jam-jam kerja sekitar jam 7.00 dari stasiun Pondok Ranji menuju Palmerah.  Saya sudah memilih gerbong yang paling belakang untuk memastikan bahwa semua penumpangnya adalah perempuan . Dugaan awal adalah jam kerja pasti penuh sesak.  

Ternyata benar sekali. Ketika KRL pertama datang, saya tak mampu memaksakan diri untuk masuk karena sudah terlalu padat.  Saat kereta kedua datang, saya mencoba memaksakan diri. Ternyata di dalam gerbong, cukup sengsara. Tidak mampu bergerak sama sekali. Hampir tak bisa bernafas . Akhirnya, saya terpaksa turun di stasiun kebayoran untuk mempercepat dapat menghirup udara. 

ERP jadi Solusi:

https://medium.com/planologi-2015/

Electronic Road Pricing (ERP) adalah penerapan jalan berbayar berbasis elektronick. Dengan penerapan ERP maka pengguna kendaraan pribadi akan dikenakan secara langsung melalui pembayaran elektronik jika melalui jalan, koridor tertentu.

Secara umum, tujuan dari ERP untuk mengurangi pengguna jalan yang tidak perlu jalan melalui jalan ini  dan mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih efektif dan sehat dan ramah lingkungan. 

Cara kerja ERP:

• Identifikasi kendaraan yang masuk ke kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan ERP.  Caranya, dengan pengenalan nomor kendaraan oleh kamera pengawas, melalui pemasangan alat khusus di dalam  kendaraan. Volumen kendaraan otomotas berkurang dan tidak bergantung pada ketersediaan petugas lapangan.
• Proses pendataan, verifikasi dan pembayaran biaya retribusi lalu lintas. Data dari setiap kendaraan akan direkam, diverifikasi dan akhirnya ditentukanb esaran retribusi lalu lintas dan ditagihkan kepada pemiik kendaraan. Data ini disimpan dalam basis data kendaraan dan akan dipungut saat  pemilik kendaraan membayarnya di bank.
• Melakukan perubahan biaya retribusi lalu lintas sesuai kondisi lalu lintas: Apabila ada kemacetan di daerah yang diberlakukan maka retribusi akan segera langsung diberlakukan. Tujuan efek jera kepada kendaraan pribadi yang lewat di kawasan tersebut.

Di beberapa negara maju seperti Singapore dan Stokholm pemberlakuan ERP dianggap berhasil karena di Stoholm dapat mengurangi kepadatan sebesar 15% dan polusi sebesar 12%  , juga di singapore kendaraan berkurang 44% digantikan dengan carpools dan bus menjadi 62%