Sebagaimana kita ketahui  tata kelola penempatan dan perlindungan di dalam negeri saja masih lemah. Apalagi diplomasi di luar negeri yang seharusnya moratorium tentang TKI dan perdagangan manusia antara Indonesia dan Malaysia itu segera ditanda-tangani, sampai sekarang belum juga ada penanda tangananan.
Pemerintah Indonesia belum berhasil untuk menggertak Pemerintah Malaysia yang tidak punya kesepakatan hubungan industrial antara majikan dan pembantu atau asisten rumah tangga.  Ketika ada pembantu atau asisten rumah tangga berada di Malaysia, tidak ada perlindungan sama sekali. Bahkan, KBRI pun tidak megetahui semua  keberadaan TKI itu illegal .  Ketika ada masalah barulah KBRI harus mencari data dan menggali sumber-sumber mana yang bersalah.  Sebaiknya,  setiap warga Indonesia yang berada di luar negeri baik itu bekerja, sekolah didata dengan baik oleh KBRI. Sosialisasi bagi semua warga negara yang mau berangkat ke luar negeri pun perlu diberikan.
Suatu ironi yang perlu dituntaskan agar Pemerintah Indonesia juga perlu tugas untuk menghentikan pengiriman tenaga TKI illegal ke negara Malaysia maupun Timur Tengah. Para calo di luar negeri pun harus dihentikan.
Keadaan kemiskinan para TKI itu harus dibenahi dengan membuat suatu tempat pelatihan pendidikan. Pusat pelatihan pendidikan yang dapat menciptakan para tenaga muda itu belajar dari tingkat SD sampai SMK. Mereka tidak perlu lagi berangkat ke luar negeri untuk mencari uang. Cukup di dalam negeri dengan rasa aman yang ada.
Putuskan rantai dari informal menjadi formal dan jadikan para TKI ini benar-benar pahlawan di negaranya sendiri.
