Berikut adalah sumbangsih dan saran dari Andang Bachtiar, seorang pakar Migas, Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas.
1. Pertanyaan besar mengapa masih memikirkan adanya partisipasi pihak asing seperti Total dan Inpex untuk tahun 2017? Pertamina sebagai pihak kelanjutan pengelolaan Blok Mahakam perlu menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum jika Pertamina masih menggunakan bisnis dengan pihak Total dan Inpex.
2. Pertamina harus mulai menyiapkan diri untuk aspek-aspek teknologi, SDM, modal yang tentunya dalam bidang teknologi , hal ini tak menjadi masalah karena telah dibeli oleh Pertamina via cost recovery.
3. Pertamina perlu diingatkan dalam menanngani SDM pada waktu transisi dari Total /Inpex agar jangan sangan sampai kehilangan SDM handal yang keluar dari manajemen baru , Pertamina karena tidak puas dengan kebijakan barunya. Perlu pendekatan human management approach, didekati dengan benar dan komitmen tinggi.
4. Dalam hal modal atau participating share/saham partisipasi, antara Pertamina dan Kalimatan Timur, perlu diskusi yang tuntas dan jelas. Adanya keberatan dari pihak Kaltim untuk saham partisipasi sebesar Rp.5,8 trilun sebagai kompensasi investasi, dan ingin menggandeng swasta, perlu pertimbangan baik dan buruknya, apakah swasta asing atau Pertamina dapat menanalangi dulu dan memotong dalam bentuk cicilan pembayaran.
5. Kelangsungan produksi setelah dikelola oleh Pertamina jangan tersandera oleh pihak asing lagi. Mengingat beberapa kali pihak asing tiba-tiba menurunkan produksinya setelah tidak mendapatkan kesempatan untuk mengelola Blok Mahakam lagi. Jika diperlukan , buatlah komitmen proction contract untuk selama masa transisi dengan pihak asing, Total dan inpex melaksanakan commitment of contract production.
6. Pengelolaan Blok Mahakam mempunyai berbagai macam aspek bisnis . Apabila ada eberapa existing contract yang berjangka panjang antara Total dengan mitra bisnisnya maka jangan sampai kontrak itu menyandera pekerjaan Pertamina saat mengambil alih. Disarankan untuk mengadakan rekayasa hukum oleh ahli hukum Migas.
7. Ketahanan Energi daerah dan Ketahanan Energi internasional. Apabila daerah memiliki kesempatan untuk mendapatkan saham partisipasi 10% artinya ada kesempatan daerah untuk mengelola IP 10% dan ketahanan energinya akan berubah bertambah 10%. Ketahanan energi internasional, dikaitkan dengan Pemerintah Indonesia memberikan kontrak kerja kepada asing untuk mengelola migas, maka pihak asing pun memberikan swap bisnis kepada Indonesia untuk mendapatkan energi di negara asing untuk Indonesia. Hal ini akan menambah cadangan energi Indonesia di luar negeri.
Bagi masyarakat Indonesia, ketahanan energi Indonesia semakin rentan karena sumber daya alamnya yang dihasilkan, diexplorasi dan dipakai sedemikan besarnya tidak seimbang dengan kebutuhannya. Tidak adanya sumber alam terbarukan yang serius yang dibangun.
Wujudkan kesadaran dan paradigma yang baru bahwa energi kita akan habis dikuras oleh kebutuhan kita sendiri. Jika tak dihemat atau tidak ada energi alternatif/terbarukan, maka kita sendiri yang akan meninggalkan kemiskinan dan puing kehancuran energi sudah diambang pintu. Jika tak ada kekuataan energi baru dibangun seperti biofuel dan biomasa. Tak ada lagi ketahanan energi yang akan dikonsumsi.
Kebijakan yang tepat dari Pemerintah tentang energi, hemat dan bijaksana dalam penggunaan energi dari masyarakat sangat diharapkan.
Tangerang, 14 April 2014.
Ina Tanaya
