Literacy sejarah gerakan mahasiswa selalu menempatkan aksi jalanan (demonstrasi) sebagai medium utama untuk mengontrol kebijakan pemerintah, bahkan menurunkan pemimpin Negara. Penurunan Soekarno sebagai pemimpin Demokrasi Terpimpin juga merupakan hasil dari aksi jalanan mahasiswa, begitu juga di masa Soeharto, gerakan 98 adalah simbol terbesar dari gerakan mahasiswa untuk melengserkan Soeharto yang menghasilkan reformasi.
Namun, setelah perjalanan era Reformasi, gerakan jalanan mahasiswa tidak mendapatkan tempat strategis di hati masyarakat sebagai medium kontrol kebijakan pemerintah secara maksimal. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, dari sekian gerakan jalanan mahasiswa mendapatkan streotipe buruk dari masyarakat. Bahkan di beberapa tempat, gerakan jalanan mahasiswa justru meresahkan masyarakat, bentrok dengan masyarakat.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan gerakan jalanan mahasiswa tidak heroik seperti yang terjadi di masa lalu. Kurangnya kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat. Artinya, keberadaan mahasiswa bersifat asing di mata masyarakat. Jarang dan sangat sulit menemukan mahasiswa live in di masyarakat. Selanjutnya, sistem kampus yang tidak mendukung. Bisa kita rasakan, kampus hanya memberikan beberapa hari saja untuk turun ke masyarakat. Parahnya lagi adalah mahasiswa turun ke masyarakat bukan atas kesadaran, melainkan kurikulum pendidikan (kampus), seperti KKN.
Terakhir adalah peran media yang secara sepihak menarasikan dari sekian gerakan jalanan mahasiswa “buruk”. Subtansi dari setiap gerakan jalanan tidak pernah dipaparkan secara detail, melainkan komersialisasi berita yang lebih ditonjolakan.
Dari sekian paparan di atas, bukan berarti mahasiswa tidak mampu menjalankan amanahnya sebagai mahasiswa. Sebagai agent dari setiap perubahan, mahasiswa mempunya kekuatan yang tidak pernah mereka sadari, bahwa dengan turun ke masyarakat adalah implementasi mahasiswa sebagaiinsan akademisi.
Gerakan Alternatif
Ada banyak cara mahasiswa mengimplementasikan keilmuanya di masyarakat sebai wujud kepekaan terhadap sosial. Namun, wujudnya tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat. Contohnya, prestasi-prestasi mahasisawa di kancah internasional , lomba olimpyade fisika, robot dan banyak lainnya. Prestasi tersebut hanyalah mengharumkan nama Indonesia, bukan rakyat kecil di Indonesia.
Bahkan masyarakat tidak bisa merasakan apapun dari hasil yang dicapai oleh mahasiswa tersebut. Sederhanyanya, masyarakat tidak mengetahui betul manfaat dari setiap prestasi yang dihasilkan oleh mahasiswa. Masyarakat tidak butuh robot untuk menghasilkan panen yang maksimal, masyarakat tidak butuh fisika untuk menyelamatkan padi-padinya dari serangan hama. Tapi masyarakat membutuhkan pendampingan dari mahasiswa untuk menyelamatkan hasil panennya, apa pun metodenya. Begitu juga dengan gerakan jalanan, masyarakat tidak membutuhkan mahasiswa berteriak dijalanan. Masyarakat membutuhkan mahasiswa yang bisa melindungi dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.
Masyarakat membutuhkan tindakan riil dari mahasiswa. Masyarakat membutuhkan pendampingan dari mahasiswa. Hal ini tentunya sangat bersinergi dengan Tri Darma Perguruan Tinggi. Mahasiswa tidak hanya melaksanakan pendidikan dan penelitian, melainkan mahasiswa kembali ke masayarakat sebagai wujud pengabdian. Dari sinilah, proses reformulasi gerakan mahasiswa akan terwujud dan manfaatnya bisa melebihi dari tindakan-tindakan mahasiswa sebelumnya.
Masyarakat yang dimaksud tentunya bukanlah masyarakat luas. Namun, masyarakat itu adalah Desa. Sebagaimana kita ketahui, desa mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah, jika dikelola dengan baik hasilnya akan mensejahterakan masyarakat desa. Sampai sekarang, desa menjadi sasaran permasalahan dari efek keserakahan para pengusaha bahkan pemimpin negara.
Keserakahan-keserakahan untuk mengekploitasi desa bisa dilihat dari banyaknya fakta pembangunan yang menggusur tempat tinggal di desa. Konflik agraria semacam ini sudah menjadi konsumsi bagai masyarakat desa yang berdampak terhadap konflik lainnya, seperti perang suku, agama dan ekonomi. Peran pemerintah tidak memberikan solusi yang tepat terhadap masyarakat, justru pemerintah lebih berpihak kepada mereka yang mengeksploitasi desa. Undang-undang yang membahas terkait pemberdayaan desa hanyalah sebatas tulisan mati tanpa implementasi.Tindak lanjut dari sekian Undang-undang yang dibuat hanyalah bertujuan untuk kepentingan-kepentingan elit politik.
Permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa dan kurang perhatian dari pemerintah bisa dijadikan satu medium baru bagi mahasiswa untuk menjadikan desa sebagai mitra. Mahasiswa bisa menjadi partisipan aktif di desa untuk melakukan perubahan. Dari sinilah gerakan mahasiswa akan selalu hidup sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
Gerakan aleternatif ini sangat memungkinkan dijalankan oleh mashasiswa. Mewujudkan desa mitra sebagai wujud kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat bukan berarti mahasiswa melakukan pembinaan nterhadap masyarakat. Mahasiswa yang menjadikan desa sebagai mitra berarti menjadikan desa tersebut sebagai wadah melakukan perubahan yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat desa. Bukan mendikte masyarakat untuk melakukanapa yang diinginkan oleh mahasiswa. Karena kapasitas masyarakat desa dan mahasiswa sangatlah berbeda, pendidikan misalnya. Sangat tidak mungkin mahasiswa bisa diterima oleh masyarakat jika mahasiswa tidak menenmpatkan diri sebagai masyarakat desa. Bahkan, jika hal ini dipaksakan, yang terjadi bukanlah perubahan masyarakat desa, melainkan disintegrasi kelas antara mahasiswa dan mahasiswa semakin kontras.
