Ketidakmampuan itu misalnya dalam bentuk lemahnya pengendalian moral hazard dan fraud klaim, baik oleh peserta maupun oleh provider. Kedua keadaan tersebut membutuhkan kenaikan iuran/ premi untuk menutup defisit yang ada, hanya pembebanan kenaikan iuran yang harus diperhatikan.
Kenaikan iuran akibat kesalahan perhitungan diawal, sudah sepatutnya dikoreksi dengan meningkatkan iuran ke nilai yang wajar sesuai profil risiko berdasarkan pengalaman empiris pengelola.
Adapun kenaikan iuran/ premi akibat kondisi yang kedua, tidak sepatutnya dibebankan kepada peserta, karena defisit terjadi akibat kelalaian pengelola. Mengingat pengelola ditunjuk oleh Pemerintah, maka defisit seharusnya menjadi beban Pemerintah, bukan Peserta. Masalahnya penyebab defisit BPJS Kesehatan belum dapat diyakini terjadi akibat kesalahan prediksi besaran risiko di awal program atau kesalahan pengelola, karena tidak adanya laporan yang transparan tentang itu.
Bagi pengelola Program JKN, dukungan Pemerintah melalui Perpres 19 tahun 2016 yang mengatur kenaikan iuran bisa jadi klimaks setelah berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi defisit BPJS kesehatan. Namun bagi masyarakat jelas ini antiklimaks, karena alih-alih memperbaiki pelayanan dan mengurangi keluhan, yang terjadi justru menambah beban yang akhirnya akan berujung dengan peningkatan ketidakpuasan. “ sudah bayar mahal, pelayanannya nggak memuaskan pula”
