Perunggasan Nasional Perlu Solusi Mendasar Pemerintah

5). Saat ini banyak perusahaan lama maupun pendatang baru bangun kandang CH besar besaran seperti di Priangan Timur (Ciamis, Tasik ), juga daerah lainnya tanpa mempertimbangkan hasil produksinya dipasarkan kemana, malah dipasarkan ke pasar yamg sudah jenuh dan over produksi. Dengan kondisi jumlah kandang yang ada saja produksi sudah over supply ditambah dampak Covid-19 permintaan turun 30%, selanjutnya pembangunan kandang CH seenaknya dibiarkan bebas. Maka sebaiknya Pemerintah saat ini  segera melarang izin permintaan membangun kandang CH (Closed House.

6). SEGERA BUBARKAN Tim Ahli & Analisa yang ada di Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI (hanya menjadi beban anggaran saja). 

7). Posisikan kembali fungsi sesungguhnya DJPKH menjadi satu satunya alat Pemerintah yang berwibawa dan paham mendalam untuk mengatur Peternakan Nasional yang seharusnya terdiri dari para SDM Direktur yang sangat cerdas serta paham dan berwawasan Peternakan & Perunggasan secara mendalam dan dapat bertindak taktis dan strategis dalam mensolusi semua permasalahan peternakan.

8). Saat ini, sedang musibah Covid19 banyak PHK dan Pengangguran maka segala yang berhubungan dengan kehidupan usaha rakyat kecil harus diprioritaskan. Termasuk dengan keberadaan Pasar tradisional harus diutamakan untuk bisa menyerap semua produksi dari para Peternak Rakyat.

9). Bagi pejabat yang masih tidak bisa menjalankan upaya maksimal tentang pemulihan/recovery ekonomi rakyat khususnya perunggasan maka sebaiknya para pejabat seperti ini segera diganti.

10). Wacana untuk menggunakan BUMN PT.Berdikari dalam mensolusi permasalahan Peternakan Rakyat, tanpa membuat PERPPU atau KEPPRES tata niaga Perunggasan, bukanlah solusi TAKTIS dan STRATEGIS jangka panjang, akan tetapi suatu saat akan menjadi beban berat bagi Pemerintah sendiri karena BUMN PT.Berdikari kembali akan dijdikan kendaraan usaha yang akhirnya kandas serta terjebak dalam solusi AKIBAT sebagaimana terjadi selama ini. PT. PMA tertentu dan PMDN perunggasan yang sudah lama eksis saja mengalami kendala persaingan tidak sehat saat ini. (Ashwin Pulungan - PPUI)