Data perbibitan sudah mulai di kerjakan oleh Tim AnalisaSuplai Demanddan Tim Asistensi Perunggasan (TASDTAP) atau Tim Analisa Perunggasan Nasional, sejak dibentuknya sampai saat ini, tampilan Tim mulai diganggu keberadaan kinerjanya dengan cara mulai memposisikan peran Tim TASDTAP hanya sebagai tameng (bumper) saja bagi rekayasa kepentingan oknum tertentu. Kelihatannya ada beberapa perusahaan perunggasan yang resah dan gerah dengan keberadaan Tim Analisa Perunggasan Nasional, karena borok (manipulasi impor telur tetas) manipulasi bibit yang mereka peroleh bisa terungkap.
Sudah ada upaya nyata untuk mengatur audit bibit unggas secara Nasional yang dilakukan oleh Tim Analisa Perunggasan Nasional dibawah pengawasan Dirjen Peternakan yang mengarah dan bertujuan untuk pengaturan secara akurat tentang persediaan dan potensi perbibitan unggas Nasional, akan tetapi, didalam perjalanannya DJPKH sendiri (Dirjen) tidak menjadikan Tim Analisa ini sebagai alat kontrol dan pengawasan yang handal, malah Dirjennya cenderung mulai mengabaikan peran penting dan strategis Tim Analisa Perunggasan Nasional (adakah konspirasi untuk mau membubarkan Tim Analisa?).Â
Jika cara negatif ini yang terjadi, maka Dirjen Peternakan diperlukan pertanggung jawabannya karena keberadaan dan pembentukan serta operasionalisasinya Tim Analisa Perunggasan Nasional memakai uang rakyat (APBN). Jika Tim Analisa Perunggasan Nasional dibubarkan yang rugi adalah seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepentingan perunggasan Nasional. Oleh karena itu Tim TASDTAP jangan mau membubarkan diri.
Dilain pihak yang terpenting adalah Pemerintah sudah seharusnya mampu menghadirkan pakan unggas yang murah dengan membuat strategi penanaman jagung yang berproduktifitas tinggi dengan cara pemupukan yang intensif dengan pupuk organik unggul berkualitas dan murah sehingga capaian target produktifitas tinggi dari bibit unggul jagung per Ha bisa tercapai maksimal (petani jagung senang-bergairah dengan pendapatan tinggi) sehingga harga jagung pada tingkat Nasional bisa bersaing dengan harga jagung Internasional. Selanjutnya Pemerintah dapat membangun BUMN yang mengelola tepung Ikan berkualitas dan berdaya saing tinggi.
Cara menjalankan usaha sebagaimana selama ini dijalankan oleh para Peternak Rakyat yang hanya mengandalkan budidaya saja (bibit DOC, pakan dan obat dibeli, jual melalui broker), pada saat ini sudah tidak bisa dipertahankan dan dipastikan akan mengalami kegagalan.
Oleh karena itu sebagaimana yang telah penulis sampaikan didalam sebuah sarasehan Nasional di ICC Bogor bahwa Peternakan Rakyat sudah dan seharusnya bersatu dalam usaha bersama, mau tidak mau harus membangun sinergi usaha secara bersama-sama dalam bentuk Koperasi yaitu membangun Peternakan Rakyat Terintegrasi (mencakup bibit GPS, Pakan Unggas dan Pertanian Jagung, RPHU+Cold Storage, Pengolahan protein unggas, Marketing-Distribusi dan on-line).
Sudah ada upaya tersistem dari beberapa tokoh perunggasan Nasional saat ini untuk membentuk sebuah Koperasi Sekunder Terintegrasi dengan nama GAKOPETURI (Gabungan Koperasi Peternak Unggas Rakyat Indonesia) yang akan memutus rantai distribusi produksi yang panjang penyebab harga karkas unggas menjadi mahal di konsumen. Rencananya GAKOPETURI akan disandingkan dengan BUMN Perunggasan PT. Berdikari untuk mengelola produktifitas profitable ditingkat GPS (Grand Parent Stock), hanya saja masih ada kendala kepentingan sepihak beberapa oknum didalamnya. Diharapkan Pemerintah dapat segera menyingkirkan kepentingan sepihak itu dan BUMN Perunggasan dan BUMN dapat segera bersatu sepenuhnya dengan Koperasi Rakyat. Semoga sukses !!!
Usulan Solusi dari Penulis untuk Pemerintah :
1. Pemerintah harus akomodatif dan solutif cepat tanggap terhadap semua permasalahan peternakan perunggasan di Indonesia. Aparat Pemerintah adalah SDM yang digaji dan difasilitasi lengkap oleh seluruh rakyat Indonesia untuk tujuan mengurus, melayani dan mensolusi semua permasalahan yang ada dan terjadi berdasarkan UUD 1945 dan UU serta semua ketentuan yang ada dan berlaku,
2. Semua permasalahan perunggasan Nasional dapat disolusi dengan pengaturan bibit unggas secara akurat dari sejak GPS, PS dan FS yang tertuang didalam National Stock Replacement (NSR) sehingga Pemerintahlah yang mengatur jumlah quota bibit unggas untuk setiap perusahaan pembibitan secara Nasional,
3. Pemerintah harus tegas didalam merealisasikan Permentan No.32/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Serta harus diterapkan ketentuan sanksi yang berat sehingga setiap pelaku perusahaan yang melanggar dapat dikenakan sanksi yang menimbulkan efek jera,
