Pada saat menulis tulisan ini, terjadi gempa 6,1 SR yang sangat terasa di Jawa Barat. Memang gempa kata rasionalitas sebagian orang, tidak ada hubungannya antara gempa dengan kehidupan dipermukaan bumi. Tapi bagi penulis, pasti ada korelasinya karena kehidupan kita didunia ini bermuara dan berpusat kepada izin dari Yang Maha Kuasa Allah SWT. Semua pasti ada sebab dan akibatnya. Baiklah kita tidak membahas gempa, kita masuk ke pembahasan yang utama tujuan tulisan ini.
Pernahkah kita mengetahui ada seorang Menteri yang takut dengan Dirjennya ? Atau seorang Menteri dikendalikan oleh para Dirjennya ? Atau sebaliknya Dirjennya sangat takut dengan Menterinya atau Dirjennya sangat segan dan sangat menghargai Menterinya ? Inilah permasalahan Kepemimpinan didalam suatu Kementerian.
Permasalahan Indonesia selama ini dan sampai hari ini, adalah tidak adanya solusi yang komprehensif serta tuntas dari Pemerintah pusat dan daerah dan justru figur oknum para pejabatlah bersama kelompok kemunafikannya yang menjadi biang masalahnya yaitu solusi atau keputusan pejabat yang selalu menimbulkan masalah baru yangberdampak adanya permasalahan yanglebih pelik dan lebih besar. Para Dirjen pembantu Menteri inilah yang membuat berbagai masalah didalam masyarakat tidak tersolusi secara baik, komprehensif serta tuntas dari Pemerintah.
Kondisi inilah yang menyita waktu produktif kita selama ini menjadi agak sia sia. Sehingga kita sebagai rakyat Indonesia sepertinya jalan ditempat atau sesungguhnya berjalan ditempat. Sementara pihak asing yang berinvestasi produktif di Indonesia menguras bagian hak pendapatan rakyat yang seharusnya bisa menjadi tabungan capital formation (pembentukan modal) untuk setiap usaha produktif rakyat ke tahapan berikutnya yang lebih maju.Â
Hal seperti ini, sangat banyak dari para pejabat kita didaerah dan pusat tidak mengerti akan hal ini. Karena banyak dari para pejabat kita tidak memiliki motivasi untuk bisa mampu melaksanakan gagasan yang bisa mensejahterakan rakyatnya sendiri.
Selanjutnya, banyak pejabat pemerintah yang tidak percaya kepada kemampuan rakyatnya sendiri, sehingga potensi rakyat hanya bisa sampai kepada kelas ekonomi bonsai saja bertahan pada UMKM saja. Seharusnya sudah saatnya Pemerintah mengapresiasi segala potensi dan kemampuan rakyatnya sehingga bisa menjadi para pengusaha tangguh tingkat internasional sebagai tentara devisa Indonesia.
Dana pembangunan baik dari APBN dan APBD, diarahkan hanya kepada berbagai proyek fasilitas infrastruktur yang bisa menimbulkan bancakan rente dari para kontraktor dan pelaksana proyek untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya bagi kepentingan kelompok. Kelompok yang dimaksud disini, adalah bisa Partai atau Komunitas tertentu. Perilaku bancakan rente yang bersifat kreasi manipulasi ini sudah menjadi budaya para pejabat kita saat ini. Apakah budaya rente ini yang menjadikan motivasi orang partai bisa masuk formasi kabinet ? Semoga saja tidak seperti itu.
Kita analogikan saja, Menteri yang diangkat dan terpilih oleh seorang Presiden dari partai tertentu atau kelompok profesi tertentu, mereka bisa menjalankan pekerjaannya adalah dibantu oleh para Direktur Jenderal (Dirjen) di Ditjen dan para Direktur Pembidangan (Direktorat) pada level inilah sebenarnya biang kerok permasalahan selalu timbul dilapangan. Kelompok Dirjen inilah yang sering menimbulkan berbagai permasalahan yang terkadang, mereka tidak mengerti fungsi jabatan yang mereka kerjakan dan sering terbukti kejadian dilapangan yang dirasakan dan disaksikan oleh masyarakat.
Seorang Dirjen merasa berkepala besar dan sok tahu segalanya bahkan bisa melebihi dari Menterinya disaat adanya audiensi dengan masyarakat. Malah terkadang sang Dirjen hanya mau menghargai pendapat dan masukan ide dari kelompok yang dia kenal saja atau dari kelompok yang sering menjilat-jilat sang Dirjen. Dirjen seperti ini akan celaka jika mengimplementasikan programnya dimasyarakat karena sudah berisi niat renteisme untuk kepentingan kelompoknya.
Seorang Menteri yang berprestasi, seharusnya tahu dan paham secara dalam satu persatu karakter dan budaya Dirjen dibawahnya yang selama jabatan Menteri akan membantu kesuksesan tugas sang Menteri. Oleh karena itu, seorang Menteri harus mengenal dan memiliki rekaman prestasi dari setiap Dirjennya yang dapat direkam melalui beberapa program Kementerian yang telah berjalan atau sedang berjalan.
Seorang Dirjen yang membuat keputusan diluar bobot kewenangannya yang sudah melampaui intern tugas kedinasannya tanpa melalui konsultasi dengan Menterinya, seharusnya Dirjen tersebut secepatnya segera DIPECAT SAJA agar tidak mengganggu kinerja Menteri selanjutnya yang berdampak degradasi citra Menterinya sendiri. Apalagi keputusan sang Dirjen sangat nyata mengarah kepada budaya kepentingan renteisme. Banyak Dirjen yang menyampaikan informasi dan program kepada Mentrinya berisi misi kepentingan sepihak sang Dirjen dan kelompoknya, bukan misi keadilan untuk semua kalangan rakyat Indonesia serta menjaga nama baik Menterinya.
