Mohon tunggu...
Ashwin Pulungan
Ashwin Pulungan Mohon Tunggu... Wiraswasta - Wiraswasta

Semoga negara Indonesia tetap dalam format NKRI menjadi negara makmur, adil dan rakyatnya sejahtera selaras dengan misi dan visi UUD 1945. Pendidikan dasar sampai tinggi yang berkualitas bagi semua warga negara menjadi tanggungan negara. Tidak ada dikhotomi antara anak miskin dan anak orang kaya semua warga negara Indonesia berkesempatan yang sama untuk berbakti kepada Bangsa dan Negara. Janganlah dijadikan alasan atas ketidakmampuan memberantas korupsi sektor pendidikan dikorbankan menjadi tak terjangkau oleh mayoritas rakyat, kedepan perlu se-banyak2nya tenaga ahli setingkat sarjana dan para sarjana ini bisa dan mampu mendapat peluang sebesarnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan bisa eksport. Email : ashwinplgnbd@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Sudah Saatnya Audit Alutsista Baru Secara Nasional

27 September 2017   11:03 Diperbarui: 27 September 2017   11:09 982
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Apa yang telah disampaikan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang info intelijen TNI sebanyak 5.000 pucuk dan jenis senjata api setara senjata organik TNI, telah mengandung hikmah baik sebagai informasi, sehingga membuat mayoritas masyarakat Indonesia saat ini semakin bertanya tanya, terhadap reaksi dari para pejabat lainnya termasuk Pak Wiranto. 

Ada yang mengatakan bahwa senjata itu untuk keperluan BNN guna memberantas Narkoba, ada yang mengatakan untuk Kepolisian bagi keperluan memberantas terorisme, ada yang mengatakan untuk keperluan BIN aparat Intelijen Negara. Malah kuantita yang disampaikan Pak Wiranto hanya 500 pucuk senjata api saja, dan angkanya ada yang 512 dan lain sebagainya, masing masing pejabat saling berbeda angkanya. Inilah yang membuat tanda tanya besar di dalam masyarakat Indonesia.

Walapun Pak Wiranto mengatakan bahwa permasalahan simpangsiur pengadaan persenjataan api ini sudah selesai, tidak bisa semudah itu, karena sebelum info 5.000 pucuk senjata api yang disampaikan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, sudah beredar dimedia sosmed masyarakat terlebih dahulu dalam status tuduhan info hoax.Setelah para wartawan menanyakan kepada Panglima TNI Gatot Nurmantyo, ternyata info tersebut menjadi tidak berstatus hoax.

Inilah hikmah baik yang kita dapatkan dari gebyar 5.000 pucuk dan jenis senjata api tersebut. Banyak media mainstream dan on-line mencoba untuk menggoreng info dan data ini menjadi kearah penyudutan nama baik  Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Segala macam opini yang menuduh Panglima TNI Gatot Nurmantyo bermain politik menuju 2019. Kita paham dan mengetahui bahwa pribadi Panglima TNI Gatot Nurmantyo tidak ada sama sekali bernafsu kuat tak terbendung untuk menjadi RI satu di 2019. Masyarakat Indonesialah yang sangat berharap kepada Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk menjadi RI-satu di 2019 mendatang.

Harapan besar masyarakat Indonesia ini muncul adalah didasari dengan pola pikir serta keberanian Panglima TNI Gatot Nurmantyo (Jendral Santri) selama ini didalam menyampaikan gagasan keNasionalan Indonesianya. Pada saat ini, masyarakat Indonesia sangat menantikan pemimpin Nasional yang baru dan handal, berintegritas, berani, konsekwen serta mengerti tentang taktik dan strategi perang baru non konvensional yang didasari ekonomi dan budaya yaitu perang ASIMETRIS dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo lah yang pertama didengar oleh seluruh rakyat Indonesia tentang pola pikirnya tersebut.   

Memang akhir akhir ini, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dari kalangan tertentu para oknum pelenceng opini kepentingan minoritas kapitalistik, banyak yang tidak suka dikarenakan Panglima TNI Gatot Nurmantyo sangat dekat dengan ummat Islam, serta pribadi Panglima TNI Gatot Nurmantyo adalah mirip dengan jiwa dan karakter Panglima Sudirman. Akibatnya, bermuaralah kehendak yang sama dari mayoritas rakyat Indonesia untuk mendaulat Panglima TNI Gatot Nurmantyo (Jendral Santri) suatu saat di tahun 2019, bisa menjadi pemimpin Nasional baru untuk bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Sebuah symphony music, jika banyak instrument musik yang terbiarkan bernada sumbang, maka yang salah adalah dirigennnya (pemimpin symphony). Semoga analogi ini bisa dicerna para pembaca dengan arif bijaksana.

Kembali kepada permasalahan adanya data intelijen 5.000 pucuk senjata dan berbagai keterangan saling berbeda yang diperoleh bersumber dari pejabat terkait dengan senjata, penulis mengusulkan :

1. Segera Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Komisi terkait untuk segera mengundang semua instansi terkait dengan persenjataan yang syah sebagai klarifikasi dan akurasi kesamaan data yang telah berseliweran, sehingga permasalahan 5.000 pucuk senjata ini menjadi clear and clean,

2. Segera lakukan AUDIT terbaru untuk seluruh persenjataan ALUTSISTA perjenis kualifikasi secara akurat termasuk semua jenis ukuran peluru pada masing masing instansi yang diamanatkan bisa memiliki senjata secara syah berdasarkan UU,

3. Segera lakukan investigasi dan razia senjata api diseluruh titik potensi pemilikan senjata api didalam masyarakat yang berizin syah, atau razia dari kemungkinan pemilikan sejata api yang tidak syah didalam masyarakat,

4. Seluruh rakyat dan kelompok masyarakat menjadi Intelijen sipil bagi Negara untuk mematai semua kemungkinan pergerakan persenjataan didalam wilayah NKRI dan bisa dilaporkan langsung kepada pusat pelaporan masyarakat khusus tentang persenjataan kepada seluruh markas TNI setempat,

5. Semua Instansi yang berwenang dengan persenjataan yang syah, jika ingin mengimpor atau melakukan pengadaan senjata bagi masing masing Instansi, wajib melakukan koordinasi secara musyawarah dan mufakat dengan semua Instansi terkait dan sudah tertuang dalam ketentuan, sehingga tidak akan terjadi saling mencurigai,

6. Tampilkan secara tertutup daftar PETA POTENSI PERSENJATAAN NASIONAL (ALUTSISTA) dan hanya bisa dimiliki oleh instansi yang berwenang berupa data rahasia Negara, serta tidak boleh keluar dan diketahui oleh pihak lainnya termasuk ASING TANPA TERKECUALI. (Ashwin Pulungan)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun