Situasi Keuangan Negara Seperti Ini, Perlu Tax Amnesty

Beberapa kinerja Pemerintah saat ini yang menghambat Tax Amnesty adalah :

1. Sudah terjadi berbagai indikator ekonomi nasional yang semakin memburuk yaitu terjadinya perlemahan nilai tukar rupiah saat ini sudah pada Rp. 12.098,-/1US$ yang sudah sangat tinggi atas patokan APBN Rp. 9.600,- ,
2. Inflasi secara nasional yang semakin meningkat,
3. Cadangan devisa nasional semakin mengecil,
4. Peningkatan jumlah subsidi BBM yang menguras devisit transaksi berjalan,
5. Kenaikan BI rate yang menyebabkan tingkat suku bunga acuan perbankan mencapai 7,50%, yang malah rupiah terus melemah. Menerpa UKM yang semakin rentan.

Belum lagi beberapa bulan mendatang Indonesia menghadapi tahun politik untuk Pemilu April 2014 yang bisa memicu berbagai kemungkinan terjadi dalam gejolak perekonomian nasional. Jika beberapa bulan mendatang rupiah masih terdepresiasi kearah Rp. 12.450,-, ada kemungkinan terjadi gerakan tidak menentu gejolak perekonomian. Semoga pada batas nilai rupiah sekarang, pemerintah mampu mempertahankan tekanan depresiasi rupiah dan diharapkan kembali mendekati/mengarah angka patokan nilai tukar APBN.

Beberapa instrumen Moneter dan Pembangunan yang perlu menjadi pertimbangan dalam mendukung Tax Amnesty ini adalah :

1. Melakukan verifikasi tajam yang akrab atas seluruh individu pemilik uang di luar negeri,
2. Mewujudkan kemampuan Pemerintah untuk memekanisasi konversi mata uang dengan baik dan benar untuk menihilkan kemungkinan terjadinya kesalahan serta mempermudah pengawasan dan evaluasi,
3. Mewujudkan adanya deposito valas pada berbagai bank pelaksana,
4. Mewujudkan kemampuan Pemerintah untuk menstabilkan makro ekonomi secara berkesinambungan sehingga bisa menimbulkan tingkat kepercayaan yang tinggi,
5. Mewujudkan peningkatan bunga simpanan yang tinggi untuk mengurangi jumlah uang yang beredar,
6. Mengurangi dan sangat membatasi jumlah impor barang mewah (budaya hedonisme bangga-banggaan) yang tidak produktif,
7. Mengurangi segala kemungkinan yang menguras devisa untuk belanja impor kebutuhan yang bisa dihasilkan di dalam negeri.
8. Pemerintah harus bersegera melakukan Pembangunan industri pengolahan peningkatan nilai tambah terhadap produk sumber daya alam sendiri. Sehingga produk SDA tidak hanya semata di ekspor seperti selama ini dilakukan,
9. Pemerintah bersegera mambangun industri pengolahan bahan baku dan bahan setengah jadi dari SDA sendiri untuk memperkecil kandungan impor pada setiap industri di dalam negeri yang bisa menyebar di seluruh wilayah strategis Indonesia,
10. Pemerintah harus membuat grand design baru terhadap politik Pembangunan industri terpadu berjangka panjang yang efisien berdaya saing tinggi yang mendekati sumber energi setempat, dekat dengan produk SDA setempat, dekat dengan pemasaran ekspor.

Semoga tulisan ini, bisa menjadi bahan masukan dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan agar ekonomi Indonesia segera pulih kearah yang lebih baik dan berdaya saing tinggi sehingga pemerintah mampu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Ashwin Pulungan)

Daftar Aneka Tulisan Lainnya.