Selama ini, dalam benak publik yang mendapatkan stigma "Bapak Politik Identitas" adalah Anies Baswedan. Hal ini tak bisa dilepaskan dari kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 yang diwarnai dengan kasus penistaan agama yang dialami oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan aksi massa 212 yang menarasikan politik identitas dalam kaitannya kontestasi Pilkada DKI 2017. Bahkan kunjungan Anies ke markas FPI pada Januari 2017 juga bisa dilihat sebagai sebuah pengukuhan bahwa kelompok pimpinan Rizieq Shihab semakin diperhitungkan sebagai basis pemilih Anies jelang Pilkada DKI 2017. Rentetan peristiwa ini sangat berkontribusi besar pada kemanangan pasangan Anies-Sandi dalam kontestasi Pilkada DKI 2017.
Bahkan dukungan FPI dan barisan kelompok intoleran dilegitimasi oleh pernyataan Prabowo Subianto usai kemenangan pasangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017 yang juga diusung oleh Partai Gerindra. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih kepada sejumlah petinggi ormas islam antara lain pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama atau GNPF MUI Indonesia Bachtiar Nasir. Menurut Prabowo, para ulama tersebut telah memberikan dukungan kepada pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, sehinga berhasil memanangi Pilkada DKI 2017.
"Ini sesuatu yang tidak boleh dilupakan. Kadang-kadang para habib, kiai ini lebih berani dari politisi-politisi," kata Prabowo di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu, 19 April 2017.
Pada Juni 2022, ratusan orang yang mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam (FPI) Reborn mendeklarasikan dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Deklarasi tersebut digelar secara unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta. Namun deklarasi ini dibantah oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Persaudaraan Islam yang menegaskan bahwa organisasinya belum menentukan sikap apapun terkait pemilihan presiden pada 2024. Ketua Bidang Advokasi DPP FPI Aziz Yanuar mempertanyakan klaim mengatasnamakan FPI Reborn atas dukungan terhadap Anies Baswedan pada pilpres dua tahun mendatang. Yanuar mengatakan secara resmi DPP FPI belum menentukan sikap apapu perihal peristiwa politik 2024 nanti dan turunannya. Meski demikian, ujar Yanuar, FPI jelas memiliki beberapa kriteria yang tegas untuk 2024.
"Mungkin beberapa kriteria dimiliki, oleh, misal dalam hal ini, Anies Baswedan," tutur Yanuar. "Akan tetapi untuk sikap 2024 nanti, kita bersabar saja.", Jakarta, Senin, 6 Juni 2022
Dukungan dari sejumlah ormas intoleran bukan hanya mengalir kepada Anies Baswedan. Namun juga mengalir deras kepada Prabowo Subianto. Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin menyebut Prabowo Subianto sebagai salah satu sosok yang cocok memperjuangkan suara umat Islam pada Pilpres 2024. Bahkan organisasi sayap (onderbouw) Partai Gerindra, Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira) mendekati sejumlah tokoh PA 212 untuk mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ketua Umum PP Gemira Irfan Yusuf Hasyim menyebut 10 orang anggota PA 212 tetap mendukung perjuangan Prabowo. Ia berharap dukungan tetap berlanjut hingga 2024.
"Kami ada beberapa teman teman tokoh PA 212 yang kita juga sowan. Silaturahim. Enggak etis kalau sebut namanya, tapi ada lebih dari 10 orang dan Insyaallah mereka akan tetap pada perjuangan Pak Prabowo. Dan mudah-mudahan nanti pada 2024 juga tetap," kata Irfan di Kantor DPP Gerindra, Sabtu, 10 September 2022
Alasan PA 212 mendukung Prabowo Subianto yaitu karena konsistensi sejumlah politisi dan- kader Partai Gerindra dalam mengawal kasus KM 50, kasus baku tembak di KM 50 yang menewaskan 6 laskar FPI dan 1 polisi.
"Siapa lagi kalau bukan Prabowo Subianto, yang mana kadernya telah jelas terjun langsung menangani kasus KM 50 di antaranya Bang Fadli Zon dan Ustaz Romo," kata Novel, Kamis, 8 Juni 2023
Sejumlah politisi dan kader Partai Gerindra aktif mengawal kasus KM 50, diantaranya adalah anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Romo Muhammad Syafii menyatakan bahwa misteri kasus KM 50 jauh lebih hebat daripada kasus pembunuhan Brigadir Yosua alias Brigadir J. Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Rabu, 24 Agustus 2022.
"Ada rumor, mobil. Yang berada di KM 50 itu terindikasi, hari ini mobil yang ada dalam peristiwa, tertembaknya saudara kita tercinta Josua. Dan misteri di KM 50 itu lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir J. CCTV rusak tapi nggak ada penjelasan," kata Romo Syafii, Rabu, 24 Agustus 2022
Anggota Komisi III DPR RI fraksi Gerindra Desmond Mahesa juga dengan keras menyentil kasus KM 50, Desmond menuduh Polri terkesan menutup-tutupi kasus KM 50.
"Misalnya saya selalu diingatkan, bagaimana dengan kasus KM 50? Ini kan kesannya juga dikeroyok tertutup. Itu kalau dibuka kasus KM 50, ini bicara tentang novumnya nanti. Kalau novumnya ada, kita akan pertanyakan ini ke Pak Kapolri," ujar Desmond, Rabu, 24 Agustus 2022
Bukan hanya mengkritik Polri, Desmond juga kembali mempertanyakan kasus KM 50 saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Desmond menyentil Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD tentang peran lembaganya di kasus penembakan laskar FPI di KM 50.
"Kasus KM 50 bagaimana? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian juga tidak?" tanya Desmond, Selasa, 23 Agustus 2022
Bahkan politisi Partai Gerindra Fadli Zon, menjadi salah satu tokoh yang turut menjemput jenazah anggota Laskar FPI yang tewas dalam insiden KM 50. Dalam keterangannya, Fadli Zon mengungkap, ia bersama dengan Anggota DPR RI Komisi 3, Muhammad Syafii beserta tim kuasa hukum dan keluarga mendatangi RS Polri pada Selasa, 8 Desember 2020. Ia pun mengajak untuk melaksanakan shalat ghaib bagi 6 orang yang meninggal dalam bentrok yang terjadi dengan petugas kepolisian tersebut.
"Mari kita selenggarakan shalat ghaib bagi 6 syuhada anggota FPI yg menjadi korban penembakan polisi," tulisnya melalui akun Twitter miliknya, Selasa, 8 Desember 2020
Bukan hanya itu, secara khusus Fadli Zon membahas secara detail dan menggugat kasus KM 50 dalam akun YouTube miliknya, bersama Neno Warisman menurut dia telah terjadi ketidakadilan dalam kasus KM 50. Dengan keras ia mencurigai adanya rekayasa dalam kasus KM 50 yang mirip dengan kejanggalan kasus Brigadir J. Bahkan dalam podcast ini, Fadli Zon menyampaikan bahwa upayanya menjemput jenazah Laskar FPI adalah menjalankan pesan dari pemimpin besar FPI Habib Rizieq Shihab untuk membantu proses percepatan pengambilan jenazah para korban perisitiwa Km 50 di Rumah Sakit Polri. Video podcast ini tayang dalam dua bagian yang secara khusus membahas kasus KM 50 yang diupload pada 25 September 2022.
Fadli Zon juga menjadi salah satu saksi dalam sidang perkara penyebaran hoaks Habib Bahar bin Smith. Dalam perkara tersebut, Habib Bahar diadili karena isi ceramahnya yang dianggap mengandung hoaks. Sebagaimana dakwaan jaksa, Bahar menyebutkan enam laskar FPI dibantai, disiksa, dikuliti, dicopot kukunya hingga dibakar kemaluannya. Namun Fadli Zon justru membenarkan isi ceramah Habib Bahar tersebut. Dan kesaksian Fadli Zon ini menjadi keterangan yang meringankan terdakwa Bahar bin Smith pada persidangan dugaan penyebaran berita bohong di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.
"Saya kira apa yang diucapkan Habib Bahar mendekati kenyataan fakta," ucap Fadli Zon dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kamis, 07 Jul 2022
Bahkan ketika pemerintah membubarkan FPI, Fadli Zon membantah bahwa Partai Gerindra mendukung kebijakan pemerintah yang membubarkan FPI. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa partainya mendukung kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia. Menurutnya, sikap tegas diperlukan bagi kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI. Namun Fadli Zon membantah pemberitaan yang menyebut bahwa Partai Gerindra mendukung pemerintahan Joko Widodo dalam membubarkan organisasi yang dinilai bisa memecah bela NKRI. Fadli Zon mengatakan, tidak ada keputusan Partai Gerindra yang mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan.
"Tidak ada keputusan @gerindra mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan. Sebagai negara hukum tetap harus menjunjung tinggi konstitusi dan UU," tulis Fadli Zon di akun twitternya, Sabtu, 2 Januari 2021
Tak hanya itu, ketika Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia, Fadli Zon berkunjung ke kediaman pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Hal itu diungkapkan Fadli melalui akun Twitternya, @fadlizon;
"Alhamdulillah sore tadi silaturahim dengan Habib Rizieq Shihab di kediaman Petamburan. Ahlan wasahlan HRS," cuit Fadli Zon, Kamis, 12 November 2020
Ketika berkunjung ke kediaman Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, Fadli Zon mengungkapkan rasa bahagianya melihat sang Imam ini dapat kembali pulang ke Indonesia. Fadli Zon menceritakan berbagai hal mengenai usaha dan rintangan yang dihadapi sang Imam saat hendak kembali ke Tanah Air.
"Dalam rangka silaturahmi dong. Ikut bahagia, bergembira atas kedatangan kembali Habib Rizieq Syihab di kediaman di Indonesia. Saya mungkin sempet berkali-kali 5-6 kali mungkin ya ketemu dalam kesempatan haji, kesempatan umroh sepanjang 3,5 tahun selama beliau ada di Mekah," ujar Fadli Zon di Petamburan, Jakarta, Kamis, 12 November 2020
"Habib Rizieq menceritakan berbagai usaha dan rintangan untuk bisa kembali ke Tanah Air. Ada tiga upaya akhir menggagalkan beliau jelang pulang melalui email palsu, pembatalan tiket dan kursi untuk anaknya dll. Kelihatannya operasi intelijen. Akhirnya malah dibantu pihak Arab Saudi," kata Fadli Zon, Kamis, 12 November 2020
Fadli Zon juga menyampaikan soal rencana kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke rumah Habib Rizieq. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Bhinneka Putra Linanta juga menyebut bahwa pada saatnya Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto pasti akan menemui Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
"Belum sempat saya tanya beliau. Mestinya ada lah (rencana),", ungkap Fadli Zon, Kamis, 12 November 2020
"Nanti pasti ada saatnya kedua orang yang kita sangat banggakan ini bertemu dan bersilaturahmi, teman-teman media tunggu saja," ujar Bhinneka Jumat, 13 November 2020
Melihat hubungan Prabowo serta Partai Gerindra dengan sejumlah kelompok intoleran yang erat dan intim ini maka sulit untuk kita merasionalisasi bahwa Prabowo telah menyesal mendapat dukungan dari kelompok intoleran seperti yang disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie. Pernyataan Grace ini bisa dikatakan mengarah pada "pembodohan publik" karena pada faktanya berdasarkan rekam jejak digital ada upaya dari Prabowo Subianto melalui Partai Gerindra untuk tetap menjaga relasi yang harmonis dengan sejumlah kelompok intoleran. Bahkan upaya itu terus berjalan saat ketika Prabowo sudah menjadi Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini wajar mengingat hubungan Prabowo dengan sejumlah kelompok "islam-politik" bukanlah hubungan yang dibangun kemarin sore. Melainkan hubungan yang telah lama terjalin dalam lintasan sejarah. Hubungannya dengan kelompok islam-politik adalah bagian dari sejarah seorang Prabowo Subianto itu sendiri.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
