Tuan Fahri: Termasuk yang Taiwan ini. Sebenarnya gini ya, kita ada problem dengan Taiwan begini, Taiwan termasuk memperkerjakan seperempat juta orang Indonesia. Tetapi karena kita menghormati one China policy, akhirnya anggota dewan tidak punya akses untuk mengecek secara langsung di lapangan, kami tadi juga memutuskan untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri agar kita punya akses diplomatik untuk melakukan pengecekan lapangan terhadap fakta-fakta lapangan sebenarnya. Sehingga kita juga sudah mengontak asosiasi tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan, sehingga mereka akan berkumpul dan menyampaikan apa problem tenaga kerja yang ada di lapangan. Itu sedang ditindaklanjuti.
Duh, akses diplomatik atau apa itu yang Tuan bilang masih belum ada bukanlah alasan untuk pemerintah atau Tuan Fahri sendiri untuk tidak mengetahui tentang kondisi teman-teman BMI di Taiwan. Menghubungi berbagai organisasi BMI di Taiwan yang bisa diminta dan ditanya bagaimana kondisi sebenarnya para BMI di lapangan adalah jalan termudah jika benar-benar ingin diambil dan tidak hanya menjadi wacana saja. Apalagi di era internet seperti saat ini, semua informasi mudah diperoleh jika memang benar-benar dicari. Jika tidak bisa melakukan pertemuan dan berkumpul langsung di satu tempat, masih ada alternatif via chat, cyber, skype, video call dan lainnya.
Wartawan: Bisa tidak kerja sama dengan Taiwan ditinjau ulang?
Tuan Fahri: Taiwan itu kan Anda tahu, Donald Trump juga barusan mendapatkan protes dari Amerika Serikat karena mendapatkan telepon ucapan selamat dari Presiden Taiwan. Dan Indonesia sendiri di dalam paspor anggota DPR dan PNS kan tertulis ada dua negara yang tidak boleh dikunjungi, yaitu Taiwan dan Israel. Nah kita tidak punya akses diplomatik di sana, tetapi bisa memakai paspor hijau. Tapi karena kita mau menghormati Tiongkok, tentu kita ingin mendapatkan akses diplomatik hanya untuk melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja. Jadi ini saya kira akan kita lakukan.
Saya nyaris tertawa membaca bagian ini, yang menunjukkan betapa Tuan Fahri tidak tahu seperti apa hubungan Taiwan, Tiongkok dan Amerika tapi sok komentar agar terlihat pintar. Ditambah lagi Tuan seakan ingin mengumumkan bahwa para Anggota DPR dan PNS bisa memiliki dan menggunakan 'DUA MACAM JENIS PASPOR' alias Paspor Ganda. if you know what's I mean.
Wartawan: Kalau sudah bisa mendapat akses, apa targetnya?
Tuan Fahri: Ya kan ini masalahnya tidak terungkap. Selama ini, artinya Pemerintah tidak terbuka dengan adanya persoalan yang massif ini. Hong Kong sebenarnya lebih terbuka karena dia baru kan dari Inggris, ini saja kita nggak tahu, ternyata di sana itu fatal sekali keadaannya. Banyak di kita ini mengirim tenaga kerja tanpa persiapan, sehingga ketika mereka menjadi korban tidak ada yang mengurus. Saya kira ini yang akan kita dalami.
Sebelum berkomentar lebih jauh tentang Hong Kong sebaiknya Tuan sedikit membuka wikipedia dan membaca tentang Hong Kong, agar tahu tentang hubungan sejarah antara Hong Kong, China dan Inggris. Kalau tentang keterbukaan informasi dan transparasi pemerintah, Tuan Fahri sebagai bagian dari orang-orang di pemerintahan pasti lebih mengerti.
Nah, kalau tentang kondisi dan persoalan kerja para BMI di Hong Kong, injinkan saya sebagai babu dari Hong Kong mengungkapkan sedikit uneg-unegnya melalui surat ini kepada Tuan yang menjadi Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia, setidaknya sebelum Tuan resmi diturunkan MKD.
Tuan Fahri Hamzah, jujur saja saya bukannya tersinggung dengan kata-kata 'babu' dan 'mengemis' yang mudah dihapus dan diralat dengan permintaan maaf. Tapi di sini saya justru mengkhawatirkan mindset berfikir orang-orang seperti Tuan Fahri yang wakil ketua DPR RI dan notabene Ketua Tim Pengawasan TKI DPR RI. Sebab mindset seseorang bisa dilihat melalui pilihan kata-kata yang dipakainya. Jika para pejabat Indonesia berfikirnya serupa dengan Tuan Fahri dan menganggap BMI itu 'babu yang mengemis' pekerjaan di luar negeri, maka alangkah 'mengerikan' nasib BMI yang berharap adanya perlindungan dari negara asalnya melalui hubungan diplomasi pemerintahnya.
BMI itu senyatanya bisa mendapatkan pekerjaan karena tenaga dan keahliannya memang dibutuhkan oleh negara tujuan, baik itu kerja di sektor formal ataupun informal. Tidak terkecuali pekerjaan domestik yang dilakukan oleh 'babu'. Dan karena BMI memang dibutuhkan di negara penempatan itu Tuan, maka sudah selayaknya negara memperjuangkan pemenuhan hak warga negaranya agar diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai kemanusian dan undang-undang hukum yang berlaku di negara penempatan mereka. Agar setidaknya meski negara sudah gagal menjamin kesejahteraan warga negaranya dengan menciptakan dan memberikan lapangan pekerjaan di negeri sendiri, negara masih terlihat nyata berusaha melakukan kewajibannya menjamin dan memberi perlindungan yang layak bagi warganya yang sedang bekerja di luar negeri. Tapi jika mindset para pejabat di DPR RI seperti Tuan Fahri ini, sepertinya kami para BMI sudah mendapatkan jawaban secara tidak langsung kenapa pembahasan revisi undang-undang pelindungan buruh migran sampai hari ini belum selesai-selesai.
