Hal-hal tidak produktif apa yang terjadi di negara ini ?
Hal-hal tidak produktif yang membuat ruang fiskal dan utang LN Indonesia bermasalah yaitu:
1) Pemborosan BBM (bukan hanya sekedar subsidi BBM)
Yang menjadi masalah terkait BBM itu sebenarnya bukanlah subsidi BBM-nya saja, tetapi adanya pemborosan BBM. Karena, kalau cuma masalah subsidi BBM yang tidak tepat, itu akan hilang dengan sendirinya ketika orangnya tidak membeli BBM. Atau, ketika harga BBM sedang turun seperti sekarang ini.
Dan, pemborosan BBM yang dimaksudkan adalah pemborosan yang kita lakukan, yaitu ketika sering mengendarai mobil dengan hanya berpenumpang 1-2 orang saja. Karena kalau penumpangnya banyak, maka mobil itu menjadi efektif untuk mengurangi penggunaan BBM. Kalau kita boros BBM, berarti kita ikut berkontribusi dalam memicu pelemahan nilai tukar rupiah. Dengan kata lain, kalau kita boros BBM itu sebenarnya kita sengaja membuat orang lain hidupnya susah. Sayangnya, banyak di antara kita, dan pemerintahpun justru tidak paham akan hal ini.
2) Alokasi gaji pekerja negara yang berlebihan.
Negara itu sebenarnya merupakan perusahaan konglomerasi yang sangat besar. Ibarat sebuah perusahaan, bagaimana kalau modalnya banyak digunakan untuk membayar gaji pekerjanya ? Untuk tahun anggaran APBN-P 2015, dari penerimaan negara sebesar 1761,6 T (belum dikurangi bayar cicilan utang), sebesar 340 T digunakan untuk membayar gaji pekerja negara. Prosentasenya sekitar 19,3%. Bisa dibayangkan, apa yang akan terjadi pada perusahaan swasta, kalau alokasi anggarannya (modalnya) dipatok hampir 20% untuk gaji pekerjanya, dimana jumlah pekerjanya selalu bertambah terus dan harus menggaji pensiunannya juga. Maka, bisa dipastikan bahwa perusahaan itu akan menuju kebangkrutannya.
3) Pemborosan belanja kementerian dan lembaga
Pemborosan belanja kementerian dan lembaga negara, jelas hanya memperbesar pengeluaran negara yang tidak penting. Kalau anggarannya kurang, biasanya kemudian solusinya pemerintah akan menambah anggaran negara dengan mengambil kebijakan utang. Contoh belanja negara yang tidak penting itu, misalnya: studi banding (nglencer) para pejabat ke LN maupun di dalam negeri, perjalanan dinas dengan fasilitas wah, rapat di hotel, pembuatan seragam-seragam yang tidak perlu, dll. Itu semua hanya membuat pemborosan yang menjadi beban anggaran pemerintah saja.
4) BI yang sering intervensi pasar
Ketika rupiah melemah terlalu dalam, BI seringkali berusaha menghentikan laju pelemahan nilai tukar rupiah tersebut dengan melakukan intervensi pasar, yaitu: menggelontorkan dolar. Walaupun seringkali upaya intervensi itu ternyata gagal, terbukti rupiahnya terus “mberosot” tidak mau dikendalikan. Namun BI tak juga “putus asa” , dan sering melakukan hal yang sama. Padahal cadangan devisa negara yang ada, jumlahnya sangat pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan rutinnya. Akibatnya, pemerintah menambah utang LN lagi.
5) Pembangunan infrastruktur yang gagal/mangkrak
Pembangunan infrastruktur yang gagal/mangkrak, hanya membuat dana yang dikeluarkan pemerintah menjadi sia-sia. Kalau misalnya pemerintah menganut sistem APBN berimbang, maka resikonya hanya uangnya hilang. Tetapi karena pemerintah menerapkan sistem APBN defisit dengan utang, maka setiap anggaran negara yang terbuang sia-sia akan menambah beban negara. Contohnya: pembangunan gedung OR di Hambalang.
[caption caption="antaranews.com"]
6) Pembangunan infrastruktur yang salah prioritas
Pembangunan infrastruktur yang salah prioritas tidak mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi nasional di sini, bukan sekedar ekonomi nasional bisa tumbuh. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah secara serempak sehingga bisa terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Contohnya: pembangunan kilang minyak dan pipanisasi gas yang diabaikan, dan yang lebih banyak dibangun yaitu jalan tol dan gedung perkantoran yang megah di berbagai daerah. Hal ini jelas akan menghambat pertumbuhan perekonomian nasional secara merata, sebab migas yang sangat dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia dan akan bisa menggerakkan perekonomian di berbagai daerah, justru pembangunan infrastrukturnya tidak diprioritaskan. Akibatnya harga migas yang merupakan kebutuhan mendasar dari industri menjadi mahal. Bahkan di beberapa wilayah seringkali sulit untuk mendapatkannya.
Sementara, kalau kurangnya jalan dalam arti kemacetan, masih bisa diatasi dengan berbagai kebijakan yang tidak membutuhkan anggaran banyak, misalnya dengan memperbanyak angkutan umum dan mengurangi penggunaan mobil pribadi di jalan raya. Namun kalau belum ada jalannya, memang harus mendapat prioritas untuk dibangun. Sedangkan untuk pembangunan gedung perkantoran, sudah pasti bisa ditunda dulu. Kecuali kalau gedungnya mau roboh. Biarkanlah gedung perkantoran yang ada itu menjadi representasi kesejahteraan rakyat di daerahnya.
