Traktir Makan "Kompasianer" dan Wartawan, Presiden Tak Suka 'Bad News' ?

Makan bareng sepertinya menjadi aktifitas favorit Presiden Jokowi akhir-akhir ini. Sebelumnya, beliau diberitakan mentraktir makan siang belasan Kompasianer pendukungnya di istana. Terakhir makan siang lagi bersama ratusan wartawandi Restoran Ayam Goreng Cianjur, Solo.

Sebelumnya sempat pula diberitakan Presiden mengajak makan bareng Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia di Istana Negara. Namun pada pertemuan hari Senin malam, 18 Mei 2015, seluruh ketua BEM yang hadir kompak menolak jamuan makan malam mewah di istana. Mereka beralasan, datang bukan untuk makan tapi untuk berdiskusi dengan Presiden dan menyampaikaikan aspirasinya.

Para Kompasianer relawan Pak Jokowi diundang dan ditraktir makan dalam rangka ucapan terima kasih beliau, karena telah didukung melalui berbagai tulisan pada Pilpres yang lalu. Selain itu, Pak Jokowi meminta para Kompasianer relawan untuk terus menulis fakta-fakta yang bagus tentang pemerintah, dalam rangka mengimbangi media. Maka, ajakan makan siang Presiden kepada ratusan wartawan di Solo, sulit untuk tidak dilihat dalam konteks yang sama.Media akhir-akhir ini memang semakin kritis dan tidak canggung mengungkapkan prestasi pemerintah yang kurang menggembirakan.

Diantara sekian banyak 'bad news', kelesuan perekonomian negara menjadi berita yang paling menohok pemerintah. Detik.com misalnya, pada hari Jum'at pekan lalu membuat berita tentang anjloknya omzet pengusaha sepatu. Diberitakan, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Eddy Wijanarko mengatakan, penjualan sepatu menurun hingga 40% pada Januari sampai April 2015. Akibatnya, menurut laporan yang diterima Eddy, sedikitnya sudah ada 200 perusahaan yang merumahkan karyawannya maupun melakukan PHK. Di daerah Bandung dan Surabaya saja, pengusaha sepatu sudah merumahkan minimal 40 ribuan. Eddy sendiri terpaksa merumahkan 800 orang karyawannya.Masih di detik.com juga, pada hari yang sama ada pula berita tentang pengusaha tekstil yang mengeluhkan turunnya omzet sebesar 50 persen. Pengusaha tekstil juga terpaksa mem-PHK sekitar 6000 karyawan. Kondisi buruk ini menurut Ketua Umum API Ade Sudrajat, belum belum pernah terjadi seumur hidupnya. Kasus-kasus PHK karena lesunya perekonomian, sudah jamak diberitakan dalam 3 bulan terakhir ini.

Saya awalnya mengira, jangan-jangan blow-up 'bad news' oleh media tersebut ada unsur politisnya. Mungkin semacam desakan kalangan tertentu agar Presiden melakukan 'reshufle' kabinet. Namun, adik saya yang bekerja di perusahaan yang bermitra dengan PT. Astra juga mengabarkan hal yang kurang menggembirakan, yakni anjloknya omzet dan perusahaan terpaksa PHK ratusan karyawan.

Tidak adanya ‘good news’ akhir-akhir ini, membuat media juga kebingungan. Sebuah media besar sempat memberitakan penghematan sebesar Rp.250 milyar per hari oleh Pertamina, sebagai hasil pembubaran Petral. Ternyata itu hanya berita hoax, entah sengaja, entah karena wartawannya tidak pandai berhitung. Sementara itu media lainnya mencoba memblow up hal-hal unik yang seolah-olah ‘good news’, misalnya tentang sembilan orang pansel KPK yang kesemuanya perempuan. Beberapa pihak kemudian memuji keunikan itu, padahal jika dicermati, hal itu adalah sebuah bentuk diskriminasi gender. Lagi pula yang terpenting tentu siapa sosok-sosok pimpinan KPK yang mereka pilih nanti.

Apakah motivasi di balik makan siang Presiden dengan para wartawan terkait dengan banyaknya 'bad news' ?. Pesan yang disampaikan Pak Jokowi untuk para kompasianer relawan pasca makan siang di istana, mengisyaratkan kegusaran beliau itu. Sebagaimana yang ditulis oleh Pak Axtea sebagai berikut.

“Pesan beliau secara khusus, agar  Kompasianer rajin menulis dan mensosialisaikan fakta untuk setiap program pemerintah yang telah dilaksanakan dengan baik, yang seringkali dipelintir di media dan membuat berita menjadi bias dan hanya menimbulkan kehebohan di masyarakat saja.”

"Pedekate" Pak Jokowi pada awak media, suka tidak suka akan dimaknai sebagai upaya untuk melembutkan pemberitaan, khususnya yang terkait prestasi pemerintah.