Mantan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, adalah intelektual muda dan salah satu politisi terbaik PDIP. Tidak hanya matang dalam soal pilitik, Pramono juga memiliki kematangan emosional yang luar biasa. Sempat digadang-gadang menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi, ternyata takdir berkata lain. Pramono menyikapinya dengan arif.
“Saya tidak masalah sama sekali tak jadi menteri, karena semuanya keputusan partai. Artinya saat ini saya diamanahi untuk mengawal DPR,” tutur Pramono.
Lewat akun twitter pribadinya Pramono kembali menegaskan kelegowoannya.
“Saya mengetahui tidak menjadi menteri pada Hari Kamis karena ada penugasan lainnya dari Mbak Mega dan saya menerimanya,” tulisnya.
Di tengah hiruk pikuk pemilihan ketua komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR, Pramono juga menunjukkan kelasnya. Dialah yang terdepan dalam memperjuangkan pendapat kubunya KIH. Namun realitas demokrasi yang kemudian terjadi, Pramono dan kawan-kawan tidak berhasil mendapatkan apa mereka inginkan. Alih-alih banting meja, lagi Pramono bersikap bijak dan tenang.
Hal yang berbeda ditampakkan rekan-rekannya di KIH, dengan dimotori Aria Bima mereka menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR yang sudah disahkan, bahkan juga diakui dan diberi apresiasi oleh Presiden. KIH melangkah jauh dengan membuat pimpinan DPR tandingan. Pramono “ditodong” sebagai Ketua DPR versi KIH tersebut. Empat wakil partai lainnya didapuk sebagai Wakil Ketua, mereka adalah Abdul Kadir Karding (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (NasDem) dan Dossy Iskandar (Hanura).
Uniknya, Pramono Anung ternyata tidak setuju dengan manuver dan dagelan politik yang dilakukan KIH tesebut. Menurut penilaiannya, tindakan itu merupakan politik tanpa rasionalitas.
“Lebih baik asli daripada tandingan, akal sehat harus tetap dimiliki dalam kondisi tensi tinggi dipertandingan politik,” kicau Pramono Anung dalam akun twitter-nya @pramonoanung, Kamis (30/10).
Pramono juga bingung dan tak habis pikir melihat ulah rekan-rekannya itu.
“Hanya bisa menggelengkan kepala saja, apa yang harus ditandingkan,” ujar anggota DPR ini.
Terkait ketidaksetujuan Pramono ini, menurut koleganya Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, Pramono mesti "nurut".
"Pak Pramono anggota Fraksi PDIP, kalau fraksi sudah menugaskan beliau, pasti beliau akan melaksanakan," ucap Ahmad.
Akankah Pramono mengabaikan kejujuran inteletualnya, bahwa DPR tandingan tidak memiliki dasar hukum apa pun. Barangkali rekan-rekan beliau belum mengenal dengan baik siapa Pramono Anung.
