Para wakil LSM yang hadir juga menyayangkan pemerintahan Jokowi tidak mengevaluasi terlebih dahulu program yang sudah berjalan. Data penerima bantuan yang saat ini belum akurat, telah menyebabkan terjadinya berbagai penyimpangan. Anggaran BPJS yang sangat sedikit dan saat ini hampir defisit. Hal lainnya, jumlah dokter masih kurang tidak sebanding dengan jumlah pasien yang terus bertambah karena kemudahan berobat ke rumah sakit. Penerbitan kartu KIS Jokowi yang akan memperluas cakupan, alih-alih akan menjawab persoalan yang dihadapi BPJS, malah memperberat beban dan berpotensi menimbulkan kekacauan.
Pada acara tersebut terdapat satu pertanyaan lain yang tidak terjawab, yaitu menyangkut tender pengadaan ketiga “kartu sakti” tersebut yang sudah dicetak hanya dua pekan setelah Presiden Jokowi dilantik. Kubu pemerintah, Baik Eva Sundari maupun Dolfie politisi PDIP dan juga Syarifuddin Suding dari partai Hanura, menghindar untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh politisi PKS, Abubakar Alhabsyi Mengomentari ketidakjelasan ini, Fuad Bawazier menyarankan agar DPR segera meminta BPK mengaudit keuangan pengadaan kartu tersebut.
