Tiga kartu “sakti” andalan Presiden Jokowi yakni KIS, KIP dan KKS benar-benar membuat Menko Pembangunan Manusia (PMK) Puan Maharani pusing tujuh keliling.
Awalnya ketiga kartu yang merupakan sarana untuk dapat mengakses tiga program yang dicanangkan Jokowi sejak masa kampanye dulu, ditargetkan selesai tahun ini dan sebelum kenaikan BBM. Alih-alih bisa menyelesaikannya tepat waktu, Puan malah merasa gamang untuk meneruskannya dan berencana untuk membuat hanya satu kartu saja.
“Kami sedang koordinasi lagi, agar kartu-kartu itu dapat diintegrasikan menjadi satu kartu saja. Masyarakat memang sempat bingung dengan tiga kartu itu,” kata Puan kepada wartawan sebagaimana dilansir laman Setkab.
Namun Puan pesimis pengintegrasian tiga ‘kartu sakti’ itu bisa dilakukan dengan cepat. Ia memperkirakan, penyederhanaan kartu sakti menjadi satu fisik kartu itu, baru dapat dilakukan pada 2016.
“Cita-cita ini tidak mudah. Harus ada aksi dan koordinasi yang benar dari kementerian yang terkait” tutur putri bungsu presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri itu.
Dalam kesempatan itu, Puan tak lupa meminta maaf kepada publik karena program kartu sakti Presiden Jokowi belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat luas. “Kami minta maaf, karena proses yang kami lalui memang cukup singkat,” ujarnya.
Masih carut-marutnya persiapan kartu yang digawangi Menko PMK tersebut, terutama kartu KKS berimbas pada distribusi dana kompensasi kenaikan BBM. Untunglah Wapres JK punya solusi jitu dalam menyikapi realita ini. JK terpaksa memilih jalan pintas dengan memerintahkan untuk memakai kembali KPS (Kartu Perlindungan Sosial) yang diterbitkan di zaman pemerintahan SBY. Soalnya dana kompensasi BBM harus segera didistribusikan ke masyarakat kurang mampu, mengingat harga sembako sudah melambung.
“Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini bantuan dari pemerintah. Jumlahnya Rp 400 ribu, boleh diambil dengan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) yang Bapak-Ibu punya,” demikian ujar JK di hadapan belasan warga ketika blusukan ke kantor pos di Rawamangun Jakarta.
Kegagalan persiapan tiga program berikut kartunya ini sudah membayang sejak pertama kali akan diluncurkan. Adalah CV. Grammi yang ditugaskan mencetak sebagian kartu untuk peluncuran perdana menjelang kunjungan Presiden Jokowi ke Sinabung, Sumatera Utara. Ibarat misi Sangkuriang, Bimo Sarashadi Pemilik CV Grammi ketika itu disuruh menyelesaikan ribuan kartu sakti yang akan dijadikan percontohan oleh Jokowi. Pekerjaan itu harus rampung dalam satu malam karena sang presiden akan terbang ke Sinabung keesokan harinya.
“Semuanya serba mendadak. Saya menerima order yang harus selesai malam itu juga,” kata Bimo saat menceritakan kembali kronologi pencetakan kartu unggulan Jokowi.
CV Grammi bukanlah pemenang tender program kartu Jokowi, namun hanya subkontraktor yang di bawah PT Trisakti Mustika Graphika, perusahaan yang ditunjuk PT Bank Mandiri untuk mengurusi pengadaan kartu Jokowi.
Pencetakan yang dikerjakan hingga lewat tengah malam itu ternyata mengalami hambatan. Sekalipin petinggi Bank Mandiri Rahmat Broto Triaji turun tangan mengecek langsung situasi di CV Grammi dan mendesak agar kartu sakti Jokowi bisa rampung sebelum matahari terbit, ternyata tetap tidak bisa diselesaikan.
Mengingat waktu yang semakin sempit, akhirnya diputuskan untuk membawa hanya 18 sample untuk setiap kartu sakti. Sebanyak 54 kartu itu dibawa oleh Edo dan Wisanggeni, bawahan Rahmat. Mereka berdua terpaksa membawa kartu sakti tanpa identitas penerima karena harus mengejar pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 04:30 WIB, 29 Oktober 2014.
“Misi Sangkuriang” pun kandas. Karena hingga matahari terbit, pencetakan kartu tidak selesai dicetak oleh CV Grammi. Pesanan 1.278 kartu baru bisa rampung keesokan harinya, (30/10). Alih-alih diterbangkan ke Sinabung, kartu yang sedianya menjadi sampling project itu diperintahkan untuk dikirim ke kantor Pusat Bank Mandiri di Lantai 22 Wisma Mandiri, Jakarta Pusat. Hanya kartu sampel itulah yang bisa dibawa dan disosialisikan Presiden Jokowi dan Menko Puan di Sinabung.
Kegagalan Puan mewujudkan program sebagaimana yang diinginkan dan dijanjikan Jokowi pada saat masa kampanye itu, tentu akan mengecewakan Presiden. Beranikah Jokowi mengevaluasi Puan Maharan dan jika perlu memberi sangsi ?.
Sumber:
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141111165426-12-10838/kisah-misi-sangkuriang-kartu-jokowi/
