Pamor Jokowi melorot gara-gara kisruh pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang berkembang menjadi perseteruan KPK versus Polri. Semua citra yang susah payah dibangun Jokowi tentang dirinya, seakan tergerus oleh riak-riak yang ditimbulkan oleh dinamika yang terjadi.
Jokowi yang dulu dikatakan bisa bersikap tegas, berani, dan akan bersikap independen dalam membuat keputusan, hari ini pudar sudah. Bahkan moralitas Jokowi bisa dipertanyakan pula.
Dimana moralitas Jokowi jika ternyata yang dia pilih sebagai calon Kapolri adalah orang yang diduga korupsi. Dugaan tersebut bukan sembarangan karena disampaikan oleh KPK secara resmi ketika nama BG disodorkan Jokowi sebagai calon menteri. Bukankah Jokowi sudah berjanji akan memilih pejabat negara yang bersih di pemerintahannya.
Sebagian pendukung Jokowi mencoba "menolong" dengan menyalahkan pihak lain. Megawati mereka salahkan karena dianggap menekan Jokowi untuk memilih BG. Hal ini justru meruntuhkan pamor Jokowi yang lain, menjadi pembenaran bahwa Jokowi hanya petugas partai yang bisa disetir oleh Ketua Umum partai. Di sisi lain, jika benar Jokowi bisa didikte Mega dan tidak bisa menolak, keberanian Jokowi juga patut dipertanyakan.
DPR yang juga disalahkan kenapa tidak “menjegal” BG, tentu tidak cukup menolong. Bukankah semua berawal dari Jokowi sendiri, beliau yang mengusulkan BG sebagai calon tunggal Kapolri. Kemudian pada saat BG ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, DPR belum bersidang. Jokowi masih berkesempatan menarik kembali surat pencalonan BG, namun hal itu tidak dilakukan. DPR adalah kumpulan politisi, mereka tentu berpolitik dengan berbagai macam tujuan. Bisa saja sebagian anggota DPR sengaja melempar “bola panas” ke tangan Jokowi untuk menguji "leadership" sang Presiden. DPR gerah juga selama ini dicitrakan buruk oleh media, berkebalikan dengan Presiden yang begitu harum namanya. DPR ingin membuka mata publik, apa benar Presiden yang dielu-elukan itu secakap yang digembar-gemborkan.
Menyalahkan KPK, kenapa penetapan tersangka terhadap BG baru sekarang. Bukankah KPK jauh hari sudah memberi "warning", bahwa calon pejabat yang namanya termasuk di kelompok yang diwarnai merah bisa ditetapkan menjadi tersangka dalam waktu 1-2 bulan. Bahkan nama BG dikabarkan ada diurutan pertama segmen berwarna merah.
Katakanlah pihak lain memiliki kesalahan terkait lolosnya BG sehingga tinggal menunggu dilantik oleh Presiden. Dalam hal ini 90 persen adalah "dosa" Jokowi, sisanya baru DPR dan lain-lain.
Di tengah "babak-belurnya" pamor Jokowi, beliau mengundang Prabowo untuk bertemu. Sekalipun tema pertemuan dalam urusan pencak silat, dimana posisi Prabowo sebagai Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia, diduga pembicaraan juga membahas soal politik. Terwujudnya pertemuan itu tak terlepas dari sikap Prabowo yang sangat bijak, yakni tidak “mengail di air keruh”. Prabowo tidak ikutan mencela bekas kompetitornya itu dan memilih hemat berkomentar terkait persoalan yang tengah dihadapi Presiden Jokowi.
Pertemuan Jokowi dan Prabowo hari ini, apa pun yang dibicarakan, paling tidak memberi dua lecutan kepada Megawati.
Pertama, mengajari Mega bagaimana dua tokoh yang pernah berkompetisi secara keras, bisa melupakan friksi masa lalu, saling memaafkan dan tetap berhubungan baik.
Kedua, “warning” kepada Megawati bahwa Jokowi bukan anak-anak lagi. Dia bebas mau bertemu siapa saja tanpa perlu minta restu “Bunda”. Bukan tidak mungkin pula Jokowi yang sudah gerah karena pamornya terjun bebas akibat terlalu "penurut", akan berani memutuskan hal yang tidak terduga. Jokowi bisa saja mempertimbangkan untuk bergabung atau minta dukungan Koalisi Merah Putih dimana Prabowo adalah salah satu tokoh sentralnya.
