Bagaimana Reklamasi Teluk Jakarta Picu Kerusakan Alam Banten

Pernahkah Anda berkunjung ke Banten dan menyaksikan truk-truk besar berseliweran tak kenal waktu? Pernahkah juga Anda menyaksikan lubang besar menganga di daerah pedalaman Banten akibat penggalian tanah dalam skala masif? Pernahkah juga Anda bertanya dari mana asal semua tanah yang digunakan untuk reklamasi Teluk Jakarta selama ini?

Apa yang terjadi di Banten dan Teluk Jakarta ini ternyata ada kaitan eratnya. 

Sebagai bagian dari warga Banten, saya juga sudah jenuh dengan kemacetan dan kerusakan jalan akibat lalu lalang truk-truk raksasa pengangkut tanah. Mereka sering melihat truk-truk tersebut parkir sembarangan di jalan kampung. Karena keluhan kurang direspons pihak regulator, warga melakukan penertiban sendiri, seperti yang dilakukan warga Kampung Cibedil bersama Polsek Maja pada 12 Mei 2024.

Sayangnya, ini tak menyelesaikan akar masalah. Karena akar masalahnya terletak jauh di luar teritori Banten sendiri.

Akar masalah ini berasal dari aktivitas reklamasi pantai di Jakarta yang membutuhkan banyak tanah untuk menimbun laut. Reklamasi ini sudah berlangsung selama 5 dekade, dimulai dari proyek Ancol. Pada 1995, terbit Keppres yang melegalkan reklamasi di Teluk Jakarta. Tanah untuk menimbun berasal dari kerukan sungai dan penggalian di Jakarta.

Pada 2018, Gubernur Anies Baswedan menghentikan reklamasi karena dianggap merugikan. Namun, kebutuhan akan tanah reklamasi ini membuat aktivitas penggalian tanah di Lebak dan Banten menjadi marak.

Penggalian tanah ini menimbulkan banyak masalah di Banten, seperti kerusakan jalan, kemacetan, dan gangguan keamanan bagi warga. 

Anggota DPRD Lebak, Abdul Rohman, menegaskan jika terbukti ilegal, pimpinan yang terlibat harus diambil tindakan sesuai hukum. Ia juga mengkritik lemahnya kinerja Satpol PP dalam menertibkannya.

Bahaya lain dari penggalian tanah ini adalah menelan korban jiwa. Dua siswa SMKN 1 Rangkasbitung tewas tenggelam di bekas galian pasir yang tidak direklamasi. Kasus serupa pernah terjadi pada 2020 menimpa seorang bocah. 

Direktur Eksekutif Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) Lebak menegaskan pentingnya reklamasi dan mendesak penegak hukum menindak tegas pelaku yang tidak melakukannya sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020.

Pada April 2024, LEMI Lebak melayangkan surat pengaduan ke Polres Lebak terkait penambangan pasir ilegal di Jalan Rangkasbitung-Maja yang merugikan masyarakat dan merusak jalan. Mereka mengancam akan berdemonstrasi jika polisi tidak segera bertindak untuk mencegah korban lebih banyak lagi. 

Namun, apakah langkah hukum ini bakal menghentikan laju truk-truk tanah itu ke Teluk Jakarta? 

Hingga detik ini, truk-truk masih terus lalu-lalang di jalan Maja-Koleang.

Di sebuah subuh beberapa hari lalu, seorang teman mengirim pesan: "Jalan sedang macet. Truk-truk tanah memadati jalan ke stasiun Maja."

Jadi saya pikir, semua kritik dan langkah hukum rakyat Banten ini sia-sia saja tanpa ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dan kepedulian pemerintah provinsi dan kabupatennya. (*/)