Apakah Kritik Pemerintah Harus Dengan Cara Bjorka?

bjorka-dan-kominfo-jpg-6323ed4f06b56a1e4400f562.jpg

ilustrasi= bjorka dan kominfo-gamebrott.com

ilustrasi-pemerintah dan bjorka-ayobandung

Dalam rapat tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), mendorong digitalisasi Pemilu 2024 dengan penerapan e-voting (electronic voting). Alasannya, pengadopsian teknologi digital dalam pemilu ini memiliki manfaat guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik. 

Nah, tentu saja kita sepakat soal yang satu ini, apalagi pemilu selama ini menghabiskan dana hingga puluhan triliun. Namun, Bjorka mengingatkan kepada kita mumpung masih jauh dari 2024, bahwa keputusan untuk menggulirkan wacana digitalisasi pemilu patut dipertimbangan dan ditinjau lebih kritis lagi.

Bagaimana bisa kita melangkah kesana, jika pusat data kita saja masih bisa dibobol orang. Bukan tidak mungkin kasus seperti Hillary Clinton versus Donald Trump terjadi di Indonesia. 

Tak hanya akan mencederai demokrasi dan politik, tapi Indonesia bisa-bisa akan dipimpin orang menurut  "pesanan". Artinya, siapa menguasai uang untuk "membeli" teknologi, maka ia akan jadi pemenang, tak penting lagi demokrasi prosedural apalagi politik demokrasi Pancasila-dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.

Apakah diskusi kita kejauhan dari fenomena Bjorka?. Menurut saya,  semua bisa menjadi kenyataan dan bisa dipolitisir. Terlepas dari urusan lain bahwa ada orang menduga Bjorka hanya "orang pesanan" untuk mengalihkan isu BBM dan Kasus lain, seperti kasus kolosal Polri. Bisa jadi, karena apapun praduga bisa saja muncul dalam kondisi pro kontra kehadiran Bjorka sebagai sebuah fenomena yang langka dan tidak biasa.

Ternyata Aku, Kita? Bjorka

ilustrasi-kita bjorka-disway

Banyak orang merasa jengan dan marah dengan pemerintah, para mahasiswa dan buruh menggelar demo untuk menyampaikan "aspirasi"--bahasa eufimisme untuk --"marah besar".

Setiap kali ada kasus, kebijakan melawan keadilan aku juga merasa kesal dan marah, namun medium yang digunakan seperti media mainstream, meskipun bisa menjangkau khalayak namun mungkin hanya menyentuh kelompok tertentu. Menggunakan media sosial meskipun lebih populer juga harus berhati-hati ketika memilih dan memilah informasi agar tak tersandung UU ITE.

Maka wujud aspirasi kekesalan kita adalah narasi keras. Tapi sekali lagi, suara itu tidak akan mempan untuk pemerintahan dan politisi yang bebal berkarat.

Maka kita ingin mengkritisi pemerintah seperti Bjorka, berkata lantang tidak sekedar satir. Tapi terlalu banyak yang harus disiapkan, kapasitas SDM berteknologi tinggi, dan kemampuan untuk "hit and run" ketika beraksi. Bahkan Edward Snowden saja, harus bersembunyi, berlari dari kejaran "mesin pencari digital" yang ia gunakan sebagai senjatanya. 

Ia bersembunyi secara "manual", tak menggunakan akses teknologi apapun yang tersangkut ke sistem digital.

Tapi sesungguhnya aku, kita, jangan-jangan Bjorka yang bersembunyi di balik kesantunan narasi, kehalusan visual, padahal kita memiliki "bibit"pemberontak yang bisa meledak kepada pejabat pemerintah kita yang selalu saja bersikap "apatis" dan bebal mendengar suara rakyatnya. 

Satu contoh termutakhir kenaikan BBM, kita tak tahu kemana akan berujung, ditengah desakan "rakyat" untuk mengembalikan situasi menjadi lebih kondusif, kala ekonomi masih morat-marit paska pandemi. Apakah ini akan didengar jika dilakukan dengan cara baik-baik saja?.