Kebijakan "Es Campur" Ala Pemerintah Kala Pandemi dan Mudik

bisnis.com

Kebijakan itu didukung dengan kebijakan kedua, dengan menambah waktu cuti bersama, selain libur resmi nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 hijriah tahun  ini. Dengan tujuan mengurai kemungkinan terjadinya kemacetan yang kronis pada saat "arus balik" nantinya.

Hanya saja, pemerintah kurang pertimbangan dari sisi ekonomi. Hingga kebijakan itu digulirkan, masih terjadi pro-kontra, terutama kemungkinan dampaknya terhadap perlambatan ekonomi, dan kemungkinan tidak semua perusahaan akan mengikuti kebijakan pemerintah,karena cuti bersama bukan termasuk dalam libur nasional.  

Kebijakan Dan Jalan Tengah

Berdasarkan data survei termuakhir dari Litbang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Maret 2022, perkiraan jumlah pemudik mencapai 79 juta orang. 

Mayoritas besaran jumlah pemudik tersebut menggunakan kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat diprediksi mencapai 40 juta orang. 

Sedangkan yang menggunakan transportasi umum darat mencapai 26 juta dan udara 8 juta. Selanjutnya, juga terdapat 8 juta orang menggunakan kereta api dan 1,1 juta orang akan menggunakan transportasi laut.

Pengumumkan hari libur nasional Idul Fitri 2022 dan cuti bersama Lebaran lebih awal, yang jatuh pada 2-3 Mei 2022. Sedangkan cuti bersama berlangsung selama 29 April dan 4-6 Mei 2022, dengan tujuan agar persiapan menjadi lebih panjang, sekaligus menjadi bentuk antisipasi gelombang arus mudik yang tidak dapat diprediksi. 

Termasuk penyiapan infrastruktur-perbaikan jalan, jembatan yang sering di kebut menjelang hari H Mudik lebaran, justru sering menjadi penyebab kemacetan, karena menggunakan sistem buka-tutup.

Lantas apa jalan tengah bagi kebijakan mudik, di tengah kasus rekombinasi, dan keinginan pemerintah untuk tetap mengikuti kebijakan Kesehatan Badan Dunia (WHO) tentang target pelacakan kasus, agar dapat mendeteksi 15 orang per kasus yang terjadi?.

Dibutuhkan langkah strategis dalam penanganan pandemi saat ini, agar situasinya makin kondusif dan tenang.

Pertama; capaian tes dan lacak harus ditingkatkan terus, meskipun tumpang tindih kebijakan penghapusan PCR saat mudik yang juga sedang dijalankan. Kondisi kontradiktif harus "disiasati" dengan tes dan pantauan rutin, setiap kemunculan kasus individu yang bergejala.

Kedua; rutin melakukan tes untuk pekerja di area kerumunan atau intens bertemu banyak orang. Sebagai cara pencegahan dan pendeteksian dini melalui model sampling. Sementara untuk lacak, penguatan peran satgas daerah dan puskesmas masih dibutuhkan agar target 15 orang per kasus tercapai.

Ketiga; Bagi individu, strategi antisipasi penanganan kasus covid-19, masih belum berubah. Patuhi protokol kesehatan. Dibutuhkan keseriusan dan peran serta publik, karena kelalaian dalam menjaga prokes akan berdampak pada kemungkinan timbulnya kasus positif baru covid-19.