Mohon tunggu...
Hanif Sofyan
Hanif Sofyan Mohon Tunggu... Full Time Blogger - pegiat literasi
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Buku De Atjehers series

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Pilih Minyak Hijau Daripada Minyak Coklat, Demi Energi Mix 2025

26 Maret 2022   14:09 Diperbarui: 2 April 2022   21:36 332
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Apakah keinginan pemerintah yang menggebu untuk mengejar  biofuel atau greenfuel, memang sudah saatnya?, atau sebenarnya belum terlalu mendesak dan tidak perlu dipaksakan hingga level B30?.

fbfs24dgqo-62457db35a74dc3b053c2cf2.jpg
fbfs24dgqo-62457db35a74dc3b053c2cf2.jpg
medcom.id

Sejak 2020,implementasi jenis bioenergi seperti B20, B30, B100, Biofuel atau Greenfuel sudah mulai diberlakukan. Hanya saja setiap negara diberi keleluasaan untuk memilih jenisnya. Tapi intinya adalah bahan bakar ramah lingkungan.

idxchannel.com
idxchannel.com

Ternyata Indonesia menjadi negara pertama yang  mengimplementasikan penggunaan B30 dengan bahan baku utama bersumber dari kelapa sawit. Bahkan per Januari 2020, di seluruh SPBU akan tersedia bahan bakar ramah lingkungan yaitu biosolar dengan kandungan biodiesel 30%.

Sebelumnya adalah Minnesota, Amerika Serikat pada tahap B20 sejak Mei 2018, Kolombia baru pada tahap B10 dari tahun 2011 dan Malaysia baru pada tahap B10 pada tahun 2019. Ternyata Amerika yang biasanya keras kepala, kali ini juga tak bersikeras.

Mandatori Demi Menekan defisit

Salah satu program penting dalam pengembangan energi terbarukan berbasis bahan baku organik, adalah Program Mandatori B30 yang menjadi salah satu Program Strategis Indonesia dalam menekan defisit neraca dagang.

Apa kaitan antara Mandatori B30 dan defisit anggaran?.

Menurut analisa ekonomi, perluasan mandatori penggunaan biodiesel 20% (B20) ke sektor non-public sector obligation (PSO) dinilai dapat menekan defisit neraca perdagangan Indonesia serta membantu stabilisasi nilai tukar rupiah. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun